Pemkab Flores Timur Hindari Konflik Dalam Menentukan Lahan Relokasi Warga

flores timur
Bupati Flotim, Anton Hadjon (MI)

EXPONTT.COM – Relokasi warga korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang disebabkan badai seroja di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur sedang dalam tahap persiapan lahan.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhati-hati dalam melakukan penentuan lahan relokasi

Langkah ini dilakukan agar menghindari konflik antarwarga, mengingat Adonara sering terjadi konflik sengketa maupun perebutan tanah yang berujung perang antarwarga..

Bupati Flotim, Anton Hadjon mengungkapkan sudah ada tiga lokasi yang rencananya akan menjadi tempat relokasi para korban banjir bandang dan longsor di Adonara.

Baca juga: Kronologi Tawuran di Matani Kupang, Berawal dari Pencurian Ayam hingga Mahasiswa Tewas

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Beruntun di Patung Kirab, Truk TNI AU Rem Blong, Pesepeda Tewas

Dari tiga lokasi itu baru satu yang sudah pasti dan akan dilakukan serah terima yakni tanah di Desa Oyangbarang, Kecamatan Wotan Ulumado seluas 1,4 hektare.Lokasi lainnya ada di Desa Nelelamadike seluas sekitar 1,5 hektare. Namun, pemerintah setempat akan memastikan lebih dulu terkait status lahan tersebut.

Sementara lahan relokasi bagi pengungsi di Desa Waiburak sampai saat ini belum ditentukan dimana tempat relokasinya dan masih tahap pembicaraan.

“Sampai saat ini, calon lahan relokasi bagi pengungsi di Waiburak belum ada karena kita sangat hati-hati. Kalau salah, warga bisa berperang. Jadi kita sangat hati-hati untuk lahan relokasi bagi pengungsi bencana di Waiburak. Tetapi, kita sudah melakukan pendekatan. Calon lahan itu ada di Desa Seusina dengan luas 4 hektare” jelas Bupati, Sabtu, 24 April 2021.

Bupati juga menyampaikan rata-rata para pengungsi tidak mau direlokasi di luar dari desanya. “Para pengungsi ingin relokasi tetapi harus di desa lamanya. Mereka tidak mau keluar dari desanya. Hal ini dikarenakan mereka adalah tua-tua adat di desanya.”

Namun, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan berusaha maksimal dengan melakukan pendekatan secara budaya disini sehingga para pengungsi bencana ini dapat direlokasi. Hal ini juga sesuai permintaan Presiden Joko Widodo agar warga terdampak bencana agar segera direlokasi.

Ia mengatakan pemerintah pusat hanya menyiapkan rumah bagi para korban terdampak bencana, sedangkan untuk lahan disiapkan oleh pemerintah daerah setempat.

“Kita dapat jatah 300 unit rumah dari pemerintah pusat. Rumah ini akan dibangun oleh PUPR. Rumah itu akan dibangun di tiga desa terdampak yakni, Desa Nelelamadike, Desa Waiburak dan Desa Oyangbarang,” papar dia.

♦mediaindonesia.com

Baca juga: 72 Jam Lebih Berlalu, Kapal Selam KRI Nanggala 402 Belum Ditemukan