Diduga Hindari PPATK, Dana Kredit Fiktif Rp 100 M Sengaja Dicairkan Tunai PT. BP Dari Bank NTT

DIDUGA untuk menghindari penelusuran alias pelacakan aliran dana oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap aliran dana kredit fiktif take over Bank NTT dari Bank Artha Graha (AG) senilai Rp 100 Miliar sengaja dicairkan secara tunai oleh PT. Budimas Pundinusa dari Bank NTT.

Demikian dikatakan Pengacara Marsel Ahang dan Aktivis Anti Korupsi, Roy Watu (Ketua AMMAN Flobamora) yang dimintai komentarnya secara terpisah, Senin (30/10/23) terkait pencairan dana kredit fiktif senilai Rp 100 Miliar yang dicairkan secara tunai oleh PT. Budimas Pundinusa dari Bank NTT.

“Bagi saya, kalau uang sebanyak Rp 100 Miliar itu dicairkan secara tunai, itu nggak wajar. Kecuali ada niat lain yang melawan hukum. Kita bisa duga pencairan tunai tersebut untuk menghindari penelusuran dan pelacakan aliran dana oleh PPATK,” ungkap Marsel Ahang yang juga Ketua LSM LPPDM (Lembaga Peneliti dan Pengkaji Demokrasi Manggarai).

Menurut Ahang, siapapun debiturnya pasti akan memilih pencairan kredit dengan nilai sebesar itu melalui transfer ke rekening. “Kenapa saya bilang begitu? Sederhana saja, karena orang yang mencairkan uang tersebut akan kesulitan membawa dan menyimpan uang itu. Khan lebih aman disimpan di bank. Kalau butuh tinggal cairkan,” ujarnya.

Selain itu, kredit tersebut merupakan kredit take over dari Bank AG oleh Bank NTT. “Maka harusnya ada transfer antar bank dari Bank NTT ke Bank AG untuk menutup kredit yang katanya senilai Rp 32 Miliar itu,” beber Ahang.

Jika tidak ada transfer antar bank tersebut, maka ia bisa menduga bahwa take over itu juga fiktif. “Ngak benar ada proyek yang katanya di Kalimantan itu. Buktinya nggak ada transfer rekening dari Bank NTT ke Bank AG untuk menutup kredit tersebut,” tandas Ahang.

Bukti adanya take over kredit tersebut berupa kontrak kerja PT. Budimas di Kalimantan, lanjut Ahang, sampai saat ini tidak pernah diserahkan ke Bank NTT sebagai syarat kredit itu,” ungkap Ahang yang juga Caleg DPRD NTT dari PSI (Dapil Manggarai Raya, red).

Hal senada juga dikatakan Roy Watu. Menurutnya, menjadi tidak wajar jika seorang debitur (penerima kredit, red) mencairkan uang puluhan miliar bahkan hingga Rp 100 Miliar secara tunai.

“Ini aneh. Biasanya nasabah mau cairkan uang tunai ratusan juga saja harus ada pemberitahuan 2 minggu sebelumnya. Tapi pencairan uang puluhan hingga Rp 100 miliar bisa dilakukan tunai? Habislah uang kas Bank NTT saat itu,” kata Roy yang juga Ketua AMMAN Flobamora.

Menurut Roy, negara sudah mengatur bahwa transaksi uang sebesar Rp 500 juta ke atas harus dilaporkan ke PPATK. “Pertanyaannya, apakah transaksi tunai itu dilaporkan Bank NTT ke PPATK atau tidak? Siapa yang bisa menjamin bahwa uang bank sebesar Rp 100 Miliar itu tidak digunakan secara melawan hukum?” tandasnya.

Faktanya, lanjut Roy, uang tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. “Uang Rp 100 Miliar hanya dipakai untuk beli sapi puluhan ekor saja. Dikirim sekali dua kali lalu berhenti. Ini kan tidak benar. Uang yang lain dikemanakan? Siapakah yang harus bertanggung jawab?” tanyanya menyelidik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kredit fiktif PT. Budimas Pundinusa senilai Rp 100 miliar (yang merupakan hasil take over Bank NTT dari Bank Artha Graha, red) diduga dicairkan secara tunai oleh debitur, Ir. Arudji Wahyono karena yang bersangkutan tidak memiliki rekening giro, tabungan atau deposito di Bank NTT.

