Opini  

Drama Politik Berkedok Hukum Di Nagi – Lewotanah

Oleh : Lukas Lile Masan(*)

EXPONTT.COM – Pada hari minggu 29 Januari 2023 berita tentang survey atau poling tentang Figur Calon Bupati 2024-2029 menempatkan Agustinus Payong Boli menduduki peringkat teratas dari sejumlah kandidat potensial lainnya seperti Anton Doni Dihen, Anton Gege Hajon dan Lukman Riberu.

Sejatinya Agus Payong Boli merupakan figur yang tepat menduduki jabatan sebagai Bupati Flores Timur periode 2024-2029.

Asumsi dasar dari pernyataan ini dilatari oleh pengetahuan dari buah pengamatan terhadap rekam jejak Seorang Agus Payong Boli selama menjabat sebagai Wakil Bupati Flores Timur mendampingi Anton Gege Hajon dengan jargon terkenalnya “Membangun Desa Menata Kota.”

Agus Payong Boli dikenal sebagai seorang pribadi yang cerdas dan rendah hati, populis dan merakyat. Ia tak memiliki dendam kepada siapapun. Setelah menduduki jabatan Wakil Bupati, Agus Payong Boli membuka pintu rekonsiliasi bagi siapapun yang telah menyakitinya ataupun mengkhianatinya saat suksesi Pilkada Foltim 2017.

Gerakan rekonsiliasi dibangunnya untuk sebuah kepentingan membangun Flores Timur dalam semangat Taan Tou. Bagi Beliu, jika masyarakat Flores Timur masih terpecah-pecah dan masih saja tergerus oleh dendam kepentingan politik pilkada, pembangunan di flores timur tidak akan berjalan secara maksimal.

Menempati urutan teratas dalam poling menjelang Pilkada Flotim 2024 menjadi alasan bagi Agus Payong Boli memutuskan untuk maju dalam hajatan Pilkada 2024.

Keputusan Agus Payong Boli untuk maju dalam Suksesi kepemimpinan di bumi Lewotana tentunya melahirkan resah dan gelisah di kalangan politisi flores Timur yang punya hasrat “birahi” politik yang kuat untuk maju. Ada kandidat yang sudah berulangkali maju namun tak punya nasib. Ada kandidat yang boleh di katakan Incumbent atau Petahana karena pernah satu perahu bersama Agus Payong Boli di periode 2017-2022. Bisa saja untuk membunuh karir politik Ketua Pemuda Katolik NTT ini, gerak senyap dilakukan oleh lawan politik yang menghendaki agar Agus Payong Boli tak lagi melenggang di atas panggung politik Flores Timur.

Tangan-tangan tamak dan wajah-wajah arogan sedang bermain api untuk membakar hangus figur Agus Payong Boli agar tak laku di tengah Pasar Politik di bumi Lamaholot pada pilkada 2024. Dan isu strategis yang sedang di gulirkan para lawan politik Agus adalah Kasus Korupsi.

Bulan Oktober 2023 menjadi titik awal upaya mempidanakan Sang Mantan Bupati Flores Timur Periode 2017-2022. Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang dalam sebuah keterangan mengatakan bahwa mantan Wabup Agus bakal kembali di periksa dalam kasus dugaan korupsi internet desa di Pulau Adonara.

Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Cabang Waiwerang mengungkap peran mantan Wakil Bupati Flores Timur Agustinus Payong Boli dalam kasus dugaan korupsi internet desa di Pulau Adonara.

Jaksa berdalil bahwa ikhwal tentang peran Agus Payong Boli diketahui setelah jaksa memeriksa tujuh saksi tambahan di Kantor Kejaksaan Negeri Flores Timur.

Dari para saksi yang diperiksa diperoleh informasi bahwa ada dua orang saksi mengaku membawa data penduduk untuk kepentingan proyek website, dan data itu diberikan atas perintah Agus Payong Boli.

Berdasarkan informasi tersebut pihak Kejaksaan Negeri menduga Agus Payong Boli terlibat dalam kasus Website desa yang merugikan negara sebesar Rp 653 juta.

Saat ini pihak Kejaksaan baru menjadikan Agus Payong Boli sebagai Saksi dan belum ditetapkan menjadi tersangka. Namun jejak proses hukum yang ditimpahkan kepada Agus Payong Boli tidak lebih dari permainan oknum rifal politik Agus agar Agus tidak lolos dalam proses Pilkada Flores Timur.

Bahwa secara faktual banyak persoalan yang berkaitan dengan proyek dan keuangan yang bermasalah di masa pemimpin Anton Gege Hajon. Tidak hanya itu, bahwa aroma KKN pun sangat kuat dan kentara di masa AGH.

Namun pihak jajaran Yudikatif Kabupaten Flores Timur sampai hari ini belum memiliki niat untuk mendalami dan menyelidiki beragam kasus mulai dari Permasalahan di rumah Sakit Umum dr. Herman Fernandez hingga dana Covid dan bencana seroja 2021.

Memang sejauh ini ada beberapa oknum telah ditetapkan sebagai tersangka dan divonis pidana namun sejatinya masih ada aktor lain yang berkuasa yang mestinya bertanggungjawab dalam carut-marut kebijakan publik yang membuahkan masalah dan meresahkan warga.

Proses hukum atas oknum Agus Payong Boli adalah skenario yang dirancang oleh oknum yang memiliki karakter seperti bendahara yang cerdik di dalam Kitab Suci.

Ada semacam upaya semasa masih berkuasa untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum jika di kemudian hari ada niat pihak yudikatif mengendus jejak penyalahgunaan kekuasaan atau Abuse of Power.

Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Aroma ini sangat kentara tercium diperiode jabatan bupati tahun 2017 s/d 2022.

Menurut pengakuan banyak pihak termasuk para kontraktor bahwa penetapan pemenang tender dari setiap proyek di kabupaten Flores Timur pada periode itu sangat sarat dengan nepotisme dan keluarga. Bahkan pengangkatan pegawai honorer di lingkup pemkab Flores Timur waktu itu pun sarat dengan aroma nepotisme dan kolusi.

Wewenang yang diberikan rakyat Flores Timur justru disalah gunakan dan menjadikannya sebagai sarana kekuasaan pribadi, keluarga dan kelompok.

Realitas tak tersentuh hukum walau ada unsur Abuse of Power terhadap oknum mantan orang Nomor satu Flores Timur tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar.

Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh dan masyarakat. Sejauh ini upaya pembentukan disiplin, etika dan moral pada oknum pejabat pengambil keputusan, belum maksimal dilakukan sehingga kebijakan yang diambilnya pun penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok.

Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif sehingga tidak tersentuh hukum. Namun pada kenyataannyanya tindakan itu dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok.

Pastinya hal itu berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana. Namun karena memiliki aroma kepentingan politik maka sebesar apapun kerugian yang diakibatkan dari perbuatan atau tindakan tak terpuji itu, selalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan lumrah. Dan sesungguhnya fenomena kasus korupsi Website desa yang menyeret Agus Payong Boli – mantan Bupati Flores Timur kuat diyakini memiliki relasi dengan kepentingan politik pilkada 2024. Ending dari drama politik dan hukum yang diaktori oleh yang berkepentingan di Pilkada Flotim adalah menyingkirkan Agus Payong Boli dari Peta Politik Pilkada. (*)