Data Pemkot Kupang Amburadul, 40 Ribu Warga “Hilang” di Tahun 2024

Anggota DPRD Kota Kupang, Absalom Sine / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mempertanyakan penurunan jumlah penduduk yang dipaparkan Pemerintah Kota Kupang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Kupang Tahun 2024.

Menurut data dalam LKPJ Wali Kota Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Kupang dari 444.661 jiwa pada 2023 menjadi 404.120 jiwa pada tahun 2024, atau terjadi penurunan signifikan sebanyak 40.541 warga Kota Kupang.

Fraksi NasDem misalnya dalam Pemandangan Fraksi yang disampaikan pada Sidang Paripurna 3 Masa Sidang II Tahun 2024/2025 DPRD Kota Kupang dengan Agenda Pembahasan LKPJ Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, Senin, 28 April 2025, menyebut, data Pemerintah Kota Kupang kontradiktif dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,75 persen.

“Data ini perlu penjelasan dari pemerintah kota untuk meningkatkan capaian persentase penerbitan dan pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, KIA, akta kelahiran, dan sebagainya, perlu dilakukan program ‘fast track’ dengan tetap berpedoman pada regulasi kependudukan yang berlaku,” kata Sekretaris Fraksi NasDem Absalom Sine membacakan pemandangan fraksi.

Lebih lanjut, usai sidang, Absalom Sine mengatakan data merupakan hal yang krusial dalam pembangunan daerah.  Jumlah penduduk, lanjut Absalom akan berdampak pada alokasi dana oleh pusat ke Kota Kupang.

“DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat kan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk. Ini kalau data tidak benar, maka bisa berakibat juga dengan kepercayaan Pemerintah Pusat terhadap Pemkot Kupang dalam hal penyaluran bantuan yang basisnya adalah jumlah penduduk. Ini perlu diluruskan,” jelasnya.

Hal serupa juga ditanyakan Fraksi PAN dan meminta penjelasan penurunan penduduk tersebut.

“Apakah telah dilakukan analisis migrasi serta perbaikan pelayanan dasar untuk mencegah eksodus penduduk? Penurunan jumlah penduduk lebih dari 40.541 jiwa patut menjadi perhatian serius,” ujar Anggota Fraksi PAN, Dicky Tallo membacakan pemandangan fraksi.

“Pemerintah perlu menjelaskan apakah telah dilakukan kajian komprehensif terhadap pola migrasi, ketidakseimbangan demografis, serta dampaknya terhadap perencanaan jangka panjang dan juga mempengaruhi alokasi dana perimbangan pusat,” katanya.♦gor