EXPONTT.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting di Indonesia harus berada di bawah 14 persen di tahun 2024.
Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Selasa 17 Januari 2023.
“Masalah stunting menjadi target penting untuk diselesaikan karena berkaitan dengan pengembangan SDM kita untuk masa depan negara. Tahun 2024 angka stunting harus berada dibawah 14%,” tegas Jokowi.
Baca juga:Antisipasi Ancaman Inflasi 2023, Dinas Perikanan Kota Kupang Bersinergi Dengan DPR-RI dan LSM
Selain itu ia juga menargetkan kemiskinan ekstrem berada di angka 0 persen di tahun 2024.
“Mengenai soal kemiskinan ini kita kerjakan sesuai target kita tahun 2024 itu kemiskinan ekstrem berada di angka 0 %. Juga untuk perhatikan masalah stunting,” ucapnya,
Pemerintah RI terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi dengan membentuk sinergitas.
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut dibuka langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca juga:BI Akui Beri Sanksi Bank NTT Terkait Izin Mobile dan Internet Banking Rp 60.000.000
Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan arahan kepada kepala daerah dan jajaran Forkopimda mengenai pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting, kemiskinan dan sejumlah isu penting lainnya.
“Kita patut syukuri bahwa angka inflasi kita saat ini berada di angka 5,5%. Ini juga berkat kerja keras dari kita sekalian. Di negara-negara lain seperti di Uni Eropa ada yang inflasinya mencapai 9,2 % dan itu tinggi sekali. Saat ini yang menjadi menjadi mokok semua negara adalah inflasi,” jelas Jokowi.
“Terkait dengan pengendalian inflasi ini maka Saya minta kepada para Gubernur, Bupati serta Walikota dan Bank Indonesia agar memantau harga barang dan jasa di lapangan dengan sering-sering masuk ke pasar untuk cek harga beras, telur, daging ayam, tomat dan lain-lain. Harus dicek dengan detail serta pihak BPS juga menGinformasikan data apa adanya kepada Kepala Daerah sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat,” ungkap Presiden Jokowi.
Baca juga:Naikan Target Retribusi Parkir, Dishub Kota Kupang Gunakan Sistem Pengelolaan Parkir Baru
“Untuk kebijakan daerah seperti tarif PDAM dan tarif angkutan harus ditentukan dengan baik dan hati-hati karena juga dapat menyebabkan inflasi,” ujarnya
Presiden turut menjelaskan, Untuk ekonomi kita meskipun dalam kondisi baik namun tetap hati-hati dan tetap kerja keras sebab tahun 2023 ini menjadi tahun ujian.
“Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan dan saya minta agar tetap berbasis data dan fakta di lapangan. IMF menyampaikan pada tahun 2023 ini diprediksi sepertiga ekonomi dunia mengalami resesi ekonomi artinya kurang lebih 70 negara yang akan mengalami resesi ekonomi tersebut. Saat ini ini sudah 47 negara yang menjadi “pasien” IMF akibat pandemi dan perang.
Baca juga:Kepala BI NTT: Bank NTT Tak Boleh Tambah Pengguna Baru B’Pung Mobile
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif.
“Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen,” ujar Tito.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan, tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.♦Biro APim Setda Provinsi NTT/gor
Ikuti berita dari EXPONTT.com di Google News
Baca juga:DPRD Kota Kupang Tolak Nama “A.D. Riwu Kore” di Stadion Mini NBS
