Sidang Dugaan Korupsi Aset Pemprov NTT, Ahli Sebut Ada Tidaknya Kerugian Keuangan Negara itu Wewenang BPK RI

Suasana sidang lanjutan dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 31.670 meter persegi di Labuan Bajo / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Dr. Hendry Julian Noor dari Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, mengatakan lembaga yang dapat menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 31.670 meter persegi di Labuan Bajo dengan terdakwa Direktur PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM) Hari Pranyoto dan pemegang saham, Bahsili Papan, Direktur PT Sarana Wisata Internusa (PT SWI) Lidya Sunaryo, serta Thelma Bana yang merupakan Kabid Thelma Bana selaku Kabid Pemanfaatan Aset, BPAD Provinsi NTT, yang digelar Jumat, 15 Maret 2024, di Pengadilan Tipikor Kupang.

Hendry mengatakan kerugian negara harus nyata dan pasti, serta perhitungan kerugian keuangan negra jarus dilakuan secara obyektif oleh lembaga yang memiliki wewenang.

Baca juga: Jadi Ahli, Penilai BPAD NTT Kesulitan Jelaskan Perhitungan Kontribusi PT SIM kepada Majelis Hakim 

“Yang memiliki wewenang untuk mengaudit dan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK RI,” kata Hendry dalam sidang.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT dalam kasus ini menggunakan Laporan Hasil Audit (LHA) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT berdasarkan permintaan jaksa untuk menjerat para terdakwa.

Ahli Hendry Julian Noor mengatakan, jika memang ada lembaga lain yang mengaudit kerugian keuangan negara maka harus merupakan permintaan dari BPK RI. Hal tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga: Jalan Taebenu Kota Kupang Akan Diperbaiki Tahun 2025

Dalam sidang, Dr. Hendry Julian Noor juga menyebut, BPKP dan juga inspektorat bertugas sebatas melakukan pengawasan, sedangkan berkaitan dengan audit keuangan negara merupakan sepenuhnya kewenangan BPK RI.

Menurutnya, jika audit dilakukan BPKP, maka itu bisa disebut bentuk penyalagunaan wewenang dan Laporan BPKP seharusnya tidak bisa dipakai sebagai pembuktian di persidangan. Meski begitu, semua kembali kepada kehendak majelis hakim dalam mengadili kasus tersebut.

“Kalau dari sisi doktrin seharusnya tidak bisa, tapi kembali pada kewenangan “yang mulia” sesuai SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016,” tandas Hendry.

Baca juga: Saksi Ungkapkan Alasan Kanwil BPN Tak Kabulkan Permohonan Pembatalan HGB PT SIM Oleh Pemprov NTT

Dalam Poin A Nomor 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pengadilan, mengatur, “Instansi yang berwenang yang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara,”

Nebis In Indem

Dalam sidang, ahli Dr Hendry Julian Noor juga menyebut asas Nebis In Idem, dimana dirinya menjelaskan, jika seseorang telah mendapat putusan di satu perkara, maka tidak dapat diadili lagi dengan obyek perkara yang sama.