Ende  

Lima Anggota DPRD Ende sidak proyek dalam Kota Ende

Lima Anggota DPRD Ende lagi sidak di Stadion Marilonga

♦ Terkait pelaksanaan pekerjaan TA 2016

SEBANYAK lima orang Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Komisi II dan III pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2016 mendatangi sejumlah paket pekerjaan dalam Kota Ende. Selain mengecek tentang sudah sejauh mana realisasi fisik proyek-proyek yang bernilai miliaran rupiah itu, tetapi mereka juga mau tahu apa kendalanya yang menyebabkan proyek-proyek tersebut tidak berjalan cepat padahal sisa waktu pelaksanaan tinggal sebulan lebih.
Tidak hanya itu saja, tetapi mereka juga mau tahu apakah kontraktor atau rekanan yang dipercayakan untuk mengerjakan paket pekerjaaan tersebut serius tidak dalam pelaksanaannya. Sebab sudah dapat dipastikan akan berdampak pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2016 akan lebih besar dari Tahun Angggaran 2015. Karena penyerapan anggaran sampai dengan bulan Agustus 2016 baru 19,93 porsen.
Akibatnya, bukan tidak mungkin nasibnya sama seperti tahun anggaran 2016, dimana Menteri Keuangan akan menunda penyaluran uang dari Dana Alokasi Umum, meskipun sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Ende pada awal penetapan. Itu sama saja Bupati dan Wakil Bupati Ende tidak mampu memanfaatkan uang yang sudah dialokasikan dari pusat dan yang rugi adalah masyarakat di daerah ini. Karena sejumlah paket pekerjaaan yang sudah dialokasikan dengan anggaran sebesar 46 miliar lebih itu tidak bisa dikerjakan.
Lima anggota DPRD Ende tersebut adalah Oktavianus Moa Mesi. ST selaku Ketua Komisi II DPRD Ende. Mikhael Tani Badeoda Ketua Fraksi Partai Demokrat, John Pela, SH dari Fraksi Partai Golongan Karya, Aleksius M.D Pati Ketua Fraksi Hati Nurani Rakyat dan Hamsi Said, S.Pd dari Fraksi Gerindra. Paket pekerjaan yang disidak oleh lima anggota DPRD Ende tersebut adalah pekerjaaan Rehab Stadion Marilonga, lanjutan pembangunan gadung kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende.
EXPO NTT yang diminta untuk ikut dalam perjalanan sidak kelima anggota DPRD Ende tersebut sangat terkejut ketika pekerjaaan pasar Potulando tidak jadi disidak, meskipun sudah ada di depan mata. Mungkin karena terlalu panas sehingga dibatalkan, padahal paket pekerjaan pasar Potulando merupakan salah satu target karena kalau dilihat, disaksikan dan diamati paket pekerjaan ini berjalan ditempat.
Meskipun Mikhael Tani Badeoda mempertanyakan apa alasan kita tidak jadi sidak, namun ke 4 anggota DPRD Ende yang lain tidak menanggapi. Padahal John Pela mengakui Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W Petu belum lama ini marah-marah terhadap rekanan yang mengerjakan paket pekerjaaan tersebut. Kalau boleh dilukiskan, diduga jika tidak dipacu maka dengan sisa waktu yang ada pekerjaan tersebut tidak bisa 100 porsen.
Menjadi pertanyaan, jika pekerjaaan yang ada di dalam Kota Ende dimana banyak saksi mata yang melihat, tidak saja masyarakat biasa tetapi juga pejabat yang memberikan pekerjaan kepada rekanan-rekanan realisasi fisiknya hanya begitu-begitu saja, bagaimana dengan pekerjaaan yang ada diluar Kota Ende. Apalagi dengan nilainya miliaran rupiah, pertanyaaan apakah bisa selesai dikerjakan dan harus bersyukur bahwa alam masih bersahabat. Kalau hujan, tidak tahu mau jadi apa dan dengan sisa waktu yang ada sudah dapat dipastikan banyak paket pekerjaan yang dengan nilai miliaran rupiah sudah dapat dipastikan tidak rampung dikerjakan.
Padahal APBD Kabupaten Ende tahun anggaran 2016 sudah ditetapkan sejak bulan Desember 2015. Pertanyaanya, siapa yang harus disalahkan jika benar terjadi. Apakah masyarakat atau siapa dan yang dapat menjawab dengan alasan yang pasti dan benar adalah pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, termasuk 30 anggota DPRD Ende. Karena boleh jadi, keadaan sampai bisa terjadi seperti ini karena kurang melakukan pengawasan. Sehingga tidak heran jika ada seorang oknum anggota DPRD Ende mengatakan “untuk apa kita cepat-cepat menetapkan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 kalau dalam pelaksanaan tetap seperti ini. Cape deh.”serunya. ♦ rik