SUNGGUH sangat mengejutkan dan memalukan. Bupati Ende, Ir. Marselinus Petu dalam Pidato akhir tahun 2015 malam itu di Lapangan Pancasila Ende mencanangkan tahun 2016 adalah tahun tinggal landas. Dan dalam berbagai pertemuan di awal tahun 2016, Bupati Marsel Petu juga mengatakan yang sama. Sekarang ini menjadi pertanyaan, bagaimana bisa tinggal landas kalau fakta menunjukan keadaan Bulan Agustus 2016 penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 baru 19,93% atau Rp.108.153.646.967,00 dari total belanja dalam APBD sebesar Rp. 1.251.378.591.000,00. Untuk fisik 21,03 %.
Terkait penyerapan APBD Kabupaten Ende tahun 2016 baru 21,03 % ini disampaikan oleh Abdul Kadir Hasan, S.Sos- salah satu Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ende dalam pertemuan dengan Sekda Ende, Dr. dr. Agustinus Gadja Ngasu, M.Kes sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ende dan perangkatnya serta Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah staf dari sejumlah SKPD.
Pertemuan mengambil tempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ende ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ende, Fransikus Taso, S.Sos dan dibuka oleh Ketua DPRD Ende, Herman Yosef Wadhi, ST. Pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah anggota Badan Anggaran ini dalam kaitan dengan Ende yang merupakan salah satu kabupaten di Propinisi Nusa Tenggara Timur yang Dana Alokasi Umum (DAU) ditunda penyaluran dari pusat setiap bulan mulai bulan September 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp 46,6 miliar atau setiap bulan 11,5 miliar lebih.
Kembali kepada penyerapan anggaran berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung APBD Kabupaten Ende keadaan Bulan Agustus 2016 pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga total realisasi keuangan 12,50 %, fisik 12,50 %. Dinas Kesehatan, total realisasi keuangan 12,76 %, fisik 13 %. Rumah Sakit Umum Daerah total realisasi keuangan 39,16 %, fisik 35,64 %. Dinas Pekerjaan Umum total realisasi keuangan 12,48 %, fisik 12,48 %. Badan Perencanaan pembangunan Daerah realisasi keuangan 55,85 %, fisik 55,85 %.
Dinas Perhubungan total realisasi keuangan 19,55 %, fisik 22,46 %. Badan Lingkungan Hidup Daerah total realisasi keuangan 40,09 %, fisik 89,32 %. Kantor Pertamanan dan Kebersihan total realisasi keuangan 49,34 %, fisik 49,34 %. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil total realisasi keuangan 35,18%, fisik 35,18 %. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera total realisasi keuangan 39,06 %, fisik 39,54%. Dinas Sosial total realisasi keuangan 54,34 %, fisik 54,34 %.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi total reaslisasi keuangan 5,63 %, fisik 11,95 %. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah total realisasi keuangan 31,23%, fisik 31,23 %. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah total realisasi keuangan 27,83 %, fisik 27,84 %. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat total realisasi keuangan 19,80 %, fisik 19,80. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja total realisasi keuangan 64,08 %, fisik 64,10 %. Sekretariat Daerah total realisasi keuangan 49,50 %, fisik 49,50 %.
Sekretariat DPRD Ende total realisasi keuangan 27,73 %, fisik 28 %. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah total realisasi keuangan 41,94 %, fisik 41,94 %. Inspektorat Daerah total realisasi keuangan 39,64 %, fisik 39,64 %. Kecamatan Ende total realisasi keuangan 39,55 %, fisik 39,55 %. Kecamatan Ende Tengah total realisasi keuangan 40,99 %, fisik 40,99 %. Kecamatan Ende Selatan total realisasi keuangan 61,48 %, fisik 61,48%. Kecamatan Ende Timur total realisasi keuangan 11,79 %, fisik 11,79 %. Kecamatan Ende Utara total realisasi keuangan 38,92 %, fisik 38,92 %.
Kecamatan Pulau Ende total realisasi keuangan 14,81 %, fisik 14,81 %. Kecamatan Nangapanda total realisasi keuangan 11,47 %, fisik 11,54%. Kecamatan Ndona total realisasi keuangan 39,56 %, fisik 39,56 %. Kecamatan Detusoko total realisasi keuangan 40 %, fisik 40 %. Kecamatan Kelimutu total realisasi keuangan 26,96 %, fisik 27 %. Kecamatan Wewaria total realisasi keuangan 48,30 %, fisik 48,30 %. Kecamatan Maurole total realisasi keuangan 41,67 %, fisik 41,67 %. Kecamatan Lio Timur total realisasi keuangan 19, 61 %, fisik 20 %. Kecamatan Kotabaru total realisasi keuangan dan fisik nol %. Kecamatan Maukaro total realisasi keuangan 51,53, fisik 51,53.
