EXPONTT – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kota Kupang, Dumuliahi Djami menegaskan saat diajukan nama Penjabat (Pj) Wali Kota Kupang, tidak ada usulan untuk nama Linus Lusi yang saat ini menjabat Pj Wali Kota Kupang.
Hal ini disampaikan Dumul saat jumpa pers bersama awak media, yang diselenggarakan pada Kamis 19 Oktober 2024 kemarin di ruang kerjanya.
“Semua tahu di negeri ini, yang diusulkan menjadi Penjabat Wali Kota Kupang dari DPRD Kota Kupang Pak Funay. Dari Pemerintah Provinsi dan DPRD provinsi itu pak Halundaka. Tidak ada usulan untuk Pak Linus Lusi, semua tahu itu,” tegas Dumul.
Menurutnya, terpilihnya Linus Lusi menjadi Pj Wali Kota Kupang ada deal-deal tertentu sehingga ia dapat menjadi Pj Wali Kota Kupang.
“Terus kenapa beliau bisa jadi. Itu semua karena garis tangan. Selain itu semua juga tahu ada deal-deal tertentu biar terbuka semuanya. Saya siap debat dengan Pak Linus Lusi, kapan saja. Makanya dalam rangka memenuhi deal-deal itu, termasuk dengan membuat pernyataan Pemerintah Kota Kupang amburadul. Tidak, saya lawan itu,” urai dia.
Linus Lusi kata Dumul, belum lama menjabat sebagai Pj Wali Kota Kupang, kenapa bisa menilai birokrasi di Pemerintahan Kota Kupang Amburadul, hal ini dinilai sangat tidak adil.
Demi kepentingan tertentu, Pj Wali Kota Kupang tidak boleh mengorbankan birokrat di Kota Kupang.
“Pak Linus belum sampai satu bulan bisa memberikan kesimpulan bahwa birokrat Kota Kupang amburadul. Tidak adil, yang jabat lima tahun saja tidak menilai seperti itu. Jangan begitu, karena kepentingan tertentu lalu mengorbankan kita dan dinilai masyarakat ini kita tidak kerja makanya amburadul, dimana yang kacau coba jelaskan? ” Tanya Dumul.
Dumul menegaskan, ia tidak akan menjilat siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kota Kupang. Ia memiliki kemampuan sehingga di jaman kepemimpinan Jefri Riwu Kore menjabat Wali Kota Kupang, ia dipercakan untuk menjadi kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
“Saya tidak akan jilat pemimpin siapapun dia. Saya diangkat oleh Pak Jefri Riwu Korea tapi saya tidak pernah pergi jilat Pak Jefri Riwu Kore untuk dapat jabatan apapunapapun, diberikan jabatan karena Pak Jefri tahu kalau kita mampu menakhodai dinas pendidikan,” terangnya.
Ia menambahkan, untuk saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang netral namun saat pencoblosan pada 27 November 2024, PNS tidak netral kareja harus menentukan pilihan kepala daerah.
“Pada saat tanggal 27 PNS tidak netral. Kalau inipun mau debat kita debat, kenapa saya bilang tidak netral karena pada saat tanggal 27 karena PNS pilih. Ketika pilih itulah netral tidak. Dari lima calon itu kita akan pilih satu berarti kita buang semua netralitas itu,” beber Dumul.
Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa saat kunjungan Pj Wali Kota Kupang Linus Lusi ke sekolah-sekolah adanya bahasa yang diduga intimidasi.
“Saya mendapatkan laporan-laporan kalau kepala sekolah pergi itu mengatakan bahwa saya punya kewenangan untuk mutasi kepala sekolah. Semua juga tahu. Tapi kenapa harus ada kata-kata itu untuk apa, atau ada muatan tertentu,” urai dia.
Untuk itu, ia berharap Pj Wali Kota Kupang Linus Lusi jangan mengaku netral bila membawa paslon kepala daerah tertentu untuk bertemu tokoh-tokoh agama.
“Jadi jangan kita omong netral, kita bawah paket tertentu untuk ketemu tokoh-tokoh agama tertentu. Kita tahu itu, bukan kita tidak tahu dan ini bukan hoax.” terangnya. (**).