PEMERINTAH kabupaten (Pemkab) harus membangun komunikasi yang terus- menerus dan berkelanjutan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan terkait pembangunan sejumlah waduk yang telah ditetapkan. Karena kebutuhan akan air, baik untuk air minum bersih maupun pertanian di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat tinggi.
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Selasa 19 September 2017.
Anwar mengatakan, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam program kerjanya untuk mengatasi krisis air yakni membangun 49 waduk di Indonesia dan tujuh diantaranya di NTT. Pemerintah provinsi dan DPRD NTT tentunya sangat mendukung program presiden untuk membangun tujuh waduk dimaksud.
Dari tujuh waduk tersebut, menurut dia, tiga sedang dalam proses pembangunan, yakni Raknamo di Kabupaten Kupang, Rotiklot di Belu, dan Napung Gete di Sikka. Sedangkan empat lainnya, yakni Lambo di Nagekeo, Kolhua di Kota Kupang, Temef di Timor Tengah Selatan belum dilaksanakan. Salah satu persoalannya adalah belum tuntasnya pembebasan lahan untuk pembangunan waduk dimaksud.
“Kita sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk merealisasikan program pembangunan waduk. Karena tanpa ada dukungan masyarakat terutama pemilik lahan, program pemerintah utuk mengatasi krisis air tersebut, tidak akan berjalan efektif,” kata Anwar.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Sikka, Ende, Nagekeo, dan Ngada dari Fraksi Partai Golkar ini meminta pemerintah provinsi dan pemkab untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan pendekatan dengan berbagai komponen dan pemilik lahan agar bisa merelakan lahannya untuk dibangun waduk. Masyarakat pemilik lahan harus diyakini bahwa salah satu cara untuk mengatasi krisis air bersih adalah waduk. Karena lahan merupakan syarat mutlak yang harus dituntaskan sebelum dibangunnya waduk.
Khusus untuk waduk Lambo, Anwar meminta pemerintah untuk melakukan pendekatan yang intensif dengan masyarakat Rendu, Lambo Lewa, dan Ndora. Tentunya pemkab memahami kondisi riil lapangan dengan sejumlah pendekatan yang telah diambil. Tapi pemkab diharapkan tidak apatis dengan sikap masyarakat saat ini yang belum merelakan seratus persen lahannya untuk dibangun waduk. Pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat pemilik lahan harus dilakukan terus- menerus untuk mendapatkan solusi yang tepat.
“Pemerintah tidak boleh menyerah dengan sikap masyarakat saat ini. Mungkin saja belum ada titik temu yang disepakati antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan,” ujar Anwar.
Dia menyatakan, Mbay merupakan lahan irigasi potensial dan merupakan salah satu lumbung beras untuk NTT. Bendungan Sutami yang dibangun Presiden sebelumnya tentunya dalam aras pemikiran bahwa Mbay adalah lahan irigasi potensial. Waduk Lambo yang akan dibangun pada pemerintahan Jokowi ini tentunya dilandasi pemikira yang sama. Baik bendungan Sutami maupun Lambo yang akan dibangun, semata- mata untuk kepentingan rakyat.
“Jika ketersediaan air untuk irigasi dalam jumlah yang memadai, diyakini bisa mengairi irigasi yang ada dan hasilnya masyarakat bisa makmur dengan mengolah lahan irigasi yang ada,” papar Anwar. ♦ NTTonlinenow.com
