DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah Provinsi untuk segera menyelesaikan masalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), sehingga semua warga bisa gunakan hak pilihnya pada pemilu kepala daerah (Pilkada) Gubernur NTT.
“Kami minta pemerintah dan KPU untuk tuntaskan e-ktp 400 lebih yang masih tertunggak,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Selasa, 10 April 2018.
Dia berharap partisipasi masyarakat pada Pilkada Gubernur tinggi, sehingga semua warga yang punya hak pilih harus terakomodir. “Kami ingin partisipasi pemilih tinghi, tapi jangan hanya gara-gara e-ktp kembali menurun lagi,” tegasnya.
Dia berharap KPU NTT lebih profesional memasukan pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), sehingga tidak ada orang mati, atau orang tak dikenal yang terdaftar dalam DPS. “Tinggal pelaksanaan di lapangan saja. Kerja harus profesional,” katanya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT ditemukan 4 ribu lebih warga yang meninggal dunia masuk DPS, dan pemilih tak dikenal 5.380.
Debat Kandidat
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno juga menyinggung pelaksanaan debat Pilgub NTT kedua dan ketiga bisa digelar di Kupang. Namun akan disesuaikan dengan regulasi yang ada. “Kami sudah bersurat ke KPU dan Gubernur agar debat bisa digelar di Kupang,” katanya.
Ketua KPU NTT, Maryanti Luturmas Adoe menjelaskan bahwa pelaksanaan debat di Jakarta, karena kekurangan anggaran. Apalagi hanya dua stasiun televisi yang masukan penawaran ke KPU dari 48 stasiun yang mendaftar. ♦ nttterkini.com
