Opini  

Jangan Membuat Luka Baru Diatas Luka Lama

Oleh : Lukas Lile Masan(*)

 

PEJABAT Jakarta kadang memandang remeh dan enggan membuka matahati dan telinganya untuk mendengarkan suara jeritan Orang Asli Papua. Lima tahun terakhir ini sikap tak terpuji dan sarat aroma primordialisme dilakukan pejabat jakarta terhadap Papua. Pada hari hari terakhir ini, kembali terdengar pernyataan miring sarat pelecehan diungkapkan oleh seorang Bhalil Dahalia Menteri Investasi Indonesia yang mengatakan bahwa Orang Papua harus tahu diri. Dalam pernyataannya, Bahlil mengatakan bahwa warga Papua harus sadar diri akan kebaikan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Memang diakui bahwa Jokowi adalah satu-satunya Presiden Republik Indonesia yang memiliki empati dan perhatian yang khusus terhadap pembangunan di Papua. Sepanjang sembilan tahun terakhir ini Pembangunan di Papua berjalan sangat masif. Gerakan satu harga BBM antara Jawa dan Papua merupakan terobosan lain yang dilakukan Jokowi untuk Papua. Sementara itu, pembangunan infrastruktur jalan telah berlangsung sangat masif hingga menjangkau wilayah yang tertinggal dan terpencil. Namun apakah semuanya itu untuk kepentingan Orang Asli Papua? Apakah terbangunnya infrastruktur jalan lintas Papua memastikan Orang Asli Papua menjadi Sejahtera? Belum tentu. Karena dengan terbukanya jalur transpapua semakin membuka ruang expansi masayarakat pendatang dari berbagai aliran dan latar belakang bidaya dan agama untuk menguasai Papua.

Tanpa meremehkan kepeduliaan Presiden Jokowi terhadap Papua, pernyataan Bahlil oleh banyak kalangan dinilai sungguh melecehkan orang papua. Albert Hama, Tokoh Melanesia yang juga Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) mengkritik keras pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang meminta masyarakat Papua tahu diri lantaran Presiden Jokowi sudah banyak berbuat untuk orang Papua. Bagi Albert pernyataan tersebut sangat tidak pantas dan cenderung membuat masyarakat Papua tersinggung. Jika melihat jejak sejarah perhatian Jakarta terhadap Papua semasa Presiden Jokowi belum apa-apanya jika dibandingkan dengan apa yang telah negara dan pemerintah ambil dari orang Papua. Sementara itu, Politkus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean, secara tegas mengatakan bahwa Pernyataan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia soal warga Papua yang dia minta harus sadar diri atas kebaikan Presiden Jokowi sangat menyinggung rasa dan perasaan orang Papua. Lebih jauh dan secara blak-blakan, Ferdinand mengatakan warga Papua bisa saja lebih sejahtera dari saat ini jika diperlakukan sebagai tuan di atas tanahnya sendiri.

Selama enampuluan tahun sejak invasi RI ke Papua dimasa Sukarno, Orang Asli Papua tidak diperlakukan layaknya tuan diatas tanah sendiri. Pasca masa Sukarno dan RI 1 diambil alih oleh Suharto, ketika rezim Orde Baru berkuasa, kebijakan Jakarta untuk menguasai Sumber Daya alam dan Bumi Papua berjalan sangat masif. Tanpa melalui sebuah proses dialog dengan pola Buttom up, Suharto membuka pintu bagi masuknya investor tambang untuk mengeruk gunung emas Etsberg dan Grasberg yang menyisahkan duka dan ratap tangis masyarakat Suku Amungme dan Komoro akibat kekrasan yang dilakukan aparat militer terhadap keluarga mereka. Ancaman dan intimidasi menjadi menu harian yang harus mereka nikmati dalam diam dan tak berani angkat bicara. Konflik Papua yang tak berujung hingga hari ini, dan telah mengorbankan ratusan nyawa baik masyarakat sipil, OAP, Aparat maupun OPM merupakan dampak langsung dari kekerasan negara masa lalu yang belum ada upaya untuk disembuhkan. Memori Passionis atau ingatan akan penderitaan menjadi dasar bertumbuh suburnya gerakan perlawanan orang asli papua terhadap militer dan negara Indonesia.

Masifnya gerakan perlawanan dari Orang Asli Papua yang menamakan dirinya sebagai OPM yang telah berusia enam puluh dua tahun tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah Papua. Pendekatan Keamanan yang dibarengi dengan Penetapan OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata dan Kelompok Sparatis Teroris menjadi sebab semakin masifnya kobaran api perang ditanah Papua. Mafhud MD selaku Menkopolhukam pada suatu kesempatan mengatakan bahwa OPM adalah sparatis dan Teroris yang harus dilenyapkan dari bumi papua. Pemerintah dan pejabat tinggi negara koar bersuara di jakarta, namun para militer dan polri pangkat bawahan harus bertaruh nyawa di hutan pegunungan Papua. Terhitung sepuluh hari terakhir ini, kurang lebih tujuh prajurit TNI dan satu anggota Brimob gugur di medan Konflik Nduga dan Intan Jaya. Dengan peristiwa ini mestinya membuka mata dan hati para pejabat negara untuk mengevaluasi pola pendekatan penanganan di konflik papua yang sudah berlangsung puluhan tahun. Pendekatan Keamanan bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah Papua. Perang gerilya yang terjadi di papua hanya akan membawa korban jiwa di pihak aparat TNI dan Polri. Menurut Seby Sambom, sekretaris United Liberation West Papua, bahwa pendekatan keamanan hanya akan menambah deretan korban dipihak TNI Polri. Dan pernyataan tersebut sudah menjadi kenyataan. Medan Papua sungguh dikenal oleh OPM karena itulah rumah mereka, tempat tinggal mereka. sementara aparat TNI-Polri yang datang bertugas di medan konflik tidak akrab dengan alam Papua. Resikonya mereka yang akan menjadi korban dan pendekatan keamanan pastinya akan membawa sekian banyak dampak negatif. Untuk itu, signal yang diberikan Seby Sambom untuk berdialog harusnya ditanggapi serius Pemerintah Indonesia. disini dibutuhkan kerendahan hati dan keberanian untuk melawan arus kelaziman yang sudah berlangsung lama. (*)