EXPONTT.COM – Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, keliru besar yang menulis di warta bahwa Presiden Jokowi terkesan melecehkan DPRD NTT dalam mengusul tiga nama Penjabat Gubernur menggantikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat yang sudah selesai masa jabatan pada 5 September 2023. Demikian ditegaskan Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LSM LPPDM) Marsel Nagus Ahang, SH, seletelah membaca berita salah satu media online.
Menurut Marsel Ahang, ”Justeru rakyat NTT berterima kasih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk Ayodihia Kalake orang NTT walau tidak pernah berkiprah di NTT. Presiden punya pertimbangan yang matang. Mengapa presiden tidak memilih dari tiga nama yang diusulkan DPRD NTT. Pasti ada apa-apanya. Selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Jos Nae Soi DPRD NTT diam dan tidak pernah bersuara kritik program gubernur yang gagal total. Mengapa, jadi Gab Goa jangan sampai sudah mendapat cuan dari sposor sehingga bersuara mengkritik kebijkan presiden.”
Dalam rilisnya, Gabriel Goa, selaku Ketua Dewan Pembina PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Ketua KOMPAK INDONESIA (Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia menulis, ”Terpilihnya Ayodhia Kalake menjadi Penjabat Gubernur NTT merupakan pelecehan Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian terhadap DPRD NTT karena nama Ayodhia Kalake bukan usulan dari DPRD NTT. Di sini memperlihatkan secara jelas dan transparan bahwa usulan DPRD NTT masuk tong sampah. Mengapa Negara ini mengabaikan aspirasi rakyat NTT yang diwakili DPRD NTT? Mengapa Negara kangkangi aspirasi rakyat NTT? Ayodhia Kalake selama ini dikenal publik orangnya Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan beberapa pimpinan DPRD NTT yang pasrah tanpa perlawanan memperlihatkan DPRD NTT macan ompong. Selama ini Ayodhia Kalake belum pernah terlibat aktif dalam kegiatan warga Diaspora NTT apalagi peduli terkait permasalahan NTT. Apabila Presiden Jokowi tetap memaksakan kehendaknya melantik Ayodhia Kalake menjadi Penjabat Gubernur NTT pada tanggal 5 September 2023 maka tugas berat yang harus dilaksanakan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake, pertama, melakukan pencegahan dan penanganan NTT Darurat Human Trafficking melalui revitalisasi Pergub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO mengacu pada Perpres No.49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Selain itu membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA PMI (LayananTerpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) untuk mencegah migrasi ilegal rentan Human Trafficking. Kedua, melakukan kerjasama dengan KPK RI, BPK RI dan BPKP RI untuk melakukan audit investigatif terhadap Bank NTT, BUMD Pemprov NTT dan proyek-proyek mangkrak di NTT dan jika ditemukan adanya kerugian negara maka segera tangkap dan proses hukum Pelaku dan Penikmat Korupsi Berjamaah NTT. Ketiga, melibatkan Lembaga-Lembaga Pendidikan Vokasi Profesional di NTT seperti Sekolah Hotel Sumba untuk mempersiapkan SDM NTT yang unggul go nasional dan internasional berjejaring dengan semua misionaris asal NTT yang tersebar di seluruh dunia.”
Seperti diwartakan timexkupang.fajar.co.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk Ayodhia G. L Kalake yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi (Sesmenko Marves) sebagai penjabat Gubernur NTT melanjutkan tugas.
Penunjukan Odhi, sapaannya ini diluar dari tiga nama calon penjabat yang diusulkan DPRD NTT sebelumnya.
Menurut Ketua DPRD NTT Emi Nomleni, proses sedang berlangsung dan pihaknya sudah menuruti semua proses dengan mengusulkan tiga nama ke Kemendagri. “Ketika kami menyerahkan tiga nama, Mendagri dan Presiden yang memiliki kewenangan untuk menentukan,” katanya.
“Kami sudah menjalankan tugas kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apapun keputusannya, itu bukan bagian dari DPRD lagi. Ini bukan soal suka atau tidak suka, puas atau tidak puas tetapi keputusan presiden kita harus hormati,” tandasnya.
Emi Nomleni menegaskan bahwa yang terpenting adalah DPRD telah mengajukan nama-nama yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin di NTT.
Dengan standar kerja sebagai penjabat, Ketua DPD PDIP NTT ini tidak berharap banyak karena penjabat tidak memiliki visi dan misi. Penjabat hanya mengisi jabatan yang lowong hingga adanya gubernur definitif. “Penjabat tinggal melanjutkan RPJMD yang sudah dibuat oleh pejabat sebelumnya,” tandasnya.
Diwartakan, DPRD NTT telah mengusulkan tiga nama Pj Gubernur NTT kepada Kemendagri, masing-masing Deputi Bidang Koordinasi Keamanan di Kemenkopolhukam Irjen Rudolf Albert Rodja, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inocensius Samsul, dan Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Thomas Umbu Paty.
Odhi Kalake merupakan putra Adonara yang sejak 2022 lalu menjadi pendamping Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Ia dilantik menjadi Sesmenko Marves oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada 3 Januari 2022 lalu.
Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves dan Asisten Deputi Delimitasi dan Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Kemenkomarves.
Odhi meraih gelar sarjana dari Universitas Padjadjaran dan master (S2) dari Universidad Complutense de Madrid. Dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. ♦ wjr
