Dilaporkan ke Partai, Mokrianus Lay Terancam Sanksi Berat?

Ketua DPC Hanura Kota Kupang, Melkianus Balle

EXPONTT.COM, KUPANG – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Melkianus Balle, mengaku telah menerima laporan terkait salah satu kadernya, Mokrianus Lay, yang diduga melakukan penelantaran terhadap istri dan dua anaknya.

Dirinya menyebut, laporan tersebut menjadi hal yang harus di dalami, karena berkaitan dengan kode etik anggota DPRD Kota Kupang.

Meski begitu, pihaknya menghormati proses dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang.

Baca juga: 5 Alasan Bank NTT Ajukan Banding Putusan yang Menangkan Izhak Rihi

“Partai juga menghormati proses yang ada di Badan Kehormatan di DPRD Kota Kupang, upaya-upaya yang dilakukan pun didukung penuh oleh partai,” katan Melkianus Balle saat diwawancarai di ruang Fraksi Hanura DPRD Kota Kupang, Kamis 23 November 2023.

Dirinya menegaskan laporan tersebut juga telah sampai di DPD Hanura Provinsi NTT. “Diharapkan agar dalam proses yang berlangsung baik di DPRD dan di partai sendiri menganut asas keadilan agar tidak ada yang dikorbankan,” jelasnya.

Melkianus menyebut, kasus penelantaran anak dan istri merupakan kasus dengan kategori berat, sehingga pastinya akan ditelusuri lebih jauh, tentu sesuai dengan porsi masing-masing baik di tingkat DPC maupun DPD partai.

Baca juga: Bocah SD Gantung Diri Usai Ditegur Ibunya Karena Bermain HP Terlalu Lama

“Kalau untuk kategori pelanggaran ringan itu seperti tidak mengikuti rapat-rapat partai, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan partai, sanksi yang diberikan pun berupa teguran, tetapi kalau kasus ini masuk dalam kategori pelanggaran berat. Sehingga harus ditelusuri lebih jauh,” jelasnya.

Meski begitu, dirinya mengembalikan kasus ini kepada masyarakat untuk melihat dan menilai, karena untuk persoalan yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar calon tetap anggota legislatif DPRD Kota Kupang, tidak bisa diganggu gugat lagi.(*)

Baca juga: Berebut 40 Kursi, Peluang Menang Setiap Calon DPRD Kota Kupang Hanya 15,7 Persen