PEMBANGUNAN infrastruktur yang sedang dipercepat oleh pemerintah, dinilai belum banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurut Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, pembangunan infrastruktur justru hanya menjadi ajang pencitraan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghadapi kontestasi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
“Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau tidak harus diselesaikan 2018, 2019,” kata Fary dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Jumat 11 Mei 2018. Pencitraan tersebut, kata Fary, terlihat dari banyaknya pemberitaan tentang pembangunan infrastruktur yang muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik. Padahal, bila dilihat dari anggaran yang dialokasikan, sebenarnya tidak terlalu besar. Fary yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II menjelaskan, pada 2015 lalu, anggaran pembangunan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 114,8 triliun, sementara yang disetujui Rp 110,8 triliun. Sementara pada 2017 anggaran yang diberikan di bawah 50 persen dari usulan Rp 209 triliun, yakni hanya Rp 103,1 triliun yang disetujui. Terakhir pada tahun ini, dari kebutuhan Rp 221,3 triliun, anggaran yang disetujui untuk Kementerian PUPR hanya Rp 106,2 triliun. “Jadi kalau dikatakan bahwa ini di media, di koran, banyak sekali pengeluaran infrastruktur itu, pembangunannya yang banyak, atau beritanya yang banyak?,” tuntas Fary.
Rakyat jangan pilih Fary Francis
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya merasa terketuk hati nuraninya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat NTT yang masih dipimpinnya hingga medio Juli 2018 mendatang.
“Orang NTT dari partai oposisi yang menyerang Jokowi tidak pantas dipilih rakyat NTT. Karena di jaman Jokowi NTT merasakan pembangunan yang luar biasa. Stop percaya mereka,” tulis Gubernur Frans yang diterima media ini (moralpolitik) Sabtu 12 Mei 2018 Pkl. 17.40 WITA.
Gubernur Frans mengatakan, bila Jokowi bangun infrastruktur demi pencitraan, beliau tidak perlu bangun NTT dan Papua. Cukup bangun di wilayah yang penduduknya ‘buanyaakkk’.
“Di Pilpres tahun 2014 Jokowi menang 72 % di NTT. Artinya rakyat NTT menyukai Jokowi. Itu di saat Jokowi belum buat apa-apa untuk NTT. Apalagi saat ini rakyat NTT merasakan pembangunan oleh Pak Jokowi. Menyerang Jokowi sama dengan menyerang pendukungnya yang besar di NTT,” tegas Gubernur Frans. ♦ kompas.com/moralpolitik.com
