KABUPATEN Lembata dibawah kepemimpinan Bupati Yance Sunur dan Wakil Bupati Thomas Ola menjadi Kabupaten pertama di NTT yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan NTT.
Terbukti Kamis 22 Februari, Bupati Yance Sunur dan Wakil Bupati Thomas Ola, Plh. Sekda Anthanasius Aur Amuntoda didampingi Wakil Ketua II DPRD Lembata, Paulus Makarius Dolu bersama sejumlah staf lingkup Setda Kabupaten Lembata mendatangi kantor BPK RI perwakilan NTT di Kota Kupang untuk menyerahkan LKPD Kabupaten Lembata.
Kepada wartawan usai menyerahkan LKPD di gedung BPK RI perwakilan NTT, Bupati Yance Sunur menjelaskan, selama ini Lembata agak dibelakang tapi tahun ini Lembata mulai tampil didepan dalam hal penyerahan LKPD kepada BPK RI perwakilan NTT. Harapannya setelah 2 bulan usai penyerahan, Pemkab Lembata telah menerima hasil audit dari BPK RI sehingga masih tersisa banyak waktu untuk mengejar rekomendasi atau catatan yang diberikan BPK RI perwakilan NTT.
“Mungkin Lembata Kabupaten pertama di NTT yang menyerahkan LKPD. Kita bukan kejar pertamanya tapi kita mau supaya hal-hal yang bisa kita kerjakan di daerah yang berhubungan dengan BPK bisa kita selesaikan secepatnya karena itu menyangkut kinerja Pemda, menyangkut prioritas kerja kita termasuk laporan-laporan keuangan kita, realisasi anggaran kita, bagaimana tim keuangan bekerja menyusun dalam neraca dan lain-lain,” jelas Yance di gedung BPK RI perwakilan NTT di Kupang.
Yance yang didampingi wakilnya Thomas Ola dan Plh. Sekda Anthanasius Aur Amuntoda serta Wakil Ketua 2 DPRD Lembata, Paulus Makarius Dolu lebih jauh menjelaskan, Pemkab Lembata menargetkan tahun 2019 mendatang mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Karena itu, kerja keras mulai dilakukan saat ini sebab sesungguhnya mencapai WTP tidaklah terlalu sulit karena tinggal mengikuti rekomendasi BPK RI saja
“Harus optimis dapat WTP. Kita optimis. Inikan tinggal langkah-langkah apa saja. Rekomendasi BPK RI kan sudah ada dan rekomendasi tersebut ada yang harus kita tindaklanjuti cepat, ada yang tidak,” kata Yance. Untuk mencapai WTP di 2019, kata Yance, hanya ada 3 pilihan yangbisa dilakukan yakni ya, tidak dan tindakan tegas. Tindakan tegas ini seperti pihak ke 3 seperti Kejaksaan atau Polisi bantu mendorong supaya cepat.
Dikatakan, rata-rata temuan di Kabupaten Lembata berasal dari tahun 2005 dan 2006. Keadaan ini yang harus dipertegas. Sebab bkan tak mungkin pejabat yang berwewenang saat itu telah meninggal dunia atau pensiun. “Kita harus rasional karena begitu kita mau kejar WTP 2019 tapi temuan 2005 dan 2006 harus beres. Kalau tidak beres akan jadi bawaan terus dimasa datang,” ungkapnya.
Dijelaskan, proporsi anggaran belanja Kabupaten Lembata tahun ini 62% adalah belanja publik. Karena itu akan dilihat realisasinya dilapangan. “Kita mau lihat realisasinya seperti apa. Apakah ada hal-hal yang tidak mengikuti ketentuan LHP nanti. Makanya kita atur biar semuanya harmonislah. Kebijakan kita, pelaksanaan di lapangan, hubungan dengan DPRD, dengan masyarakat,” beber Yance lagi.
Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, kata Yance, bukan melulu hanya Bupati dan Wakil Bupati saja tapi juga DPRD, kontraktor dan staf Pemda.
Yance menambahkan, dirinya ingin agar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lembata tepat waktu dan seluruh pekerjaan telah tuntas bulan Oktober. “Saya sudah bilang ke OPD, kita kerja sampai Oktober saja. November dengan keluarga mikir liburan kemana. Mungkin sekarang ada yang kaget tapi 2019 nanti tidak ada yang kaget lagi karena sudah terbiasa dengan pola kita,” pungkasnya. ♦ epo
Lembata Kabupaten Pertama Yang Serahkan LKPD Ke BPK RI
