MASALAH bencana alam yang terjadi di Kota Kupang mendapat sorotan para wakil rakyat Kota Kupang yang duduk dalam Fraksi Golkar (FG) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kupang, terhadap penyampaian penjelasan Walikota Kupang tentang pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kupang usulan inisiatif Pemerintah Kota Kupang, saat sidang I tahun 2018, Selasa 13 Februari, FPKB mengharapkan Wali Kota Kupang dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki daya tanggap lewat kehadiran fisik bersama masyarakat yang mengalami musibah.
“Bulan Desember sampai dengan Februari, kondisi alam kurang bersahabat ditandai dengan sering terjadinya musibah yang dialami masyarakat seperti tanah longsor, terbawa banjir, rob/abrasi. Kondisi seperti ini membutuhkan kehadiran dan perhatian serius dari kepala daerah dan OPD,” kata Theodora Ewalde Taek saat membacakan pandangan umum Fraksinya di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang.
Sementara FG dalam pemandangan umumnya yang disampaikan Jemari Yoseph Dogon meminta pemerintah dapat mengalokasikan tambahan anggaran bagi BPBD dalam rangka mengantisipasi korban bencana alam dan bukan hanya untuk pos bantuan darurat saja.
“Bila perlu pekerjaan/kegiatan yang berada pada Dinas PU-PR dialihkan ke BPBD sehingga pelaksanaannya lebih fokus, karena mengingat beban kerja pada Dinas PU-PR yang cukup banyak,” kata Yos Dogon.
FG dalam kesempatan ini juga menanyakan ke Pemerintah Kota Kupang terkait solusi mencegah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan jentik nyamuk karena foging atau pengasapan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya di rumah warga yang mengalami musibah saja akibat keterbatasan anggaran. “Pemerintah harus melakukan kajian ulang jika memang kebutuhan anggaran untuk foging perlu ditambah,” sebut Yos Dogon. ♦ epo
