EXPONTT.COM, KUPANG – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Jabir Marola, mengusulkan agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang.
Menurut Jabir Marola, jika polemik ini terus dibiarkan akan berdampak pada masyarakat Kota Kupang dan kerja kemanusiaan yang merupakan tugas PMI Kota Kupang.
Politikus NasDem ini meminta Pemerintah Kota Kupang, PMI Kota Kupang yang dipimpin Erwin Gah dan PMI Provinsi NTT berada dalam satu ruang bersama DPRD untuk mencari jalan keluar terkait polemik ini.
”Kita butuh penjelasan, karena kedua kubuh saling menuding melanggar AD/ART, jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” katanya, Selasa, 3 Juni 2025.
Lebih lanjut, Jabir menyatakan polemik PMI Kota Kupang harus segera diselesaikan agar anggaran yang telah disetujui DPRD Kota Kupang untuk dihibahkan ke PMI bisa dipakai demi kerja-kerja kemanusiaan
”Tidak mungkin anggaran diberikan untuk salah satu kubuh jika berpolemik seperti ini. Harus duduk bersama cari solusinya,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV, Neda Ridla Lalay, mengungkapkan, setelah dua hari dilakukan rapat internal di komisinya terkait PMI, pihaknya telah menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan RDP kepada Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Odja.
”Kami menunggu persetujuan Ketua DPRD, setelah itu baru bisa kita lakukan RDP,” ujar Neda.
Neda berharap RDP dengan Pemkot, PMI Kota Kupang dan PMI Provinsi NTT bisa mendapat solusi terkait polemik yang berlarut ini. “Semua harus bijak, karena ini organisasi kemanusiaan,” tutupnya.♦gor
