EXPONTT.COM – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake menanggapi desakan Fraksi Partai Golkar DPRD NTT dan berjanji segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Luar Biasa Bank NTT menggantikan seluruh pengurus yaitu komisaris utama dan anggotanya serta Dirut Bank NTT dan anggota direksi.
Penegasan ini disampaikan penjabat gubernur dalam rapat paripurna DPRD NTT untuk menanggapai pemandangan fraksi pada paripurna 6 Oktober 2023 yang mendesak agar Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar biasa dengan agenda utama mengganti seluruh pengurus Bank NTT dari komisaris sampai dengan direksi.
Pada paripurna DPRD NTT Senin 16 Oktober 2023, Penjabat Gubernur NTT juga menegaskan,” Akan mengevaluasi serius dan mengambil langkah tegas terkait buruknya kinerja Bank NTT dalam beberapa tahun terakhir. Kami menetapkan langkah-langkah korektif sebagai seharusnya.”
Diwartakan sebelumnya, Fraksi Golkar berpendapat,” meluasnya opini publik tentang Bank NTT, proses gugatan di pengadilan negeri yang sedang berlangsung, kasus korupsi juga sedang proses di pengadilan, termasuk hasil temuan BPK RI tentang MTN dan take over kredit Bank Artha Graha yang sudah berpotensi merugkan keuangan daerah, SK 01 Komut tentang besarnya honorarium tim seleksi jabatan, terutama sikap arogansi direksi yang tidak hadir rapat dengan Banggar dan Komisi III DPRD NTT, penghentian sementara penyertaan modal inti minimum oleh Badan Anggaran DPRD NTT dan berbagai kasus yang merugikan Bank NTT termasuk penutupan Kantor Cabang Bank NTT Surabaya, adalah tindakan memalukan dan tidak profesioanal pengurus Bank NTT.
Untuk mencegah dan memulihkan nama baik serta kredibilitas serta kepecayan Bank NTT terhadap publik terutama para penabung, Fraksi Golkar mendesak saudara Penjabat Gubernur NTT segera mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda utama penggantian seluruh pengurus Bank NTT komisaris maupun direksi. Saudara Penjabat Gubernur harus mencegah kondisi tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT.
Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan Penjabat Gubernur NTT tentan proses Bank NTT menjadi Bank Devisa dan kaitannya dengan modal inti minimum Bank NTT.
Fraksi Gorlkar juiga meminta penjelasan Penjabat Gubernur soal lebih dari empat kali direksi Bank NTT tidak menghadiri rapat dengan pendat dengan Banggar mupun Komisi III.Ini pelanggaran berat karena mengindahkan PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD NTT dan direksi Bank NTT sudah menjurus pada pelecehan lembaga dewan yang terhormat. Pengurus Bank NTT harus segera dievaluasi dalam RUPS Luar Biasa .
Fraksi Golkar juga menyoroti masalah laba Bank NTT yang terus menurun yang jomplang dari tahun ketahun, jadi Penjabat Gubernur diminta untuk telusuri secara detail sehingga penurunan laba bisa ditekan dengan segera mengingat tahun buku 2023 empat bulan lagi berakhir.”
Fraksi Golkar juga mengingatkan Penjabat Gubernur agar tetap mengalokasikan dana dan merealisasikan TPP bagi ASN dalam APBD Tahun 2024. Hasil konsultasi dengan kementerian Dalam Negeri menurut Fraksi Golkar, ada peluang untuk pembiayan PTT diambil dari dana perimbangan selain PAD.
Fraksi Golkar juga menginati Pemda soal realisasi PAD yang masih 50 persen saehingga estimasi untuk pencapaian target PAD pada Desember 2023 akan berkisar 60-70 persen. Juga disoroti masalah kelima BUMD yang kinerja dan keuntungan terus merosot.
Fraksi Golkar juga mengingatkan Penjabat Gubernur NTT untuk segera malakukan pembenahan karena kelima BUMD adalah menggunakan modal dari APBD NTT.
Halnya soal bunga pokok pinjaman tahun 2023 dan tahun 2024 perlu dijelaskan Penjabat Gubernur terkait jumlah tunggakan pokok pinjaman dan bunga pinjaman regular dari Bank NTT dan PT.SMI. Pinjaman tahun 2020 serta jumlah bunga dan pokok pinjaman dana PEN yang mulai dibayar. Untuk itu, Fraksi Golkar meminta Penjabat Gubernur untuk melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pinjaman.
Untuk diketahui, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, SH., MDC menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Aloysius Malo Ladi, SE dan dihadiri oleh 35 Anggota DPRD Provinsi NTT, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT Jumat 6 Oktober 2023.
Adapun Agenda Rapat Paripurna ke-6 ini terdiri dari Pengesahan Risalah Rapat Paripurna ke-5 Masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.
Agenda pertama rapat yaitu, Pengesahan Risalah Rapat Paripurna ke-5 Masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 disetujui oleh Fraksi-Fraksi dan dinyatakan sah, hal ini ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DRPD Provinsi NTT.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan Agenda kedua yakni, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 oleh Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Partai Perindo, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Demokrat- Solidaritas-Pembangunan (Partai Demokrat, PSI dan PPP).
“Kesembilan Fraksi telah menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dan secara umum keseluruhan Fraksi menerima Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024,” Pungkas Aloysius Malo Ladi setelah penyampaian pendapat Akhir oleh Fraksi-Fraksi. ♦wjr
Jonas Salean: Gubernur Harus Gelar RUPS November 2023 Dan Seluruh Pengurus Bank NTT Harus Diganti dan Segera Panggil Direksi Untuk RDP Pekan Terakhir Oktober 2023
Jonas Salean & Amos Corputy
EXPONTT.COM – Ketua Komisi III DPRD NTTJonas Salean mendesak Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L.Kalake secapatnya selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Luar Biasa Bank NTT untuk mengganti seluruh pengurus dari komisaris utama sampai direksi.
