DI tengah suasana politik nasional yang terus meruncing akibat ulag elit radikalisme, terakhir Amin Rais dan Prabowo berpidato bernada menjelekan kepemimpinan nasional dalam acara prihatin Rohingyah yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Menonton pidato kedua tokoh ini, hati rakyat Bangsa Indonesia pasti miris dan marah.
Di saat rakyat Indonesia marah akibat pidato yang bahasanya tidak enak didengar, ada warta gembira bagi anggota dewan dari pusat sampai daerah. Berita apa itu? Anggota dewan diperkaya. Kantonya yang tadinya kurang tebal, mulai Oktober 2017, dompet anggota dewan semakin tebal, bahkan dompet tak bisa menampung jumlah uang sangat besar. Besar menurut saya dan rakyat jelata yang tak berpendapat tetapi. Presiden Jokowi selain baik budinya juga murah hati. Walau murah hati dan punya niat baik bangun Indonesia tetapi tetap dihujat, dengan ujaran kebencian. Terkahir pada Senin 18 September 2017, dilakukan oleh Ketua Umum Gerindera Prabowo Subianto dan Pembina Partai Amanat Nasioal atau PAN Amin Rais.
Ya,, nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo. Naiknya tunjangan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah atau PP No. 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.
Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman. Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan at cost, sekarang 20% at cost. Jadi sekarang lebih nyaman.
Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang kemudian diberikan kepada mereka. Yang jelas untuk operasional yang mereka impikan 80% itu istilahnya dilumsum.
Kini, anggota DPRD juga mendapat tunjangan komunikasidibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi.
Jadi yang kenaikan tunjangan komunikasi dan pola penanganan biaya perjalanan dengan lumsum 80% itu yang paling terlihat. Penambahan nominal itu juga disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing, konon, tidak membebani keuangan daerah. Sangat luar biasakan?
Saya mengabil contoh di DPRD NTT sesuai PP 18/27. Gaji Ketua DPRD capai Rp 60 juta perbulan, wakil-wakil ketua berkisar Rp 50 juta sampai Rp 55 juta. Belum dihitung uang reses, uang ‘jalan-jalan’ santapan dan lain-lain. Maka, ketika dihitung-hitung,maka pendapatan yang sebesar demikian, harus pula seimbang dengan kinerja.
Dengan gaji besar dan beragam fasilitas, seharusnya anggota dewan tidak boleh malas-malasan. Atau sebaliknya, karena nominal gaji semakin besar, anggota dewan lebih sering bepergian agar uang gajinya terpakai. Ini hanya asumsi. Ya kita harapkan kenaikan gaji dan beragam tunjangan, kinerja anggota dewan akan lebih baik berkualitas, tidak bolos sidang, atau di tengah sidang tinggalkan rapat paripurna, rapat fraksi atau rapat komisi.
Ingat, bahwa yang memberi kemewahan bagi anggota dewan ialah rakyat selaku pemegang kedaulatan. Jadi, anggota dewan adalah wakil rakyat, bukan sebaliknya anggota dewan atasan dari rakyat atau rakyat tak berarti. Kedua, ketika diberi gaji besar, anggota dewan wajib rajin turun ke kampung-kampung menemui ‘tuannya’ rakyat. Rakyat adalah raja yang harus mendapat pelayanan paripurna oleh hambanya, bukan sebaliknya, sang tuan kerja bating tulang,rakyat harus menderita decade demi dekade. Sadarlah bahwa kursi empuk, gaji besar dan kemewahan selama lima tahun, adalah pemberian rakyat.
Tak sepantasnya, rakyat menyembah wakilnya. Sepanjang sejahrah, anggota dewan bersatus wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, harus bekerja sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Kalau malas-malasan, tanggalkan saja status wakil rakyat yang terhormat. ♦
Memperkaya Anggota Dewan
