EXPONTT.COM – Pemda memiliki saham pada Bank NTT senilai lebih dari Rp 700 miliar sehingga rakyat NTT melalui lembaga DPRD NTT berhak melakukan pengawasan. DPRD punya hak panggil pengurus Bank NTT untuk tanya kinerja dan pengelolaan uang. Hal ini ditegaskan Intje Sayuna manjawab pertnyaan jurnalis terkait tidak hadirnya lebih dari lima kali Dirut Bank NTT dan seluruh direksi tidak hadir atas undangan KOmisi III DPRD NTT pada setia Rapa Dengan Pendapat. Jadi modal kita lebi dari 700 Miliar dan rakyat berhak tanya dan mengawasi kinerja Bank NTT. Kita dewan dilecehkan direksi Bank NTT,” tegas Intje Sayuna menjawab wartawan pada 13 September 2023 setelah audens dengan Penjabat Gubenur NTT di DPRD NTT.
Pekan lalu, Ketua Komisi III DPRD NTT, Jonas Salean marah besar atas sikap mantan gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat karena mendalangi, memerintahkan Direksi Bank NTT supaya tidak menghadiri undangan Komisi III DPRD NTT untuk rapat dengar pendapat (RDP) selama ini.
“Viktor Laiskodat mantan anggota dewan, masa tidak paham dengan fungsi dewan. Kita kira atas inisiatif direksi Bank NTT agar tidak hadir ternyata atas instruksi VBL ketika masih gubernur. Kita akan segera panggil direksi Bank NTT untuk menjelaskan, apa yang terjadi selama ini, sehingga kondisi bank NTT terus terpuruk dalam empat tahun terakhir. Yang saya baca dari berita, angka kredit terus meningkat tettapi laba terus menurun, apakah ini yang namanya prestasi.
Kedua atas dasar apa VBL melarang direkesi Bank NTT tidak hadir RDP? Semua orang tahu ini peran VBL terkait dana Rp 150 Miliar dari Bank NTT ditarik ke Bank Arta Graha Kupang yang koleps. Kita pertanggungjawaban dan minta aparat hukum untuk periksa. Kita lembaga dewan dihina, tidak dihargai. Bank NTT dalam kondisi terpuruk akibat korupsi, tetapi gubernur membiarkan. Kita harap Penjabat Gubernur Bapak Ayodhia tidak mengikuti permintaan VBL ketika memberi sambutan pada acara temu pisah kemarin 8 September 2023,” tegas Jonas Salean menjawab expontt.com.
Tugas anggota dewan tegas Jonas Salean, merujuk Pasal 20A UUD 1945, DPR yaitu memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi utama mereka dewan adalah mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional dan daerah. Anggota DPR berkomunikasi dengan konstituennya, mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembuatan kebijakan
“ Fungsi kita adalah pengawasan, adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU. 2. Fungsi pengawasan DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. 3. Fungsi pengawasan DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Bank NTT adalah tugas kami di Komisi III untuk mengawasi apa yang dikerjakan dalam melayani masyarakat NTT. Nah ketika apa yang dikerjakan tidak kita awasi, mau jadi apa,sementara Bank NTT adalah milik rakyat NTT. Kami representasi dan dipilih oleh rakyat,” tegas Jonas Salean.
Pada sambutan temu pisah dengan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake, VBL dengan suara lantang menegaskan,” Soal Bank NTT, selama ini saya instruksikan untuk tidak hadir undangan deewan, karena nanti salah diberikan keterangan dan nanti dewan bocorkan keluar sehingga terjadi penarikan dana para nasabah.Coba bayangkan kalau sekian banyak nasabah tarik uangnya dari Bank NTT siapa yang rugi? Bank NTT.”Itulah pernyataan VBL yang disambut diam para hadirin dan undangan.
