EXPONTT.COM, KUPANG – Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai bukan solusi untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung ekosistem laut.
Aturan yang berlaku pada 15 Mei 2023 ini justru membuka ruang pengrusakan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dapat menambah persoalan lingkungan.
“Ini bukan cara yang tepat, sebaiknya pemerintah lebih mendorong pemulihan di wilayah
pesisir untuk mengendalikan perubahan iklim, bukan menambang pasir,”
Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat berdampak khususnya nelayan dan lebih parahnya lagi bencana alam seperti banjir rob, abrasi dapat berpotensi tenggelamnya pulau-pulau kecil.
Baca juga: WALHI NTT Launching Buletin, Referensi Masyarakat Tentang Kondisi Alam NTT
Jika dicermati justru rendahnya daya dukung dan daya tampung lingkungan diakibatkan adanya kebijakan pembangunan di kawasan pesisir seperti tambang, industri pariwisata dan perikanan yang membuat rusaknya ekosistem tersebut.
Persoalan pesisir harus dilihat dari hulunya. Pemerintah harus menertibkan serta melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan di kawasan pesisir yang hari ini telah membawa dampak buruk menurunnya daya dukung
lingkungan.
WALHI NTT berharap pemerintah membatalkan kebijakan ini, karena ini sangat berisiko tinggi. Mengingat kebijakan serupa ini sebelumnya pernah dibatalkan pemerintahan Megawati karena pengerukan pasir memicu kerusakan lingkungan.
WALHI NTT menilai PP 26/2023 tidak melihat dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dari adanya tambang pasir. Secara geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau kecil akan sangat rentan jika seluruh provinsi, kabupaten/kota menggunakan PP sebagai landasan pengerukan pasir.
Ini sangat berisiko bagi masyarakat nelayan yang keseharian hidupnya bergantung pada laut.
Bayangkan jika ekosistem laut rusak ditambah lagi dampak perubahan iklim akan membuat nelayan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, WALHI NTT tetap konsisten menolak segala bentuk produk kebijakan yang mengabaikan lingkungan dan keselamatan rakyat.
Deddy F. Holo
Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan WALHI NTT
Ikuti berita dari EXPONTT.com di Google News
