Pegiat Anti Korupsi: Absalom Sine dan Beny R Pelu Seharusnya Ikut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya Rp126,5 Miliar

EXPONTT.COM – Pegiat Anti Korupsi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani Nasional (AMMAN) Flobamora menyebut, seharusnya Mantan Direktur Pemasaran Kredit bank NTT Cabang Surabaya, Absalom Sine (AS) dan mantan Kepala Divisi (Kadiv) Pemasaran Kredit Bank NTT Cabang Surabaya, Beny R Pelu (BRP) ikut bertanggungjawab secara hukum dalam kasus pemberian kredit kepada tujuh (7) orang debitur sebesar Rp126,5 Miliar, yang berujung macet dan merugikan negara senilai Rp149 Miliar.

Demikian komentar Ketua AMMAN Flobamora, Christoforus Roy Watu melalui sambungan telepon selulernya pada Senin, 08 Juli 2024 seusai mendengar informasi penetapan Absalom Sine (AS) dan Beny R. Pelu (BRP) sebagai tersangka kasus dugaan kredit fiktif PT. Budimas Pundinusa senilai Rp100 Miliar.

“Seingat saya dalam putusan MA atas Didakus Leba (Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg), terdakwa kasus pemberian fasilitas kredit modal kerja dan investasi jangka panjang Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 senilai Rp126,5 miliar (kepada tujuh orang debitur bank NTT, red) dengan kerugian negara senilai Rp149 miliar, dua orang ini yaitu pak Absalom Sine dan pak Beny R. Pelu disebut ikut bertanggungjawab dan seharusnya ikut bertanggungjawab secara hukum, karena posisi mereka sangat vital dalam menentukan terkait kredit itu. Hanya saat itu mereka tidak tersentuh hukum saat itu dan hal ini jadi pertanyaan public hingga saat ini,” jelasnya.

Roy minta OJK RI selain menetapkan AS dan BRP sebagai tersangka dalam kasus kredit fiktif PT. Budimas Pundinusa senilai Rp100 Miliar, juga memproses hukum AS dan BPR terkait kasus Kredit Macet Bank NTT cabang Surabaya senilai Rp126,5 miliar. Alasannya, baik AS dan BRP, keduanya diduga kuat sangat berperan penting/sangat terlibat dalam proses pencairan kredit tersebut. Karena (saat itu), AS menjabat Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT dan BRP menjabat Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT.

Kasus tersebut, kata Roy, dinilai masuk dalam Tipikor, juga masih merupakan bagian dari tindakan kejahatan perbankan, sehingga merupakan peran OJK (selain Kejati NTT dan KPK, red) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta meminta pertanggungjawaban hukum terhadap AS dan BRP dalam kasus tersebut.

Roy menjelaskan, bahwa dalam Putusan Hakim Tipikor Kupang atas Didakus Leba tahun 2021 lalu, khususnya dalam bagian pertimbangan hukumnya menegaskan, bahwa AS selaku Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat dan BRP selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Kantor Pusat pada saat itu (tahun 2018, red) merupakan para pejabat pemutus kredit tertinggi dalam proses pemberian fasilitas kredit modal kerja pada Bank NTT Cabang Surabaya.

“Haruslah (AS dan BRP, red) ikut bertanggung jawab atau patut dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Namun faktanya sampai saat ini, baik AS maupun BRP tetap terbiarkan bebas tanpa pernah disidik oleh Kejati Tinggi NTT,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, bahwa pengadilan (pengadilan Tipikor Kupang dan Mahkamah Agung/MA, red) terkait kasus korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya senilai Rp 126,5 milyar berhasil memvonis bersalah Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Surabaya Didakus Leba cs dan para debiturnya Muhammad Ruslan cs dengan hukuman penjara 10 tahun hingga 18 tahun.

Namun AS dan BRP, lanjut Roy, yang namanya terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta terkuak dalam fakta-fakta persidangan, justru tidak pernah dilakukan penyidikan guna ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTT.

Kejati NTT dalam mengusut kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya, kata Roy, juga seharusnya telah menggelar proses penyidikan untuk menetapkan Notaris / PPAT, Erwin Kurniawan (EK) dan Maria Baroroh (MB) sebagai tersangka dalam Kasus Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya. Sebab, keduanya berperan besar dalam proses pembuatan akta-akta sebagai bagian dari proses persyaratan kredit serta proses pencairan kredit di Bank NTT Kantor Cabang Surabaya.

Namun Kejati NTT tidak pernah melakukan proses penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Erwin Kurniawan dan Maria Baroroh dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal contoh kasus lain, misalnya dalam kasus korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Kerangan – Kabupaten Manggarai Barat, yang merugikan negara senilai Rp 1,3 trilyun, Kejati NTT justru telah memposisikan Notaris / PPAT atas nama Theresia Dewi Koroh Dimu sebagai salah satu pelaku utama, terkait perannya selaku Notaris / PPAT dalam pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah pada Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) itu.

“Publik NTT terheran-heran dan bertanya, ‘mengapa dalam Kasus Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pada Bank NTT Cabang Surabaya itu Kejaksaan Tinggi NTT tidak berani menyentuh peran dan keterlibatan Absalom Sine cs??? Apakah karena Absalom Sine berstatus sebagai suami dari salah seorang Jaksa di wilayah Kejaksaan Tinggi NTT?” kritiknya.

Kasipenkum Kejati NTT, Raka Putra Dharmana yang dikonfirmasi awak media ini melalui pesan WhatssApp/WA pada Selasa, 09 Juli 2024 pukul 09:44 WITA menjawab pada pukul 14:47 WITA, bahwa untuk menetapkan seseorang (AS dan BRP, red) tersangka, harus ada minimal dua alat bukti yang cukup.

“Untuk dapat menentukan seseorang sebagai tsk, penyidik harus menemukan minimal 2 alat bukti bang,” tulisnya.

Seperti diberitakan sebelumnya (04 Juli 2024), OJK RI dalam Kerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri menetapkan Absalom Sine (Direktur Pemasaran Kredit Bank NTT periode 2015-2020 merangkap Plt Dirut Bank NTT periode 2018-2019) dan Beny Rinaldy Pellu (Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT NTT periode November 2016 s.d. September 2019) sebagai tersangka kasus dugaan kredit fiktif PT Budimas Pundinusa senilai Rp100 Miliar. ♦ korantimor.com