Gelar Reses, Legislator Kota Kupang Ahmad Talib Jaring Aspirasi Warga Kota Lama

Anggota DPRD Kota Kupang, Ahmad Talib bersama warga di Kelurahan Air Mata / foto: ist

EXPONTT.COM, KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Ahmad Talib menggelar reses tahap I di sejumlah titik daerah pemilihannya di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Reses ini merupakan reses perdananya sebagai anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Ahmad Talib yang ditemui disela-sela kegiatan reses, Rabu 6 November 2024, mengatakan rese ini merupakan kewajiban yang sudah seharusnya dijalankan agar pembangunan Kota Kupang bisa sejalan dengan keinginan masyarakat.

Baca juga:  Pemkot dan DPRD Kota Kupang Tetapkan Perda APBD 2025

“Kegiatan reses ini adalah bagian dari salah satu tugas dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat sebelum memasuki masa sidang yang dilakukan melalui silahturahmi dengan konstituen,” ujar legislator PSI itu.

Ahmad Talib mengaku, dalam reses terdapat sejumlah usulan warganya kepada dirinya untuk diwujudkan pemerintah Kota Kupang, diantaranya soal kesehatan berkaitan dengan BPJS.

Baca juga:  Pemkot dan DPRD Kota Kupang Tetapkan Perda APBD 2025

“Reses ini adalah momen penting bagi saya selaku perpanjang aspirasi masyarakat di lembaga legislatif akan kami catat dan usulkan dalam rapat-rapat DPRD,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur warga meminta adanya peningkatan jalan gang menjadi lapen dan juga pemasangan lampu penerangan jalan pada beberapa titik gang di pemukiman warga di Kelurahan Air Mata.

“Selain itu warga juga meminta perhatian terutama pada bidang ekonomi yakni adanya perhatian bagi pelaku, UMKM, berupa modal usaha dan bantuan sarana pendukung lainnya,” katanya.

Baca juga:  Pemkot dan DPRD Kota Kupang Tetapkan Perda APBD 2025

Terkait usulan-usulan tersebut, dirinya sebagai perwakilan dari warga akan berusaha semaksimal mungki untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan tersebut di Gedung DPRD Kota Kupang.

“Pastinya disampaikan kepada pemerintah guna selanjutnya dapat dilaksanakan hal-hal yang menjadi priotitas. Karena semua akan dilihat dari keuangan daerah juga,” tutupnya. (*)