EXPONTT.COM, KUPANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta untuk diadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan Bank NTT.
Hal itu dikarenakan deviden yang menjadi hak Pemerintah Kota Kupang sebesar Rp13 miliar lebih per tahun dari Bank NTT, di tahun 2023 hanya diterima Rp10 miliar lebih atau kurang
Untuk itu, Anggota Banggar DPRD Kota Kupang, Adrianus Tali dalam sidang meminta agar pimpinan Bank NTT harus dihadirkan untuk menjelaskan terkait penurunan deviden dari Bank NTT ke Pemkot Kupang.
Baca juga: Harga Air Asia Kupang-Denpasar Tak Lebih Murah dari Lion Air, Segini Perbandingannya
“Karena ada uang milik masyarakat Kota Kupang yang diberikan sebagai penyertaan modal setiap tahunnya. Deviden itu hak kita,” Ungkap Adi Tali saat Sidang Banggar DPRD Kota Kupang, Rabu, 29 November 2023.
Dirinya juga berharap Bank NTT juga bisa menjelaskan kepada masyarakat melalui lembaga DPRD terkait kondisi Bank NTT belakangan ini yang mendapatkan banyak sorotan.
“Apakah mungkin kita hadirkan pimpinan Bank NTT di forum ini? Untuk menjelaskan kepada kita kondisi kinerja Bank NTT. Apakah mereka ada sakit atau sehat? Supaya jangan enak-enak saja Bank NTT,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Adi menyebut dengan penjelasan teknis yang jelas oleh Bank NTT akan menjadi pertimbangan bagi Pemkot untuk kembali menyertakan modal atau tidak di tahun depan.
“Supaya kita bisa membandingkan dengan pembiayaan agar bisa mengambil keputusan politik apakah kita mau memberikan Rp12 miliar lagi tahun ini di Bank NTT atau tidak perlu sama sekali, dengan memperhatikan kondisi kinerja Bank NTT,” imbuh Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang ini.
Diketahui, penyertaan modal Pemkot di dua tahun terakhir saja sebesar Rp20 miliar dan diusulkan kembali penyertaan modal sebesar Rp12 miliar di tahun 2024, sedangkan total penyertaan modal Pemkot Kupang ke Bank NTT hingga tahun 2023 sebesar Rp120 miliar.♦gor
Baca juga: Hasil RUPS Luar Biasa, Pengurus Bank NTT Berpeluang Diberhentikan
