EXPONTT.COM, KUPANG – Salah satu tokoh pemuda Malaka, Alfred Dominggus Klau, mendukung laporan Wakil Bupati Malaka, Louise Lucky Taolin, S.Sos (Kim Taolin) terhadap dua media online yang membuat berita hoax.
“Saya mendukung laporan Wabup Kim Taolin. Sebab berita kedua media online sangat tendensius dan merugikan Kim Taolin sebagai Wakil Bupati Malaka,” lata Alfred Klau dalam keterangan tertulisnya yang diterima Jumat 26 Mei 2033 malam.
Menurut Alfred, berita dari media online Okenarasi.com dan kabarntt.com, tidak cover both side dan itu berdampak buruk terhadap Kim Taolin sebagai wakil bupati dan juga ketua DPC PKB Malaka.
Alfred Klau, mantan Ketua Immala Kupang, mengatakan wartawan harus profesional dan tunduk pada kode jurnalistik, sehingga menghasilkan berita berbobot dan produktif serta memberi pencerahan terhadap publik.
Lebih lanjut, alumnus hukum UKAW Kupang ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa hukum harus betul dilihat siapa para pihaknya.
Alfred berharap media tidak tendensius dalam pemberitaan dan seolah-olah wartawan punya kapasitas untuk masuk lebih jauh dalam semua peristiwa yang belum tentu jelas kebenarannya. “Apalagi ranah yang ditulis adalah privat,” ujar mahasiswa magister hukum UKSW Salatiga itu.
Dikatakannya, boleh menduga tetapi sebenarnya harus ada alasan yang menjadi dasar dugaan.”Ini yang jarang dipahami orang. Kita menduga bahwa ada KDRT, selingkuh, namun sebenarnya tidak ada korban dalam dugaan itu. Maksudnya jangan mendahului untuk menanggapi suatu peristiwa dengan terminologi dugaan,” jelas Alfred mantan aktivis GMNI Kupang
Bahkan, dia berpendapat bahwa “ta akan menduga jika ada pelopor atau korban. Kalau rumah tangga orang aman aman saja terus kita menduga ? Itu namanya fitnah. Jadi jangan bersembunyi dibalik kata dugaan. Asas praduga tak bersalah bukan berarti asal duga,” tandasnya
Alfred juga berharap agar semua elemen hidup saling menghargai satu sama lain. Apalagi pejabat publik. Seharusnya sebagai masyarakat bicara dengan pejabat harus dalam kerangka membangun dengan cara kritikan yang etis, dan saran terkait pembangunan Malaka. Bukan dengan cara mencoreng nama baik pejabat tertentu.
“Komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah itu melalui kritikan terhadap kinerjanya, bukan dengan menyerang personal.atau pribadi tertentu,” pungkasnya.(*)
Ikuti berita dari EXPONTT.com di Google News
