Oleh : Eras Poke
Seorang PNS yang belum memiliki rumah pribadi boleh bernafas lega saat ini. Pasalnya, untuk membeli sebuah rumah layak huni dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) PNS tidak perlu merogoh kocek sendiri untuk membayar uang muka lagi 10 persen dari total harga rumah FLPP.
Hanya dengan uang muka Rp1 juta seorang PNS sudah bisa mendapatkan satu unit rumah. Dukungan berbagai pihak baik Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS, perbankan juga para developer memungkinkan kemudahan tersebut.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTT Boby Lianto mengatakan hal ini dalam sosialisasi layanan kesejahteraan PNS di Aula El Tari Kupang, Kamis (5/6) lalu, memastikan para PNS sudah tidak perlu lagi pusing memikirkan rumitnya mendapatkan rumah yang layak. Ketentuan ini ditujukan bagi PNS yang hendak membeli rumah bersubsidi atau RST yang difasilitasi pemerintah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pihak-pihak terkait sudah menyatakan kesediaannya untuk memudahkan mereka mendapatkan rumah. Bapertarum memberikan dukungan lewat bantuan uang muka sebesar Rp 15 juta lebih besar dari jumlah uang muka yang disyaratkan yakni sepuluh persen dari harga rumah FLPP Rp127 juta atau sebesar Rp12,7 juta. Sementara Bank BTN yang selama ini membantu menyalurkan kredit FLPP sudah meniadakan ketentuan kewajiban memiliki uang lima persen dari harga rumah bagi pembeli. Dengan demikian kredit rumah bagi PNS sebenarnya tanpa uang muka. Namun pihak developer tentunya membutuhkan jaminan. Maka diberlakukan commitmen fee sebesar satu juta rupiah.
Selain uang muka yang rendah, jelas Bobby, seorang PNS yang ingin membeli rumah hanya perlu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, biaya administrasi bank dan asuransi yang bisa diambil dari kelebihan bantuan uang muka Bapertarum. Kepada para peserta dia memastikan kredit rumah jauh lebih menguntungkan ketimbang kredit konsumtif lainnya. Karena harga tanah dan bangunan setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan.
Sementara itu Mikael Fernandez, staf ahli Gubernur NTT bidang politik dan pemerintahan mengakui rumah yang layak wajib dimiliki sebuah keluarga. Namun fakta menunjukkan bahwa keterbatasan penghasilan mengakibatkan banyak PNS belum memiliki rumah. Pemerintah terdorong untuk membantu para pegawainya salah satunya dengan keberadaan Bapertarum. Karena mereka yakin untuk mewujudkan PNS yang profesional adalah dengan membantu pemenuhan kebutuhan dasar mereka, tidak hanya perumahan tapi juga kesehatan dan jaminan hari tua.
Ketua Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum Pusat, Heru Sulistiawan yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan saat ini pihaknya tengah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memberikan kemudahan bagi PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka. Salah satunya adalah pembenahan organisasi dan konsep pelayanan yang diakuinya selama ini menuai banyak keluhan. Salah satu penyebabnya adalah proses pengajuan yang sangat panjang dan dilakukan secara manual. Karena itu saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan teknologi untuk memberikan layanan secara online sehingga lebih mudah diakses.
Muhamad Hafid, Manager bidang bisnis Bank BTN cabang Kupang menyampaikan ekspansi kredit oleh BTN bisa lebih kencang dengan perubahan kebijakan Bapertarum, yang tentunya akan sangat mbantu developer. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan pembenahan dari sisi layanan dan teknologi. Dia mengakui saat ini untuk wilayah NTT masih memiliki keterbtasan outlet dan hanya punya satu kantor. Karena itu mereka membangun kerja sama dengan kantor pos untuk melayani nasabah yang jauh.
