EXPONTT.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan terkait desakan penundaan Pemilu 2024.
“Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok,” kata Luhut kepada wartawan, Selasa 15 Maret 2022.
Alasan kedua, lanjut Luhut, terkait anggaran, Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit.
Baca juga: Bocah 2 Tahun di Maumere Ditemukan Tak Bernyawa di Kolam Ikan Milik Tetangga
Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.
“Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan,” katanya.
“Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti,” tuturnya.
Selain Luhut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan penundaan pemilu 2024, mengklaim, banyak pihak yang setuju penundaan Pemilu 2024.
Dirinya mengacu pada analisa perbincangan tentang penundaan Pemilu di media sosial yang disebutnya big data.
Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujar Cak Imin, dalam keterangannya, Sabtu 16 Februari 2022.
Baca juga: Setubuhi Bocah 5 Tahun, Seorang Kakek di Lembata Diamankan Polisi
Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” tuturnya.
Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.
♦merdeka.com
Baca juga: Jelang Pilpres Timor Leste, Indonesia Perketat Pengamanan di Perbatasan
