Opini  

Papua Bukan Tanah Kosong

Oleh : Lukas Lile Masan

TULISAN sederhana diinspirasi oleh sebuah realitas di tanah Papua dimana Orang Asli Papua mulai dari tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh adat dan Tokoh Pemerintah angkat bicara lantang bersuara: Papua bukan tanah kosong. Suara ini lahir oleh sebagai akumulasi dari beragam peristiwa baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh para imigran dari luar Papua. penguasaan tanah dan sumber daya alam oleh negara dan masyarakat imigran setidaknya membuat gerah orang Asli Papua. Sebab dengan penguasaan Sumber Daya alam oleh Negara semakin mempersempit ruang gerak orang asli papua mencari sumber asupan makanan. Hutan yang secara turun temurun menjadi lumbung pengasup bahan makanan bagi mereka kini musnah dihancurkan oleh limbah Industri tambang. Gerak masif para pemilik modal perkebunan kelapa sawit membuka hutan-hutan yang dikultuskan oleh masyarakat setempat menoreh luka pada dinding nubari orang asli Papua.

Dengan adanya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit telah menarik sekian juta orang dari luar Papua mencari makan di bumi indah mutiara hitam Papua. mayoritas yang datang bekerja di pertambangan Freeport Indonesia, Pendulangan Emas dimuara pembuangan Limbah, perkebunan sawit, pertambangan minyak bumi dan sektor industri perdagangan. Hadirnya sekian juta pendatang dari luar papua membawa banyak dampak baik positif maupun negatif. Secara positif kehadiran para pendatang semakin membuka wawasan dan pikiran orang asli Papua untuk melihat luasnya dunia. Namun secara negatif, masifnya gerak mobilisasi pendatang berdampak pada penguasaan tanah dan penguasaan sektor perdagangan atau bisnis yang notabenenya belum menjadi spesifikasi dalam kehidupan masyarakat lokal.

Papua Bukan Tanah Kosong. Ada sebuah Locus atau tempat baru yang menjadi target negara setelah ditemukannya Tambang Minyak Bumi dan Gas – Migas di wilayah itu. Tempat itu adalah Agimuga. Agimuga menjadi target eksploitasi sumber daya alam Migas. Untuk itu beberapa kali masyarakat Mimika menolak dengan cara melakukan demo di kota Timika. Karena bagi Mereka giat tambang migas akan merugikan masyarakat lokal dan pada akhirnya masyarakat lokal akan menjadi asing dan tersingkir dari tanahnya sendiri. Kegelisahan ini muncul berdasarkan fakta di Pertambangan Emas oleh PT. Freeport Indonesia.

Berdasarkan kondisi seperti itu, tokoh masyarakat agimuga angkat bicara. Tokoh pemuda yang juga anak asli Agimuga, Michael Kuum Ia menegaskan, Agimuga bukan daerah tertutup untuk berbagai sektor masuknya investasi luar. Agimuga hari ini merindukan pembangunan di berbagai sektor seperti daerah lain di Papua maupun Indonesia. Namun, sebelum tambang migas beroperasi, Michael meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Papua Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar segera mengundang para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, suku Amungme, suku Sempan Timur, kaum intelektual untuk duduk bersama pemerintah dan investor membahas masuknya tambang raksasa tersebut. Soal masuknya warga luar ke wilayah itu, Michael menegaskan, Agimuga terbuka untuk siapa saja. Namun siapa pun datang ke Agimuga dan tinggal di Agimuga masyarakat adat di sana tidak jual tanah, kami hanya mengijinkan hak pakai.

Ungkapan hati Michael Kuum tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat Agimuga membuka diri sejauh pemerintah juga membuka diri untuk membuka dialog dan diskusi bersama pihak-pihak terkait yang telah disebutkan diatas sebelum kegiatan pertambangan migas dijalankan diwilayah adat Agimuga. Dialog dan Diskusi merupakan sebuah tahapan penting yang harus dilalui guna membangun rasa saling percaya dan saling menghargai antara pengusaha dan pekerja tambang dengan masyarakat setempat. Karena jika tidak terjadi dialog dan komunikasi diantara para pihak berkepentingan maka yang menjadi korban adalah masyarakat setempat. Ketegasan sikap untuk tidak mengalihkan kepemilikan tanah melalui cara jual beli kepada pihak pendatang merupakan hal yang baik, hal ini guna menghindari penguasaan lahan oleh pendatang dan gerak penyebaran agama tertentu untuk menguasai Papua. hal seperti ini sudah terjadi di Timika maka di agimuga hal yang sama tidak boleh terjadi. Masyarakat adat, tokoh Masyarakat dan Agama harus bersibaku untuk mempertahan tradisi yang ada sambil melakukan giat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat agar kelak masyarakat tidak tergiur dengan tawaran beras dan sarimi untuk pindah ke tetangga. Pola pendekatan dan pemberdayaan mesti dilakukan agar secara masif gunia mencipatakan ruang kehidupan menjadi semakin hidup dan menarik.(*)