Hal itu terungkap dalam tanggapan Direktur Kepatuhan, Hilarius Minggu terkait pengajuan kredit Tahap II PT. Budimas Pundinusa senilai Rp 30 Miliar. Surat tangapan Direktur Kepatuhan tertanggal 27 November 2019 tersebut untuk merespon permohonan kredit Tahap II PT. Budimas Pundinusa untuk Perdagangan rumput laut.

“Bahkan pencairan ketiga rekening tersebut tidak masuk ke rekening tabungan atau giro di Bank NTT. Sebagaimana data yang disampaikan analis kredit bahwa debitur tidak mempunyai rekening (Giro, Tabungan, dan Deposito) di Bank NTT. Hal ini dapat dinilai bahwa debitur tidak beritikad baik,” ungkap Hilarius Minggu dalam point 3 tanggapannya.

Menurut Hilarius Minggu, Debitur Ir. Arudji Wahyono adalah debitur lama Bank NTT yang saat ini sementara menikmati pinjaman pada Bank NTT sebanyak 3 rekening, yakni 2 rekening untuk KMK dan 1 rekening untuk KI (kredit Investasi, red) dengan total plafond Rp 100 miliar.  “Baki debet kredit (Sisa kredit, red) tersebut masih senilai Rp 100 Miliar yang mana ketiga-tiganya dalam kondisi Dalam Perhatian Khusus (kualitas 2) karena sejak kredit dicairkan debitur hanya menyetor bunga,” tulisnya.

Secara administrative, tulis Minggu, berdasarkan Credit Risk Cheklist yang dibuat oleh Risk Control Kantor Pusat, kredit tersebut dinilai Hight Risk.

“Sependapat dengan Tanggapan Kadiv Manajemen Risiko bahwa kredit tersebut mempunyai risiko yang tingi (Hight Risk) baik dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi,” tulisnya.

Hilarius Minggu menjelaskan, agunanan yang digunakan bukan milik debitur sendiri (milik Ny. GEA, Ibunda dari salah satu Direktur Bank Artha Graha Pusat, ISB, red) sehingga apabila kredit terjadi wanprestasi maka bank akan mengalami kesulitan untuk menjual agunan.

Tidak hanya itu, menurutnya Minggu, tiga rekening kredit (2 Kredit Modal Kerja/KMK dan 1 Kredit Investasi, red) terdahulu dengan total plafond Rp 100 miliar, tidak dijaminkan pada Lembaga penjamin sehingga sangat beresiko apabila kredit terjadi wanprestasi.

Sumber media ini yang minta Namanya tidak disebutkan menjelaskan, pencairan kredit Rp 100  Miliar PT. Budimas Pundinusa secara tunai tersebut semakin membuktikan adanya fraud (kejahatan perbankan, red) dalam kredit tersebut. Seharusnya, jika benar ada take over kredit senilai Rp 32 Miliar maka dana tersebut harus ditransfer antara bank, dari Bank NTT ke Bank Artha Graha.

Budimas Pundinusa mengajukan take overkreditsebesar Rp 32 Miliar dari Bank Artha Graha ke Bank NTT. Namun anehnya, Bank NTT tidak saja melakukan take over (mengambil alih kredit yang macet, red) dari Bank Artha Graha tapi juga menambahkan kredit modal kerja dan investasi kepada PT. Budimas Pundinusa hingga Rp 100 Miliar.

Sebanyak 5 SHM yang dijadikan agunan kredit bukan atas nama debitur Arudji Wahyono, melainkan atas nama GEA, ibunda dari soeorang Direktur Artha Graha, ISB. Setelah digugat oleh GEA, diduga 5 SHM yang terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut telah dikembalikan kepada yang bersangkutan sehingga kredit tersebut tanpa agunan. Sedangkan Ranc Sapi di Raknamo adalah milik PT. Bumi Tirtha yang tidak diagunkan dalam kredit fiktif Rp 100 Miliar tersebut.

Katanya, penambahan modal kerja dan investasi tersebut untuk budidaya/penggemukan sapi untuk diantarpulaukan ke Jawa dan Kalimantan. Namun faktanya, sapi yang diantarpulaukan (dengan Kerjasama dengan PT. Flobamor, red) tersebut hanya sekitar 54 ekor pada Desember 2019.
♦ koranntt.com