Sementara pengamat ekonomi politik Servas Lawang berpendapat,” Seharusnya VBL mesti larang wartawan untuk beritakan,jangan hanya larang direksi untuk tidak hadir RDP. Toh beritanya sudah tersebar diwartakan media. Bank NTT sudah terpuruk. Ada apa VBL belah direksi Bank NTT tidak boleh hadir RDP? Supaya tidak tahu kalau VBL sudah gunakan uang dari Bank NTT jalan-jalan keliling NTT sampai Timor Leste? Mengapa VBL Pecat Izhak Rihi, karena tidak ikuti kemauannya gelontor dana Rp 35 M dengan kedok minuman keras Sophia. Mengapa pada saat launching di Undana 2019 sudah ada botol minuman keras berlabel Sophia padahal tidak ada pabrik, ini trik tipu-tipu seakan ada minuman keras Sophia. Jadi coba aparat hukum selidiki. Ini serius persoalan kebijkan VBL yang tidak bijak.Dan kita tahu semua program VBL tidak ada yang sukses. Kenapa dalam sambitannya VBL tidak omong soal 2.000 pemuda/I NTT yang kirim ke luar negeri tidak sama sekali, kenapa tidak omong soal ikan kerapu, progam tanam jagun panen sapi, ada berapa ekor sapi yang dikirim atau ekspor keluar negeri, ASN wajib bahasa Inggeris setiap hari Rabu dan masih banyak profram mafia yang tidak terealisasi seperti pesawat untuk angkut pasien sakit dari kampung-kampung, mana hanya omong doing g orang Jawa bilang.”
Segera Diaudit
Sementara Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake memastikan akan mengaudit secara khusus soal kinerja manajemen Bank NTT.
“Dan memang harus dilakukan audit,”kata Penjabat Kalake kepada wartawan usai bertatap muka dengan pimpinan dan anggota Provinsi NTT, Ayodhia Kalake bersama pimpinan dan anggota DPRD NTT pada Rabu, 13 September 2023 seperti diwartakan suara-ntt.com
Selain mengaudit manajemen Bank NTT, pihaknya juga bertekad akan mengaudit kinerja Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023, Viktor Bungtilu Laiskodat-Yoseph A. Nae Soi yang meliputi seluruh kegiatan pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Untuk diketahui bahwa pertemuan Penjabat Ayodhia dengan pimpinan dan anggota DPRD NTT merupakan perdana sebagai bentuk perkenalan dengan mereka.
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Inche Sayuna mengatakan, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake akan mengaudit seluruh kegiatan atau program pembangunan di lingkup Pemprov NTT.
“Audit itu untuk mengetahui sampai di mana titik akhir kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh pak Viktor Bungtilu laiskodat dan pak Yosep Nae Soi dengan tagline Victory-Joss. Selain itu juga untuk mengetahui titik kegiatan pembangunan yang akan dimulai oleh Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake,” kata Inche.
Dikatakan, audit tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Karena dengan begitu dapat diketahui sampai dimana titik kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan Victory-Joss selama lima tahun memimpin NTT.
Dengan demikian kata Ince, akan diketahui dari titik mana Penjabat Gubernur akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ditinggalkan Victory-Joss.
“Manajemen yang baik itu kan memang harus begitu. Jadi beliau akan audit secara keseluruhan. Tadi saya dengar bilang dia mau audit secara menyeluruh,” jelas Sekertaris DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini.
Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan tentang komunikasi politik antara lembaga DPRD Provinsi NTT dengan Penjabat Gubernur dan jajarannya.
“Ini awal dari komunikasi politik yang baik antara DPRD dan Penjabat Gubernur NTT,”ucapnya.
Menurutnya, kata kunci kemitraan itu adalah sinergitas. “DPRD bukan bawahan dan DPRD bukan lawan, sehingga yang kita butuhkan adalah komunikasi politik yang baik serta bertanggung jawab antara dua lembaga ini,” tegasnya.
Ia juga berharap dalam satu tahun ke depan dapat terjalin komunikasi politik yang baik antara lembaga DPRD dan Penjabat Gubernur NTT.
“Itu yang kita harapkan. Relasi ke depan dalam satu tahun ini kita bisa bangun komunikasi politik yang berimbang. Supaya kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita masing-masing sesuai rambu-rambu yang kira sepakati,” harap Inche. ♦ wjr
