Realisasi pelaksanaan sejumlah proyek fisik di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dianggarkan tahun 2015 lalu perlu dilakukan audit investigasi khusus oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) karena diduga banyak terjadi penyimpangan.
Panitia khusus (pansus) Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2015 dalam konfrensi pers, Kamis 28 April 2016 mengungkapkan dalam penelusuran yang dilakukan ditemukan banyak proyek yang realisasinya baru 30 sampai 40 persen namun dilaporkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah direalisasikan 100 persen.
“hasil monitoring kegiatan fisik yang kami lakukan selama sekitar dua minggu, kebanyakan proyek itu baru dikerjakan 30 sampai 40 persen, banyak yang terbengkalai namun dilaporkan sudah selesai sehingga kami rekomendasikan untuk dilakukan audit khusus oleh inspektrat dalam waktu dua bulan, jika tidak maka kami akan minta BPKP untuk investigasi khusus,”kata Marten Tualaka, ketua pansus LKPj didampingi sejumlah rekannya, Oberlin Muni, Semmy Sanam, Jonatan Missa, Jason Benu, Uria Kore dan Eggy Usfunan, Kamis malam di kantor DPRD TTS.
Semmy Sanam mengatakan terbengkalainya sejumah pekerjaan proyek fisik dikarenakan sejumlah hal diantaranya kinerja kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pelelangan (ULP) yang kurang ketat memeriksa dokumen peserta lelang dalam roses penentuan rekanan pelaksana proyek. “harusnya pokja lebih ketat menilai kompetensi perusahaan baik itu dari sisi kekuatan finansial, peralatan yang dimiliki perusahaan dan lain sebagainya. Ini perlu karena temuan kami dilapangan itu pelaksana proyek hanya kuasa direktur yang kemampuan keuangannya diragukan, rekanan juga hanya pinjam alat dan lain sebagainya. Ada juga rekanan yang kemampuannya sudah lemah tapi dapat pekerjaan lebih dari satu ini yang membuat pekerjaan yang didapat tidak diselesaikan tepat waktu dan pakhirnya masyarakat terlambat menikmati program yang dianggarkan pemerintah,”kata Semmy, wakil dari fraksi Demokrat.
Uria Kore mengatakan di wilayah kecamatan Fatumnasi, Noebeba dan Kota SoE ditemukan ada sejumlah proyek dinas kesehatan dan dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dianggarkan tahun 2013 lalu namun hingga kini fisiknya tidak diselesaikan. “proyek MCK plus di desa Koenoen kecamatan Fatumnasi, puskesmas Noebeba dan puskesmas Kota di kecamatan Kota SoE itu tidak selesai hingga kini padahal sudah dianggarkan. Ada banyak proyek yang seperti itu, sudah dianggarkan namun tidak dikerjakan hingga tuntas, yang begini yang perlu diaudit khusus,” kata wakil fraksi Golkar ini. ♦ faktatts.com
Proyek Fisik 2015 di TTS Banyak Masalah, Perlu Investigasi Khusus
