Jangan Politisir dan Belokan Langkah Hukum Petronela Tilis

Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM – Anggota DPRD NTT, Fraksi PKB Yohanis Rumat mengingatkan bahwa langkah hukum laporan polisi dugaan pidana pengrusakan properti kawat duri yang dilaporkan Pelapor Petronela Tilis sudah menjadi perhatian dan atensi publik. “Aparat Penegak Hukum diminta untuk tidak terpengaruh dengan upaya politisasi dan pembelokan, karena DPRD NTT sedang dan akan terus memantau kasus tersebut hingga selesai,”.

Penegasan tersebut disampaikan Yohanis Rumat, Jumat, 7 Maret 2025 menanggapi hasil gelar perkara yang selanjutnya merekomendasikan pemeriksaan ahli pidana atau saksi ahli.

“Kalau kita membaca informasi atau gambaran yang disampaikan oleh korban ini, saya pikir ada upaya pembelokan yang dilakukan oknum tertentu. Saya jusrtu menduga ya ada oknum tertentu yang mencoba membelokan, bahkan berupaya menghindari fakta hukum yang terjadi. Oleh karena itu, kita yang sesama pemerintah itu, baik yudikatif, eksekutif, dan legislatif ini, harus memperlakukan hukum ini sebagai panglima. Jangan ada embel-embel yang membuat orang kecil jadi tambah susah, orang besar tambah tertawa terbahak-bahak,” kecam Yohanis.

Menurut politisi kritis asal Manggarai ini, laporan polisis Petronela Tilis jelas terpapar ada peristiwa hukum dan ada juga saksi. Aparat Penegak hukum yang menangani kasus tersebut diminta untuk tegak lurus mencari dan menemukan rangkaian peristiwa hukumnya yang menjadi tuntutan hukum acara pidana .

“Kalau peristiwa hukumnya ada, ada saksi satu, dua dan tiga yang mendukung kebenaran peristiwa hukum itu ya proses saja sampai tuntas dong! Soal siapa yang salah siapa yang benar tentunya biarkan pengadilan yang memutuskan. Ingat kami DPRD NTT akan terus kawal,” tandas Hans Rumat.

Riwayat laporan polisi Petronela Tilis kata anggota Komisi III ini, jelas terkesan lamban penanganannya, dan kemudian menimbulkan kecurigaan serta dugaan adanya campur tangan dari tangan lain di luar institusi penegakan hukum.

“Kita berharap bijak-bijaklah aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berpihak pada yang benar. Bukan berpihak pada penguasa, bukan berpihak pada orang yang punya uang, bukan berpihak pada pengaruh hubungan pertemanan, pengaruh hubungan kebaikan, juga pengaruh hubungan embel-embel lainnya. Jadi tidak boleh. Tegakkan keadilan, jalankan amanah dan perintah hukum pidana. Pastikan bahwa semua orang termasuk rakyat kecil apalagi nenek Petronela Tilis mendapatkan keadilan. Karena yang pasti, DPRD dan Aparat Penegak Hukum pasti akan selalu berdiri di depan membantu mereka yang miskin, tidak berdaya dan tertindas,” tutupnya.