Di kasus MTN bank NTT, APH & OJK telusuri juga keterlibatan jajaran Direktorat Kepatuhan bank NTT

Oleh : Marsel Ahang

Ketua LSM LPPDM (Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat)

APH (Aparat Penegak Hukum), jangan sampai membiarkan jajaran Direktorat Kepatuhan bank NTT dalam hal ini Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan cuci tangan dalam kasus penyimpangan investasi MTN sebagaimana temuaan dalam LHP BPK nomor LHP BPK no. 1/LHP/IXI.KUP/01/2020 tanggal 14 Januari 2020. Kedua divisi ini punya andil tanggung jawab cukup besar atas kelalaian ini, mengapa ?

  • Adalah menjadi job description Direktorat Kepatuhan untuk melakukan fungasi ex ante dan ex post atas setiap produk bank sebelum di realise ke publik. Fungsi ex ante atau pencegahan dan fungsi ex post atau kuratif itu mestinya di tuangkan dalam kajian risiko yang di buat oleh divisi manajemen risiko. Kajian risiko ini memuat tentang profil risiko atas perusahaan PT SNP selaku emiten. Output profil risiko itu menjadi salah satu rujukan atau bahan pertimbangan apakah investasi ini aman atau tidak .
  • Di sinilah letak gudang informasi risiko bisnis dan bagaimana teknik mitigasi yang patut dilakukan bank NTT. Tak boleh satupun aktifitas bisnis bank NTT yang boleh luput dari kajian risiko. Karena sifat bisnis bank yang hight risk atau berisiko tinggi. Apalagi investasi yang cukup besar, tentunya ini menjadi obyek kajian yang mestinya agak sakelik. Kajian risiko ini bersifat mandatory, bila dalam sebuah keputusan strategis investasi tidak didukung oleh kajian risiko, maka layaknya investasi itu tidak boleh di jalankan. Saya tidak melihat adanya kajian risiko dari divisi manajemen risiko dalam pembelian MTN ini. Boleh jadi hal inilah yang membuat Divisi Treasury dengan mudah meloloskan investasi yang penuh dengan sejumlah pelanggaran sebagaimana di muat dalam LHP BPK. Jelas di sini Divisi kepatuhan lalai dalam menjalankan fungsi ex ante atau pencegahan. Kelalaian ini berlanjut terus setelah PT SNP mengalamai wan prestasi, fungsi ex post atau fungsi kuratif atau perbaikan pasca wan prestasi dari divisi kepatuhan ini juga tidak tampak. Fungsi kepatuah dalam mengelola risiko investasi MTN sangat lemah. Ini adalah tanggung jawan Divisi kepatuhan yang harus menjadi obyek investigasi oleh APH. Dari sini APH akan mendapatkan banyak informasi terkait pengelolaan risiko MTN secara holistik dari hulu hingga akhir investasinya. 
  • Peraturan Otoritsa Jasa Keuangan (POJK) nomor 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada konsiderannya point c menyatakan bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-post), selanjutnya pada point d di katakan upaya yang bersifat preventif (ex-ante) dapat di tempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha bank. Apa saja lingkup kaidah perbankan yang di maksud ? salah satunya ada pada pasal 15 POJK, yang menyatakan; dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, tugas dan tanggung jawab satun kerja kepatuhan adalah :
    1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi.
    2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Bila memperhatikan tanggung jawab sebagaimana di uraikan pada dua point di atas maka, apakah bisa di katakana Direktorat Kepatuahn sudah menjalankan fungsi kepatuhannya dalam investasi MTN ini ? tentu belum, bahkan tidak diperankan. Karena itu, patutlah APH terutama OJK melakukan investigasi secara khusus terhadap jajaran Direkorat kepatuhan saat itu untuk mendapatkan informasi ada tidaknya kajian risiko yang di buat oleh Divisi Kepatuhan. OJK lah yang empunya aturan ini. Bila sekarang bank NTT yang berada di bawah pengawasannya sudah melakukan pelanggaran POJK ini, maka tidakah OJK harus segera turun tangan bersynergi dengan APH untuk menuntaskan persolan ini ?