Penetapan Direktur PT Omsa Medic Bajo Dinilai Janggal, Satreskrim Polres Manggarai Barat Dipraperadilankan

Satreskrim Polres Mabar dipraperadilankan / foto: istimewa

EXPONTT.COM, MABAR – Penetapan Direktur PT Omsa Medic Bajo berinisial RK oleh Polres Manggarai Barat berbuntut panjang.

RK melayangkan gugatan pra peradilan terhadap Satreskrim Polres Manggarai Barat atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Dalam agenda sidang gugatan praperadilan yang diajukan tersangka RK melalui kuasa hukumnya Sumarno, S.H. ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Senin, 14 Agustus 2023 pihak RK melalui kuasa hukumnya menilai penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Mabar cacat prosedural.

Menurut Sumarno, Satreskrim Polres Mabar seharusnya tidak memproses laporan polisi yang dilakukan oleh AG yang sama sekali tidak memiliki ikatan bisnis dengan kliennya.

Sumarno mempertanyakan legal standing pelapor yang bertentangan dengan ketentuan pasal 108 KUHAP dan Perkap no 6 tahun 2019 pasal 1 ayat 14 Jo. Ayat 22.

“Dalam hal ini Pelapor jelas tidak memiliki legal standing dalam membuat dan mengajukan laporan polisi tersebut sehingga laporan polisi A quo cacat secara hukum dan sudah sepantasnya tidak ditingkatkan ke Penyidikan. Harus dihentikan penyelidikannya dan dalam tahap saat ini hendaknya harus dihentikan Penyidikannya dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar Penetapan Tersangka kepada klien saya,” kata Sumarno.

Selain itu kejanggalan lain, lanjut Sumarno, tidak adanya surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Polres Mabar.

Hal ini menjadi cacat hukum karena telah bertentangan dengan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi.

“SPDP yang tidak pernah dikirimkan penyidik kepada terlapor (RK) yang bertentangan dengan putusan MK no. 130/PUU-XIII/2015 yang mana mewajibkan penyidik mengirimkan SPDP baik kepada JPU, Terlapor, maupun Korban,” jelas Sumarno.

Ditambahkan Sumarno, anehnya, dalam penanganan perkara ini, Polres Manggarai Barat justru diketahui telah 3 kali menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor dan untuk tindak pidana yang sama.

“Hal ini jelas tidak lumrah dan semakin membuat janggal dimana sesuai KUHAP maupun peraturan pendukung lainnya SPDP hanya diterbitkan satu kali, terkecuali bilamana terdapat pelaku baru atau terdapat tindak pidana baru yang ditemukan dari hasil pengembangan atas penanganan perkara,” tuturnya.

Sumarno menyebut pihaknya telah mengirimkan surat peninjauan kembali atas penetapan kliennya sebagai tersangka kepada Kapolres Manggarai Barat.

“Namun Surat itu tidak diindahkan malah klien kami ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelas Sumarno

Ia berharap, Majelis Hakim Pengadilan Labuan Bajo bisa mengabulkan permohonan kliennya yaitu mencabut status tersangka dan DPO, menghentikan penyidikan demi hukum dan rehabilitasi terhadap nama baik terlapor.

Sebelumnya, Polres Manggarai Barat menetapkan RK selaku Direktur PT Omsa Medic Bajo sebagai tersangka dalam kasus penggelapan jabatan pada PT Omsa Medic Bajo.

Penetapan RK sebagai tersangka oleh Polres Mabar menindaklanjuti surat laporan polisi yang dilakukan oleh AG yang merupakan kuasa hukum dari rekan bisnis RK di PT Omsa Medic Bajo yakni Desak Putu Murni.

Kronologi

Kasus ini bermula saat Komisaris PT Omsa Medic Bajo, Desak Putu Murni secara sepihak melakukan audit internal keuangan perusahaan tanpa sepengetahuan rekan bisnisnya RK yang juga memiliki sebagian saham pada perusahan tersebut.

Hasil audit tersebut menunjukan bahwa baik RK maupun pihak manajemen pengelola klinik kesehatan tersebut tidak transparan dalam memberikan data.

Setelah dilakukan pemeriksaan kembali dengan melibatkan RK dan manajemen, ditemukan fakta bahwa auditor tersebut telah memasukan dua kali pengeluaran sehingga seolah-olah muncul selisih dalam laporan keuangan PT. Omsa Medic Bajo, sehingga telah dikirimkan ulang revisi penghitungan audit tersebut melalui email kesemua pihak dengan hasil yang menyatakan perhitungan telah seimbang (balance).

Namun pada tanggal 30 Agustus 2022 lalu, RK justru dilaporkan ke Polisi oleh AG yang disebut sebagai kuasa dari Desak Putu Murni.

RK dilaporkan dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP pada SPKT Polres Manggarai Barat dengan Laporan Polisi bernomor : LP/B/221/VIII/ 2022/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.(*)