Perkara Perselisihan Masalah Hak Atas Tanah Berurusan Dengan PTUN Bukan Kejaksaan

♦Sesuai Surat Dinas Edaran MA Tahun 2020

EXPONTT.COM – Mahkamah Agung RI dalam surat dinas 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang serta kepada semua Kepala Badan Pertanahan Nasional menegaskan bahwa jika ada perselisihan permasalahan pertanahan yang menjadi objek sengketa di lembaga peradilan harus berurusan dengan PTUN. Pada point keempat surat yang ditandatangani Wakil Ketua MA, DR. H.M Syamsudin, SH, MH dengan tegas mengatakan bahwa terhadap adanya putusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan putusan perdata terkait dengan masalah kepemilikan, maka putusan Tata Usaha Negara mengacu pada putusan perdata.

Hal ini ditegaskan Ketua Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LSM LPPDM) Marsel Nagus Ahang, SH menjawab expontt.com Kamis 7 Maret 2024. Hal ini ditegaskan Marsel Ahang yang menyoroti pihak Kejaksaan Tinggi dalam hal ini Adpisus yang terus mempersoalkan masalah hak atas tanah milik Jonas Salean dan sejumlah orang di Jalan Veteran Kupang. “Terkait perselisihan masalah hak atas tanah harus berurusan dengan PTUN, bukan kejaksaan,” tegas Marsel Ahang.

Ditegaskan dalam surat MA bahwa sengketa pertanahan di Indonesia dimulai dari adanya keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN yang menerbitkan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah yaitu sertifikat hak atas tanah yang timbul penetapan dan sertifikat hak atas tanah yang timbul hukum adat.

Bahwa untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan umum dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hukum dibidang pertahan dipahami dan seluruh masalah yang disengketakan menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutusakan dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tetang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PUTN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memtuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.

Kejaksaan Tinggi NTT pekan lalu kembali memeriksa Jonas Salean sebagai saksi terkait persolan tanah di Jalan Veteran Kota Kupang. Jonas Salean, SH, M.Si selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT. Anggota tim penasehat hukum Rian Kapitan, SH menjelaskannya, kliennya Jonas Salean diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas dua tersangka lainnya.
“Ada sekitar 25 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada klien kami Pak Jonas Salean. Dan semuanya berhasil dijawab dengan baik oleh Pak Jonas terkait masalah tanah di Jalan Veteran,” demikian kata Rian Kapitan.

Kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan, Jonas Salean mengaku jika pemeriksaan terhadapnya oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT berjalan dengan baik. “Pemeriksaan berjalan dengan baik. Bahkan tidak seheboh dengan pemberitaan di media online selama ini,” terang Ketua Komisi III DPRD NTT ini.
Terkait status tanah miliknya di Jalan Veteran. Jonas mengaku telah menjelaskan kepada penyidik bahwa dirinya tidak pernah mengalihkan asset Pemkab Kupang untuk menjadi miliknya.

“Yang benar adalah dirinya sebagai warga kota menerima tanah kapling atau tanah negara. Itu yang saya clear-kan kepada penyidik. Karena selama ini tersiar berita bahwa Jonas mengambil asset Pemkab Kupang padahal itu tanah negara,” ucapnya.

Dikatakan, pemberitaan media online selama ini tenyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penyidik kepadanya. Sehingga sebagai warga negara, dirinya telah meminta perlindungan hukum ke Kejaksaan Agung di Jakarta. “Setelah diperiksa penyidik ternyata bukan seperti yang diberitakan selama ini di media online. Ada media yang memanas-manasi,” katanya.

Jonas menegaskan bahwa putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi landasan hukum bahwa tanah tersebut sah sebagai miliknya. Menurut Jonas Salean lagi, yang seharusnya dihukum adalah Pemkab Kupang karena dalam putusan MA jelas-jelas disebutkan bahwa perbuatan mencatatkan tanah yang bukan miliknya adalah perbuatan melawan hukum. “Karena dia (Pemkab Kupang) memasukan tanah itu yang bukan miliknya sebagai asset. Itu kan pemalsuan,” katanya lagi.

Jonas Salean kembali menegaskan bahwa tidak benar adanya pengalihan aset Pemkab Kupang, karena ia mendapatkan tanah negara secara sah dari pemerintah yang mana tanah tersebut belum ada hak diatasnya. Jonas mengatakan, dirinya siap untuk dipanggil lagi jika penyidik membutuhkan keterangan darinya. “Sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum, saya siap untuk memberikan keterangan jika dipanggil lagi nantinya,” terang Jonas Salean. ♦ wjr