♦ Pengurusan KTP yang lamban
KEPALA Dinas Kependudukan Kabupaten Ende, Muhamad Saleh Tamrin, SH dan seluruh stafnya yang hadir dalam pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Ende di Ruang Rapat Gabungan Komisi pada hari Rabu tanggal 14 September 2014 “dihajar” habis-habisan. Terkait dengan pemotretan foto KTP dan urusan lainnya di instansi tersebut.
Seperti disaksikan EXPO NTT, pertemuan itu terjadi karena ada warga masyarakat dari Desa Ndikosapu yang datang ke DPRD Ende berkaitan dengan urusan pemotretan KTP yang terus ditunda-tunda, begitu juga dengan urusan yang lainnya yang ditangani oleh instansi ini.
Pertemuan dipimpin oleh Ketua DPRD Ende, Herman Yosef Wadhi, ST. Anggota DPRD Ende yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Komisi 1 DPRD Ende, Aries Lawa, Haji Pua Ndale, Armin Wuni Wasa, Mikael Tani Badeoda, ibu Tuty dan yang lainnya.
Ketua DPRD Ende, Herman Yosef Wadhi menyampakan kekecewaannya kepada Kadis Kependudukan, Muhamad Saleh Tamrin karena sudah tiga kali diundang oleh DPRD Ende untuk datang dan membicarakan berkaitan permasalahan yang terjadi di instansi itu sehubungan pelayanan kepada masyarakjat sehubungan urusan KTP dan yang lainnya, tetapi baru kali itu yang dipenuhi oleh Kadis Muhamad Saleh Tamrin.
Karena itu kepada Muhamad Saleh Tamrin untuk menjelaskan kepada DPRD Ende terkait dengan pengaduan dari puluhan masyarakat dari Desa Ndikosapu yang datang pada hari itu. Kepada Pimpinan pertemuan dan semua Anggota DPRD Ende yang hadir dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa mereka datang untuk pemotretan foto untuk KTP-E namun karena eror sehingga tidak bisa dilayani di kantor Dinas Kependudukan. Karena itu mereka diminta supaya ke Kantor Camat Ende karena alat pemotretannya bagus dan tidak terjadi eror.
“Sebelumnya, kalau di Kantor Dinas Kependudukan tidak bisa dipotret diarahkan kepada masyarakat supaya mendatangi kantor Camat Kecamatan Ende Tengah. Tapi karena di Kantor Kecamatan Ende Tengah bernasib sama seperti di Kantor Dinas Kependudukan maka kami arahkan mereka ke Kantor Kecamatan Ende Utara,”jelas Muhamad Saleh Tamrin.
Ketika ditanya Herman Yosef Wadhi, terjadinya eror itu disampaikan kepada masyarakat melalui RRI atau media masa terbitan harian atau tidak, Muahamad Saleh Thamrin diam. Karena diam maka Herman Yosef Wadhi supaya kedepannya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi karena kalau masyarakat datang dan nasib mereka seperti ini, kasihan karena sudah membuang biaya yang cukup besar untuk biaya perjalanan untuk datang dan pulang tertapi hasilnya tidak ada. “Saya minta supaya dibuat dengan schedul yang jelas supaya masyarakat jangan dirugikan. Karena yang datang ini bukan saja yang dewasa, tetapi juga anak-anak,”ujar Herman Yosef Wadhi.
Pertanyaaan datang lagi dari Haji Pua Ndale mempersoalkan tentang jaringan yang eror. Tolong diminta penjelasan oleh tim teknis karena di Dinas Kependudukan terjadi eror, tetapi di kantor Kecamatan Ende Utara tidak. Begitu juga Mikael Tani Badeoda yang meminta supaya pelayanan harus dilakukan dengan sopan karena faktanya menunjukan sudah ada banyak keluhan dari masyarakat yang urus KTP dan Kartu Keluarga maupun urusan lainnya selalu dilayanai dengan tidak baik.
“Harus menempatkan orang atau staf yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Bukan hari ini yang lain, hari berikut yang lain, membingungkan. Yang urus KTP sendiri, yang urus Kartu keluarga sendiri dan yang urus yang lain-lain sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengelakan antara satu dan yang lainnya,”kata Mikael Tani Badeoda.
Sementara Ibu Tuty mengatakan soal pelayanan yang terjadi di Dinas Kependudukan bukan saja baru hari ini dikeluhkan oleh masyarakat Desa Ndikosapu, tetapi hampir semua masyarakat yang datang ke instansi tersebut dalam urusan dengan Foto KTP, Urusan Kartu Keluarga dan yang lainnya juga mengeluh. “Terkait dengan pelayanan ini, saya juga mengalami dan merasakan, memang kurang sopan dan lebih banyak mengistimewakan kepada mereka yang datang dan dikenal oleh staf yang berkarya disitu dilayani terlebih dahulu,”ujar ibu Tuty. Jadi, kata Ibu Tuty, dari faktor pelayanan sangat tidak maksimal. Tapi harus disadari bahwa itu adalah kantor pelayanan. Faktor kedekatan yang lebih dilayani. Mereka tidak dihargai, mereka dari kampung. Kalau kita manusia tidak memanusiakan manusia, siapa lagi yang mau memanusiakan manusia,” tanya ibu Tuty.
Sementara Armin Wuni Wasa- salah satu anggota DPRD Ende dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa kita mengkritisi tentang pelayanan, tetapi seharusnya kita juga perlu memperhatikan mereka yang berkarya di instansi tersebut. Karena kantornya sudah tidak layak lagi, kursi saja kurang bagaimana mau melayani masyarakat dengan baik kalau kursi saja harus pinjam. ♦ rik
