Inilah Alasan Ayub Titu Eki Bergabung Dengan PSI, Caleg DPR RI Nomor Urut 2

EXPONTT.COM  – Mantan Bupati Kupang dua periode Ayub Titu Eki memilih bergabung di Partai Solidaritas Indonesiam(PSI) karena partai ini mendukung program Jokowi yaitu memberatas korupsi di Indonesia. Dalam obrolan dengan expontt.com Senin 19 Desember 2023, Ayub Titu Eki menjelaskan sikap yang diambil Jokowi meninggalkan PDIP yang membesarkannya sangat beralasan.

“Mengapa, pertama Jokowi meninggalkan PDIP karena PDIP adalah partai besar tetapi tidak mendukung program Jokowi untuk memberatas korupsi termasuk sejumlah partai besar lainnya. Kedua, jumlah anggota DPR RI di Senayan di dominasi partai besar sehingga sampai saat ini, rancangan undang-undang agar asset para koruptor yang tidak sah disita. Rancangan unndang-undang ini sampai sekarang tidak disahkan dan terkesan diam-diam.

Mengapa, karena semua anggota DPR RI ikut menikmati hasil korupsi. Mengapa kasus korupsi BTS oleh Johny G. Plate sampai saat ini diam-diam saja karena ada partai yang mendapat bagian dari hasil korupsi senilai Rp 8.3 Triliun itu. Ya kita bisa baca dari berita suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani juga terlibat dalam kasus ini, dan partai-partai besar mendikte presiden. Ini fakta sehingga rancangan UU Penyitaan harta para koruptor tidak disahkan hingga saat ini. Padahal susah dikirim dari Sekretariat Negara kalau tidak salah sejak 2021.

Saya kira ini alasan kuat Jokowi mengapa memilih keluar dari PDIP dan masuk ke PSI. Jadi Jokowi adalah PSI dan kita mengharapkan PSI bisa masuk di Senayan supaya bisa bersuara lantang dan memaksa supaya disahkan UU Penyitaan Harta para koruptor di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu angkat bicara mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Tindak Pidana.

Kehadiran RUU Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah kekosongan hukum terkait penanganan hasil tindak pidana yang dirasa tidak optimal.

RUU ini juga dapat menyelamatkan aset negara dari para pelaku kejahatan khususnya koruptor. Pasalnya, dengan menggunakan RUU ini, aset yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah dapat dirampas.

Sayangnya, keputusan rapat paripurna DPR pada akhir bulan lalu memutuskan untuk tidak memasukkan RUU tersebut dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2022.

“Berdasarkan keputusan tanggal 27 kemarin, DPR belum memasukkan RUU perampasan aset dalam prolegnas yang baru. Maka Presiden 2 hari kemudian akan ajukan,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah video singkat, dikutip Selasa (14/12/2021).

Mahfud menegaskan, keberadaan RUU ini penting dalam rangka pemberantasan korupsi. “Saya agak optimis karena seorang anggota DPR, sahabat saya Arsul Sani, RUU ini akan lebih mudah diajukan Presiden. Nanti DPR akan segera membahasnya,” jelasnya.

Mahfud mengakui pada dasarnya RUU ini pernah disepakati beberapa waktu lalu. Namun, ada satu butir aturan yang masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR.

“Terkait aset yang dirampas itu disimpan dan dikelola oleh siapa. Pada waktu itu ada tiga alternatif. Rumah rampasan barang rampasan di Kemenkumham, Badan Pengelola Aset Tindak Pidana di Kejagung, dan DJKN,” jelasnya

Mahfud menegaskan, terkait hal tersebut pemerintah sudah memantapkan pilihan. Jika tak ada aral melintang, diharapkan payung hukum tersebut bisa segera dirampungkan.

“Sekarang sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, tinggal bahas itu saja kalau tidak ada masalah lain di luar soal teknis,” tegasnya.

 

Terungkap! Ini Alasan Jokowi Restui Kaesang Jadi Ketum PSI

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait dengan putra bungsunya Kaesang Pangarep yang ditetapkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurutnya itu hak dari Kaesang.

“He..he..he.. ditanyakan ke PSI, ditanyakan ke Kaesang. Wong sudah dewasa sudah punya keluarga, sudah punya istri masak ditanyakan ke bapaknya terus,” kata Jokowi di Resmikan Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi, Cianjur, Selasa (26/9/2023).

Menurut Jokowi, Kaesang sudah berkeluarga sehingga harus bertanggung jawab sendiri atas pilihannya. Sehingga ia enggan mengomentari lebih lanjut mengenai hal ini.

“Harus mandiri apa yang sudah diputuskan pasti dihitung baik buruknya, dihitung risikonya,” kata Jokowi.

Namun saat ditanya, Jokowi merestui keputusan dari Kaesang, meski ia tidak memberikan pesan apapun kepada anaknya. “Ya minta doa restu orang tua. ya saya restui,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Kaesang ditetapkan menjadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha dalam Kopi Darat Nasional PSI, Senin (25/9/2023). Penetapan Kaesang ini hanya berselang dua hari setelah ia resmi bergabung pada PSI. ♦ wjr