HARI ini, 4 November 2016 umat muslim di Jakarta, konon juga dari luar Jakarta akan mendemo Ahok. Mengapa demo pada 4 November 2016 penting bagi bangsa Indonesia. Adakah unsur penting secara ekonomis bagi mereka yang ikut demo hari itu. Apakah demo ini datang dari perintah hati nurani terdalam orang perorangan atau ada yang menggerakan dan membiayai kaum pendemo.
Untuk ikut demo sangat pasti butuh biaya yang tidak sedikit apalagi melibatkan ribuan umat muslim. Ini demo terbesar dalam rangka pecahbelahkan bangsa ini. Di sisi yang lain, umat muslim yang dipimpin kaum ekstrimis pembeci Kristen? Sebab Ahok beragama Kristen sehingga haram jadi Gubernur DKI. Ini kesombongan segelintir kaum muslim.
Saya kagum dengan pernyataan KH. Maimun Zubair atau biasa dipanggil Mbah Maimun. Terkait kontroversi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang Surat Al Maidah ayat 51, membuat Pengasuh Pesantren Al Anwar Rembang, KH Maimoen Zubair Angkat Bicara. Mbah Maimoen meminta seluruh umat muslim untuk tenang dan meredam amarah.
Apalagi menurut ulama kharismatik tersebut, Ahok sudah meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Pihaknya pun meminta agar umat Islam tak lagi terpecah belah dan membesar-besarkan masalah ini.
Menurut Maimun ZUbair, bila mereka (Islam) tidak suka memilih Ahok karena Kristen ya tidak usah dipilih. Maimun Zubair berpendapat Ahok merupakan warga keturunan Tionghoa dari Bangka Belitung. Di daerah itu menurut dia, juga banyak warga Tionghoa yang memeluk agama Islam. Dia itu orang China Bangka Belitung, di sana (Bangka Belitung) juga ada orang Islam China.
Maimun Zubair berpandangan luar dan waras democrat. Mengapa ulama yang seharus memberi contoh tentang berbuat baik harus ikut memperkeruh suasana. Apakah demo 4 November 2016 akan terjadi perubahan, dan menjadi tita atau konstitusi bahwa pemimpin di Indonesia harus berasal dari mereka yang Bergama muslim?
Apakah kaum muslim ekstrim kiri yang membeci Kristen dengan demo 4 November 2016, akan terjadi perubahan? Menurut saya tak akan mungkin. Sekiranya demo tanpa sponsor, tidak mungkin bisa dilangsungkan. Di belakang pendemo ada pimpinan muslim ekstrim, ada pimpinan muslim seperti FPI yang mengeluarkan biaya sangat besar.
Apakah dengan menggelar demo besar-besaran pada 4 November 2016 itu akan memajukan kaum muslim yang miskin di tempat-tempat kumuh dan kaum muslim pinggiran? Indonesia dalam perjalanan berbangsa dan bernegera menganut pada doktrin dasar Negara ini yaitu Pancasila dan UUD 1945. Isi dari butir Pancasila dan UUD 1945 sangat jelas.
Bahwa penduduk Negara Indonesia, beragam etnis, beragam suku dan agama. Manusia pendemo dengan teriakan anti Ahok, dengan tujuan agar DKI tidak boleh dipimpin oleh seorang Kristen, adalah manusia biadab, manusia yang tidak berperikemanusiaan.
Pemimpin demo dan para pendemo adalah manusia yang bukan hidup dibawah naungan Pancasila dan UUD 1945. Pemipin demo dan pengikutnya ialah manusia terkutuk. Yang paling terkutuk, tentu saja juga manusia biadab yang membiayai demo ini. Para sponsor demo sudah diketahui. Ada dua pasangan calon Gubernur DKI yang beragama muslim.
Sangat disayangkan, Agus Yudoyono dan Anis Baswedan ikut mendukung demo ini. Jika benar kedua calon GUbernur DKI ikut mendukung demo, seperti diwartakan berbagai media cetak, televisi dan online, maka tidak selayaknya manusia seperti kedua sosok ini menjadi pemimpin negeri yang berpayung pada Pancasila dan UUD 1945, Negara Bhineka Tunggak Ika. Tokoh dan para pendemo harus dienyapkan dari bumi Indonesia. Mendemo disaat ekonomi lesuh, akan menyengsengsarakan rakyat. Ekonomi masyarakat Jakarta bisa lumpuh, hati warga yang mendambakan kedamaian dan ketentraman akan sangat terganggu. Sangat pasti kegiatan yang ramai diperbincangkan selama seminggu sebelum hari H harus dibubarkan aparat keamanan.
Akankah Pilkada serenta di 7 propinsi dan 18 serta 76 kabupaten pada 15 Februari 2017 harus dirusak oleh isu SARA? Pilkada adalah proses suksesi dan sirkulasi kepemimpinan, serta ikhtiar mencari pemimpin terbaik untuk mengabdi pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagai sebuah proses demokrasi, Pilkada sejatinya adalah proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Pilkada seperti proses politik lainnya, sedapat mungkin memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk bersikap rasional, kritis, dan kebebasan dalam menentukan pilihan.
Sangat disesalkan jika Pilkada DKI Jakarta diwarnai umpatan penuh caci maki, kebencian, dan penggunaan etnisitas seperti Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) untuk menghimpun dukungan politik dan menundukkan lawan politik. Pilkada di DKI Jakarta, dirusak oleh barikade sosial diantara warga yang berbeda dan mengarah pada menguatnya himpunan-himpunan yang sempit yang mengikis kebhinekaan dan perdamaian.
Bangsa Indonesia dibentuk dan terbentuk karena keberagaman/kebhinekaannya. Fakta sosio-antropologis bangsa yang plural itulah yang menjadi kekuatan dan kekayaan kita sebagai bangsa. Penyelenggara Negara bersama rakyat Indonesia jangan pernah takut dan dengan kaum ekstrimis yang ingin memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa yang cinta damai.Mari kita lawan bersama-sama sampai akar-akarnya. ♦
4 November 2016
