EXPONTT.COM – Sidang Paripurna DPRD NTT Kamis 27 September 2023 dengan agenda pendapat akhir semua fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi NTT tahun 2023 menyatakan setuju untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah atau PERDA Tahun 2023. Fraksi Partai Golkar dengan Ketuanya Drs. Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris Ir. Mohamad Ansor yang merangkap sebegai juru bicara.
Fraksi PDIP dengan ketua Fraksi Yunus H. Takandewa, Sekretaris Eman Kolfidus dan juru bicara Patrianus Lali Wolo, PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Fraksi Junus Naisunis, Sekretaris Fraksi merangkap juru bicara Angela Merci Piwung. Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Ketua Fraksi Apt. Rambu K.A.Praing, S.Fram, Sekretairs Syaiful Sengaji, dan juru bicara Bernadus Taek.
Sementara Ketua Fraksi Partai Hanura Refafih Gah, Sekretaris Adrian Manafe dan juru bicara Paulinus Nuwa Veto menyatakan menerima rancangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah NTT tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi NTT tahun 2023. Ketua Fraksi Partai Perindo Gonzalo Sada, Sekretaris Oktiviana merangkap juru bicara menyatakan menyetujui untuk ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah NTT tahun 2023.
Sementara pendapat akhir Fraksi Demokrat- Slidaritas-Pembangunan dengan Ketua Reny Marlina Un merangkap juru bicara dan Sekretaris Christian Widodo menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD Propinsi NTT tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda. Halnya Partai Gerindera dengan Ketua Fraksi Gabriel Beni Bina dan Sekretaris Jan Pieter Dj. Windy menyatakan menerima rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Demikian pula Fraksi Partai Nasdem yang diketuai Alexander Take Ofong, Sekretaris John Elpi Parera dan juru bicara Julius Uly dengan tulus dan iklas menyatakan menyeteujui rancangan peratusan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan bedan belanja daerah NTT tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi PERDA.
Hasil Pembahasan Banggar
Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 5.187.875.284.953, berkurang Rp 274.068.239.083 sehingga menjadi Rp 4.913.807.045.870. Berikut rincian;
Belanja daerah sebelum perubahan senilai Rp 5.183,365.361.182, setelah perubahan berkurang sebesar Rp 282.951.487.062 sehingga menjadi Rp 4.900.413.874.119.Pembiayaan sebelum perubahan minus Rp 4.509.923.771.
Rekomendasi Banggar DPRD NTT ada tiga masalah. Pertama Banggar meminta agar optimilisasi yang dibarengi dari pajak danretribusidaerah harus dibarengi optimilisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan asset-aset yang dimiliki Pemda NTT.
Kedua Banggara mengapresiasi invonasi Pemda NTT dalam upaya mendorong PAD guna menjangkau objek pajak kendaraan bermotor melalui perluasan layanan pembayaran seperti Samsat door to door. Ketiga, terkait Pergub tentang penggunaan anggaran mendahului anggaran 2023, Banggar DPRD NTT mencatat banyak sub pengeluaran mendahalui perubahan anggaran yang seharusnya meminta persetujuan DPRD seperti belanja tak terduga dengan alasan kondisi tertenu dan hanya melalui Pergub dan hanya disampaikan kepada pimpinan DPRD NTT dan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Keeempat, terkait dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah, Banggar mendorong untuk optimilisai.
Manajemen Bank NTTHarus Diaudit, Komisaris dan Direksi Harus Haus DIevaluasi
Seperti sudah diwartakan sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT, mendesak Gubernur NTT, yang kini dijabat Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake untuk memperhatikan secara serius dan melakukan evaluasi manajemen Bank NTT secara menyeluruh termasuk evaluasi secara keseluruhan komisari dan direksi.Hal ini disebabkan bank milik rakyat NTT ini karena kondisi pembagian deviden yang terus menurun dari tahun ke tahun. Demikian kesimpulan Banggar DPRD NTT dalam laporan yang diacakan Ibu Maria Nuban Saku pada Paripurna DPRD NTT 26 September 2023.
