Opini  

Nasib Gereja Papua Dalam Pusaran Konflik Aparat Dan OPM

Oleh : Lukas Lile Masan, Pr

 

KEKERASAN aparat secara brutal kembali terjadi ditanah papua. Kekerasan ini merambah masuk di wilayah Gereja Kingmi di Kenyam Kabupaten Nduga Papua Pegunungan. Stefanus Pramono dalam koran Tempo menulis bahwa rindakan brutal polisi di Gereja Kemah Injil menambah panjang daftar kekerasan aparatur negara di Papua. Dalih mencari warga kenyam – Kabupaten Nduga yang terlibat dalam Organisasi papua Merdeka (OPM) telah menjadi alasan generik polisi terus menerus memprovokasi Ppaua. OPM memang organisasi yang telah dilarang pemerintah. Namun dalih mengejar pendukungnya tak lantas membuat aparatur negara bisa berbuat sewenangwenang terhadap warga yang dicurigai bahkan merangsek masuk kedalam gereja, melakukan penganiyaan dan penangkapan lantas mencaci maki dan menghujat Gereja. Gereja Setan, demikian diksi yang digunakan oleh aparat untuk menyebut gereja, hamba Tuhan dan para Pengurus jemaat lainnya yang kebetulan pada saat itu berada dilokasi dan dalam Gereja.
Atas peistiwa kenyem dan sederetan peristiwa penganiyaan laiinya yang dialami warga Orang Asli Papua di atas tanah mereka sendiri, munkin bagi kita orang yang awam tentang masalah Papua menilainya sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh aparat terhadap setiap kelompok sparatis yang ada dinegeri pertiwi tercinta. Bahkan Kardinal Suharyo Uskup Agung Jakarta sekaligus ketua KWI waktu itu mengatakan bahwa “Sikap Gereja Katolik n yang resmi terhadap masalah Papua itu sangat jellas, yaitu mendukung sikap pemerintah, karena dijamin undang-undang internasional”. Sikap dan pernyataan tersebut secara tidak langsung mengakui dan membenarkan tindakan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan aparat terhadap orang asli Papua. bahkan lima keuskupan dipapua yang pada umumnya dinakhodai gembala non OAP hatinya sedikitpun tak merasakan pedih-perih derita OAP hingga menggerakannya untuk bersatu menyuarakan gerakan kemanusiaan. Mungkin karena sikap yang tak populisnya seorang ketua KWI, uskupa seindonesia dan Uskupan ditanah Papua, melahirkan kegamangan dihati Orang Asli Papua, menumbuhkan harapan mesianis akan hadirnya uskup orang asli Papua. Ada rindu yang tumbuh akan hadirinya sosok seorang uskup yang paling kurang menyerupai Almarhum Mgr. Herman Muninghoff, OFM dan Mgr. Johanes Philipus Saklil yang telah menjadi bapa dan gembala yang baik bagi semua orang. Sikap kedua tokoh ini tidak memiliki makna bahwa mereka mendukung gerakan OPM tetapi lebih mengarah pada sebuah kepedulian terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebenaran serta hak-hak masyarakat asli Papua atau lebih dikenal dengan istilah OAP. Namun sikap seperti ini dinilai tidak nasionalis dan dituduh pengkhianat. Persekusi aparat Indonesia terhadap Gereja di tanah papua bukan merupakan hal baru. Sederetan kisah Persekusi aparat terhadap institusi Gereja dan para Gembala atau hamba Tuhan saban kali terjadi.
Paradigma salah aparat keamanah terhadap dinamika suara Profetis kenabian para gembala dan hamba Tuhan di tanah Papua yang giat menyuarakan keadilan dibungkam dengan tuduhan simpatisan Sparatis OPM. Bahkan seruan moral para Pastor setanah Papua pada tangga 11 November 2021 “Meminta Dunia Internasional mendukung Perdamaian Papua” dikonotasi buruk oleh aparat dan pejabat tinggi Jakarta. Negara seolah tak peduli akan kemanusiaan dan hak-hak dasar kehidupan orang asli Papua. atas Nama NKRI Harga mati, siapapun yang berbicara tentang kemanusiaan, keadilan dan kebenaran di tanah Papua harus di curigai, dibungkam, bahkan dianiaya dan dibunuh. Sementara itu opini sesat yang digulirkan kelompok cyber untuk menyudutkan beragam kelompok gerakan kemerdekaan seperti ULMWP, KNPB, dan TNPB-OPM semakin menguat hingga mengubah pola pandang orang terhadap OAP. Opini umum mengafirmasi gerakan menumpas OPM sebagai organisasi terlarang tanpa melihat apa yang menjadi latar belakang perjungan OAP melawan pemerintah Indonesia. Ada yang salah, resep yang salah dalam penanganan masalah Papua telah melahirkan beragama kasus kekerasan kemanusiaan, yang bukan hanya dilakukan aparat tetapi juga oleh TNPB-OPM. Dan masalah kekerasan ini akan terus bergulir dan akan semakin masif terjadi jika jakarta tetap mempertahankan teori penanganan yang lazim dilakukan: Pendekatan Keamanan. Bahwa sudah banyak pihak diantaranya Komas HAM, Kontras, PGI dan Para Pastor Setanah Papua menilai bahwa Pendekatan Keamanan bukan cara tepat untuk mengakhiri konflik Papua. Pola pendekatan yang paling tepat adalah Dialog Kemanusiaan. Pendekatan Dialog Kemanusiaan menjadi Konklusi atas amanat UUD 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan damai di tanah Papua. Teori Pendekatan Keamanan hanya akan memperlebah luka dihati orang asli Papua yang selama ini bernasib malang dinegerinya sendiri. Pendekatan keamanan ibarat jalan ditepi jurang bagi Orang Asli Papua di NKRI, mereka semakin merasa tidak nyaman dan mereka merasa semakin asing hidup sebagai orang Indonesia.***