EXPONTT.COM, KUPANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Roy Riwu Kaho, menyoroti ketimpangan dalam distribusi anggaran oleh Pemerintah Kota Kupang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun anggaran 2026.
Roy Riwu Kaho berharap pemerintah lebih realisistis dalam distribusi anggaran ke OPD-OPD yang berpotensi mendatangankan pendapatan, mengingat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang ditetapkan cukup tinggi yakni Rp328 miliar.
“Besar sekali ketimpangan distribusi anggaran, harus ada keberimbangan antara dinas yang berpotensi mendatangkan uang bagi PAD,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang ini, Selasa, 2 Desember 2025.
Misalnya untuk dinas PUPR alokasi anggaran 2026 dinilai sangat besar, berbanding terbalik dengan dinas-dinas yang bermitra dengan Komisi II seperti Dinas Koperasi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan yang hanya dapat alokasi anggaran secukupnya bahkan minus untuk membiayai untuk program-program strategis.
Menurut Roy Riwu Kaho, program nasional Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi peluang dan potensi yang dapat dimaksimalkan, dengan cara intervensi anggaran di bidang pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan program MBG, karena tujuan dari program tersebut memberdayakan ekonomi daerah dan pelaku usaha lokal.
Pemotongan anggaran atau TKD sebanyak Rp.204 milliar, tidak serta merta dijadikan alasan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk distribusi anggaran yang tidak berimbang, namun pemerintah harusnya lebih kritis, lewat uang yang ada memaksimalkan potensi-potensi pendapatan lewat OPD-OPD strategis yang mendatangkan uang bagi PAD.
“Target PAD besar tidak masalah, tapi diikuti dengan intervensi anggaran yang seimbang dan merata, ini dengan alasan pemotongan anggaran pusat, hampir seluruh dana OPD dipotong, tetapi target PAD naik,” pungkas Roy.(*)