Banggar merekomendasikan agar biaya operasional Bank NTT harus seefektif dan seefisiensi mungkin dan dilakukan evaluasi terhadap manajemen kepemimpinan baik komisaris maupun direksi pada Bank NTT. Sehingga Bank NTT lebih profitable dan prospektif bagi daerah.
Banggar juga menyoroti BUMD NTT lainnya seperti PT. Flobamora yang selama ini didukung penuh dana dari Pemda NTT melalui pengelolaan sejumlah kapal penyebarangan (KMP)bersubsidi, pengadaan beras untuk ASN yang tidak jelas, pengelolaan 7 destinasi pariwisata yang mulanya diserahkan pada PT.Flobamora, pengiriman sapi ke Jakarta, pengelolaan hotel Sasando dan Hotel Plago di Labuan Bajo namun hasilnya masih merugi . Oleh karena itu Banggar merkomendasikan agar PT. Flobamora di audit secara meyeluruh.
Sementara untuk KI Bolok abanggar meminta harus diberikan penyertaan modal sesuai Perda aga dapat tercapai misinya dan memberikan kontribusi terhadap PAD NTT. Sementara Ketua Komisi III DPRD NTT berpendapat selama ini sudah menyertakan modal kepada KI Bolok lebih dari Rp 20 Miliar dan hanya pas bangun gedung kantor.
Telah diwartakan media, Direktur PT Kawasan Industri Bolok, Gabriel Kennenbudi menyebut, pihaknya berencana membangun pelabuhan perikanan di kawasan industri pada tahun 2024. Pembangunan pelabuhan perikanan tersebut merupakan rancangan dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Pelabuhan perikanan itu rancangan dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dibantu oleh ADB (Asian Development Bank). Kebetulan mereka mau membangun dermaga dan kami menawarkan kalau bisa bangun dalam kawasan industri,” jelas Gabriel Kennenbudi yang ditemui usai rapat dengar pendapat bersama DPRD NTT, Senin 31 Juli 2023.
Menurutnya, jika pelabuhan perikanan dibangun di kawasan industri, pihaknya bisa mengajak investor untuk memanfaatkan fasilitas tersebut salah satunya sebagai produksi lanjutan dari tangkapan, misalnya pabrik ikan kaleng. Tidak hanya pelabuhan perikanan, rencana lain dari PT KIB adalah membangun gudang dan pabrik siap pakai di dalam kawasan industri.
“Saya mau melihat pasar ini, kalau ada pelabuhan perikanan tentu bagus untuk kita ke depan. Rencana ini bangun tahun 2024. Kalau ada fasilitas ini (pelabuhan perikanan, red) makin dekat kan makin bagus,” tuturnya.
Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk membangun pelabuhan perikanan di lahan seluas 21 hektar itu, Gabriel tak bisa memastikan berapa jumlahnya.
“Ini rancangan Pemerintah Pusat, mungkin Rp 2-3 triliun, saya tidak tahu pasti,” jelasnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD NTT Jonas Salean mendukung rencana pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.
“Kami mendukung pembangunan pelabuhan perikanan karena itu hal positif. Tentu jumlah tenaga kerja bisa bertambah disitu, ada TPI juga untuk perikanan,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Meski begitu, Jonas Salean menyebut persoalan yang dihadapi PT KIB adalah kurangnya penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT.
Menurut Perda yang telah ditetapkan, Pemprov NTT wajib menyertakan modal sebesar Rp 95 miliar sementara baru terealisasi sebanyak Rp 22 miliar.
“Menurut Perda penyertaan modal itu Rp 95 miliar tapi baru dikasih Rp 22 miliar. Ini agak sulit untuk kembangkan usahanya. Mau dapat deviden juga sulit karena belum sampai 50 persen penyertaan modalnya,” jelas mantan Wali Kota Kupang ini.
DPRD NTT, lanjut Jonas Salean mendorong pemerintah untuk bisa memperhatikan hal tersebut di tahun 2024. Sehingga PT KIB bisa maksimal dalam mengelola kawasan industry. ♦ wjr
