Pra-Peradilan Pengacara Randy Badjideh Ditolak PN, Diduga DPD KAI NTT Terlibat

kupang
Pra-Peradilan Pengacara Randy Badjideh Ditolak PN, Diduga DPD KAI NTT Terlibat / foto: pegiatliterasi.com

EXPONTT.COM – Pengacara tersangka Randy Badjideh, Yance Thobias Mesah yang ditersangkakan Polres Kupang karena diduga melakukan pencemaran nama baik seorang anggota polisi, angkat bicara terkait kasus tersebut.

Ia menduga ada keterlibatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTT, yang membuat upaya pra-peradilannya ditolak Pengadilan Negeri (PN) Oelamasi.

Dilansir dari rakyatntt.com, Yance yang juga merupakan Koordinator Tim Kuasa Hukum Randy Badjideh ini, menyampaikan putusan PN Oelamasi yang menolak pengajuan praperadilannya atas penetapan status tersangka dirinya belum formil.

Baca juga: Nekat Curi Anjing Gunakan Potasium, Seorang Pria di Kupang Diikat di Pohon oleh Warga, Videonya Viral

Dirinya mengaku siap membuktikan dalam persidangan nanti bahwa semua tuduhan tentang pencemaran nama baik yang disangkakan kepadanya itu tidak benar.

Penetapan Pasal 310 KUHP dan tambahan Pasal 311 KUHP oleh Polres Kupang dinilai Yance mengada-ada.

Ia menjelaskan, pasal itu menerangkan tentang penghinaan yang dilakukan dengan surat. Faktanya hal itu tidak dilakukan dirinya.

“Sementara 311 ini mengatur tentang penghinaan lewat surat sementara beta ngomong ke Kapolsek itu tanpa ada surat. Itu pasal yang dibuat-buat bagi beta,” ungkapnya.

Baca juga: Pria yang Bunuh Istri yang Sedang Hamil di Kota Kupang Divonis 13 Tahun Penjara

Yance mengaku menerima putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, walaupun dalam formil putusan menerangkan bahwa Polres Kupang sudah bersurat kepada DPD KAI NTT, namun tidak ada balasan.

Terkait sikap DPD KAI NTT tersebut, menurut Yance, ada yang kurang beres dengan organisasi itu. Pasalnya, KAI seharusnya bersikap tegas atas Undang-Undang Advokad yang melindungi seorang advokad, baik di persidangan maupun di luar persidangan, terlibih lagi dirinya adalah anggota KAI di NTT.

“Itu namanya organisasi tidak mengerti apa namanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) suatu organisasi. Atau ada sesuatu yang kurang beres di itu, untuk sengaja menjebak beta, tapi beta adalah seorang advokad yang tidak dapat dipidana,” jelasnya.

Yance juga menegaskan, ia siap menghadapi persidangan terkait kasusnya itu. Oleh karena itu, Polres diharap segera menaikkan kasusnya ke Pengadilan, sehingga ia bisa membuktikan hal yang benar di hadapan hakim.

Baca juga: Pria di Sumba Timur Rampok Mahasiswi, Uang Curian Dikirim ke Orangtua di Kampung

“Jadi bagi saya Pasal 310 kan ancamannya 9 bulan jadi yah kasih naik sudah, kita baku ambil di sidang sudahlah,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPD KAI NTT, Fredrik Jaha yang dikonfirmasi, enggan bicara terkait kasus tersebut.

Ia menegaskan Yance Thobias Mesah masih sebagai Anggota KAI. Namun, untuk kehadiran DPD KAI dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi anggotanya, Fredrik menyebut hal itu belum bisa ditanggapi. Pasalnya, harus melalui suatu mekanisme organisasi.

Baca juga: Kepala Desa di Malaka Ditahan Karena Korupsi, Warga Menangis dan Siap Ganti Kerugian Negara

Bahkan, terkait dengan pernyataan Yance Thobias Mesah yang menduga DPD ikut bermain, sehingga pengajuan praperadilan ditolak Pengadilan, Fredik mengatakan itu merupakan sikap Yance.

“Itu dia punya urusan yang harus dia hadapi. Harus ada mekanisme. Kita harus berembuk. Tidak segampang itu kita mengeluarkan statemen. Belum saatnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Yanche Thobias Mesah ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2022 lalu, karena melakukan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota polisi pada Juli 2020.
rakyatntt.com

Baca juga: Pelayanan Lambat, BPN Jadi Instansi Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman NTT