“Saya dan seluruh anggota Komisi III mendesak Penjabat Gubernur NTT untuk segera gelar RUPS Luas Biasa bulan November atau Desember 2023 ini. Supaya mulai tahun 2024 Bank NTT sudah bersih dengan pengurus baru. Kinerja para pengurus sangat buruk dan merugikan Bank NTT. Ini bank milik rakyat NTT, tetapi selama ini dipimpin pengurus yang membuat citra Bank NTT terpuruk. Kita panggil beberapa kali untuk RDP juga tidak hadir, kami dilecehkan direksi Bank NTT.Kami ni lembaga dewan yang terhormat tetapi lebih empat kali kita panggil untuk RDP tidak hadir. Kemudian baru kita tahu,kalau ketidakhadiran direksi Bank NTT karena diperintahkan mantan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat. Dalam pekan ini, kita panggil lagi direksi untuk kita dengar pendapat dengan para direksi. Jika tidak datang kita akan panggil paksa dengan aparat keamanan.Kedua, dalam RUPS Luar biasa nanti, komisaris jangan dipilih dari orang luar yang tidak ada kaitan kerja dengan Bank NTT. Dulu, komisaris utama diambil dari pemerintah missal Kepala Biro Keuangan, atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atau Kepala Badan Keuangan Daerah Setda NTT, sehingga tidak membubuat kebijakan yang aneh-aneh apa lagi merekayasa kebijakan yang selama ini diberitakan media kalau Komutnya membuat kebijakan yang merugikan dan merusak citra Bank NTT. Siapa yang rugi, para nasabah yang adalah rakyat NTT,” tegas Jonas Salaean kepada expontt.com setelah paripurna Senin 16 Oktober 2023.
Kemarahan juga disampaikan mantan Dirut Bank NTT Amos Corputy.Pesan Amos Corputy yang disampaikan melalui WA Senin 16 Oktober 2023 mendesak agar Komisaris Utama dan kawan-kawan harus bertanggungjawab atas rekayasa kredit-kredit.” Bila perlu aparat hukum langsung tangkap dan proses hukum. Tahun lalu saya sudah minta aparat hukum Kejaksaan untuk tangkap Komisaris dan Dirut Bank NTT. E malah saya disomasi tidak boleh bicara dengan media,mau tarik saham saya Seri B. Saya dilarang bicara tentang keboborokan yang terjadi selama ini. Saya tanggapai somasi mereka dan mereka bungkam sampai sekarang. Saya mengharapkan Pak Penjabat Gubernur NTT ambil tindakan tegas karena kinerja Bank NTT yang terus turun.Harus ganti seluruh pengurus apa lagi komisaris utama yang bukan dari Pemda, pengusaha dari luar jadi komisaris utama karena ulah si botak. Kali ini, harus bersih semua. Saya siap korban jiwa dan raga saya demi keselamatan Bank NTT,” tegas Amos Corputy.
Beberapa waktu lalu Ketua Komisi III DPRD NTT Jonas Salean mengencam keras Komisaris Utama, Dirut dan semua direksi Bank NTT yang tidak memenuhi undangan dalam rangka mendengar terkait berbagai persoalan yang menurutnya merugikan bank milik rakyat NTT. Undangan pertama, kata Jonas Salean juga tidak diindahkan, kedua pun hari ini, Senin 6 Juni 2022 tidak hadir pula dengan alasan Dirut Aleks Riwu Kaho sedang keluar daerah. Jelas Jonas Salean, semua anggota Komisi III marah besar. ”Ini bank milik rakyat NTT dan kami anggota dewan mewakili rakyat NTT. Sesuai tata tertib, jika panggilan ketiga tidak hadir, akan kita ambil langkah tegas sesuai tata tertib,“ kecam Jonas Salean menjawab expontt.com Senin 6 Juni 2022.
Hal yang sama juga disampaikan mantan Ketua Komisi III DPRD NTT Hugo Kalembu, Viktor Mado Wutun, Yohanes Rumat dan semua anggota Komisi III. Seorang anggota dewan berpendapat, bahwa pada pemanggilan pertama 21 April 2022, Dirut Bank NTT Alex Riwu Kaho konon berada di Kupang tetapi sengaja tidak hadir memenuhi undangan Komisi III DPRD NTT untuk rapat dengar pendapat atau RDP.
Rapat dengar pendapat dalam rangka mendapatkan penjelasan langsung dari Direksi Bank NTT terkait temuan hasil pemeriksaan BPK RI terkait pengelolaan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit komersial, menengah dan koperasi tahun 2018 dan tahun 2019 sampai dengan smester I pada Bank NTT Kupang dan Oelamasi. Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI pada Desember 2019 pihak direksi yang ketika Dirutnya Ishak Eaduard. Direktur Pemasaran Dana dan Direktur Pemasaran Kredit sudah membuat pernyataan pertangungjawaban tertulis.
Yang akan diminta penjelasan dari Direksi Bank NTT jelas Jonas Salean di antaranya pernyataan pertanggungjawaan Dirut ketika itu dan dua direktur pertanggungjawaban manajemen terkait semua persoalan yang timbul sejak Dirut Bank NTT Alex Riwu Kaho hingga saat ini langkah apa yang sudah dilaksanakan dari 2018 sampai 2019 termasuk MTN.♦wjr