Kecamatan Ndori total realisasi keuangan dan fisik nol %. Kecamatan Wolowaru total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 55,06 %. Kecamatan Wolojita total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 9,68 %. Kecamatan Ndona Timur total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 38,05 %. Kecamatan Detukeli total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 6,25 % dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 13,11 %. Kelurahan Rewarangga total realisasi keuangan 46,68 %, fisik 46,77 %. Kelurahan Paupire total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 49,98 %. Kelurahan Mautapaga total realisasi keuangan 42,82 %, fisik 43,25 %. Kelurahan Onekore total realisasi keuangan 13,41 %, fisik 14,65 %. Kelurahan Roworena total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 16,11 %. Kelurahan Kotaratu total realisasi keuangan 68,35 %, fisik 60,36 %. Kelurahan Kota Raja total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 48,01 %.
Berikut Kelurahan Tetandara total realisasi keuangan 70,71 %, fifik 70,92 %. Kelurahan Kelimutu total realisasi keuangan dan fisik masing-masing nol %. Kelurahan Potulando total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 34,87 %. Kelurahan Mbongawani total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 64,63 %. Kelurahan Paupanda total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 22,57 %. Kelurahan Rukun Lima total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 40,37 %.
Selanjutnya Kelurahan Detusoko total realisasi keuangan dan fisik masing-masing nol %. Kelurahan Wolojita total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 20 %. Kelurahan Watuneso total realisasi keuangan dan fisik masing-masing nol %. Kelurahan Ndorurea total realisasi keuangan dan fisik masing-masing nol %. Kelurahan Onelako total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 34,39 %. Kelurahan Lokoboko total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 39,02 %.
Kelurahan Bokasape total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 44,28 %. Kelurahan Tanjung total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 27,08 %. Kelurahan Rewarangga Selatan total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 15,90 %. Kelurahan Roworena Barat total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 53,61 %. Badan kepegawaian Daerah total realisasi keuangan dan fisik massing-masing 53,51 %. Badan Penanggulangan Bencana Daerah total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 61,05 %.
Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 62,10 %. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian total realisasi keuangan 27,28 %, fisik 54 %. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 39,32 %. Kantor Pengolahan data dan telematika total realisasi keuangan 40,18 %, fisik 68,65%. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 59,02 %.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan total realisasi keuangan 27,28 %,fisik 28,74 %. Dinas Kehutanan dan Perkebunan total realisasi keuangan 14,55 %, fisik53,75 %. Dinas Pertambangan dan Energi total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 27,94 %. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata total realisasi keuangan dan fisik masing-masing 25,37 %. Dinas Kelautan dan Perikanan total realisasi keuangan 18,01 %, fisik 18,41 % dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan total realisasi keuangan 19,51 %, fisik 20 %. Total realisasi seluruhnya untuk keuangan dan fisik keadaaan bulan Agustus 2016, keuangan 19,93 % dan fisik 21,03 %.
Dari fakta-fakta yang tertulis secara rinci diatas kalau boleh diduga bahwa hubungan Bupati Marsel Petu dengan sejumlah Pimpinan SKPD yang ada di Kabupaten Ende sudah tidak mesrah lagi. Padahal Bupati Marsel Petu sudah memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) bagi para aparatur sipil negara (ASN) dengan mengalokasikan anggaran untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp 22,2 miliar dan sudah dibayar selama 8 bulan. Tinggal 4 bulan (September, Oktober, Nopember dan Desember 2016).
Bahkan setiap tahun akan terus ditingkatkan seperti termuat dalam sambutan Bupati Ende pada Upacara Pengibaran Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 71 Proklamasi Kemerdekaaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Ende tahun 2016. Atau ada sebab lain, kita tidak tahu lagi. Tetapi yang jelasnya bahwa dengan penyerapan anggaran yang masih sangat kecil sudah pasti berdampak pada Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun 2016 akan semakin besar lagi. Pada tahun anggaran 2015 saja SILPA sebesar Rp 153 miliar. ♦ rik
Sampai Agustus 2016, penyerapan APBD Kabupaten Ende baru 19,93 %
