Opini  

Kepemilikan Atas Tanah Di Jalan Veteran Fatululi Kota Kupang Dalam Perspektif Hukum

Oleh : Dr. YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum (Dosen FH-UKAW & Advokat di Kupang)

 

MEMBACA berita online Korannttnews, tanggal 16 Januari 2024 berjudul “Kajati NTT Tahan 2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Aset Tanah Pemkab Kupang”. Demikian pula berita online “Hukrim” tanggal 30 Januari 2024 berjudul “Jonas Salean Kebagian Tanah Kavling, Isterinya terima Rp. 220 juta hasil sewa Ruko”. Bahkan pada berita online Hukrim ini juga mempublikasikan hasil wawancara dengan Kasi Penkum dan Humas Kajati NTT, A.A. Raka Putra Dharmana yang pada dasarnya menyatakan “…….berdasarkan hasil pemeriksaan dipastikan bahwa anggota DPRD NTT, Jonas Salean kebagian tanah kavling seluas 420 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 839”. Demikian pula berita online Pena Timor, tanggal 30 Januari 2024 merilis berita dengan judul “Ini Kronologi Lengkap Tanah Pemkab Fatululi, Jonas Salean Kuasai 420 meter persegi” secara jelas menyatakan bukti hak yang menjadi dasar pencatatan tanah di Jalan Veteran Fatululi Kota Kupang antara lain Surat Penunjukan Tanah Kavling dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi NTT Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989. Sebaliknya bukti hak yang dimiliki oleh Jonas Salean, SH.,M.Si sesuai pemberitaan media online tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 839.
Persoalan hukum yang ingin dianalisis dalam tulisan ini adalah apakah tanah di jalan Veteran Fatululi Kota Kupang seluas 420 M2 tersebut merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang ataukah milik Jonas Salean? Dan Bagaimakah pertanggungjawaban hukumnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat penting sebab untuk menentukan penguasaan dan kepemilikan tanah ini oleh perorangan termasuk Jonas Salean termasuk tindak pidana korupsi atau tidak harus terlebih dahulu ditentukan siapakah pemilik sah, apakah Pemerintah Kabupaten Kupang atau Jonas Salean, SH.,M.Si atau orang lain yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah ini. Apabila ternyata dapat dibuktikan tanah ini termasuk Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang maka penguasaan dan pemilikan atas tanah ini oleh perorangan termasuk Jonas Salean, SH.,M.Si tergolong tindak pidana korupsi. Sebaliknya ternyata dapat dibuktikan tanah ini merupakan hak milik sah dari pemegang Sertifikat Hak Milik termasuk Jonas Salean, SH.,M.Si maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah ini bukanlah tindak pidana korupsi.

Pemilik Tanah Fatululi Menurut Hukum
Tanah kavling di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang diklaim sebagai Barang Milik Daerah atau Asset Pemerintah Kabupatan Kupang karena dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tanggal 01 Januari 2018. Bukti hak yang menjadi dasar pencatatan tanah di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang sebagai Barang Milik Daerah atau Asset Pemerintah Kabupaten Kupang adalah Surat Penunjukan Tanah Kavling dari Kepala Direktorat Agraria Provinsi NTT Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989. Surat Penunjukan Tanah Kavling ini memuat 8 (delapan) persyaratan untuk memperoleh bukti hak oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, yakni:
1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat digunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai persyaratan dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin Rool dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa Ijin Instansi yang berwenang;
5. Pemegang Surat Penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan Hak Pakai/Hak Guna Bangunan dan Hak Milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi melalui ketentuan Perundangan Pertanahan yang berlaku;
6. Segala biaya yang berkenaan dengan Surat Penunjukan Kapling ini dibebankan kepada Pemohon;
7. Surat Penunjukan Tanah Kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
8. Surat Penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut di atas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun.
Materi atau subtansi persyaratan yang termuat dalam surat penunjukan tanah kavling ini telah menjadi objek perdebatan antara Jonas Salean, SH.,M.Si dengan Bupati Kupang dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020. Menurut Jonas Salean, SH.,M.Si bahwa Surat Penunjukan Tanah Kavling Nomor: 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 bukanlah bukti hak yang digunakan sebagai dasar untuk dicatat sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang dan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Kabupaten Kupang wajib mengurus bukti hak atas tanah, tetapi tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Oleh karena menjadi tanah negara maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, negara melalui Pemerintah dalam hal ini Walikota Kupang dan Kepala Kantor Badang Pertanahan Kota Kupang mengatur peruntukannya bagi masyarakat termasuk memberikan hak milik kepada Jonas Salean, SH.,M.Si. Sebaliknya menurut Bupati Kupang bahwa Surat Penunjukan Tanah Kavling Nomor: 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 merupakan bukti hak dan masih berlaku sebab sampai saat ini tidak dicabut oleh Direktorat Agraria Provinsi NTT.
Perdebatan antara Jonas Salean, SH.,M.Si dengan Bupati Kupang selanjutnya diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021, dengan amar yang selengkapnya berbunyi:
1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2) Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln. Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 822 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan Jln. Raya
Sebelah Barat dengan Tanah Pemerintah Daerah
Sebelah Utara dahulu tanah milik penggugat, sekarang milik MOURITS PATTY;
Sebelah Selatan dengan Tanah Pemerintah Daerah
Adalah HAK MILIK SAH dari Penggugat (JONAS SALEAN, SH., M.Si)
3) Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 478, SU No. 28/2012 yang dipecahkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 499 dan No. 800 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: BPN/36/WK/2004, tanggal 20 Maret 2004 serta Sertifikat Hak Milik No. 839, Surat Ukur No. 85/Fatululi/2013 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat dengan segala akibat hukum;
4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK ATAS TANAH menurut hukum perdata dan hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sengketa sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Tergugat;
5) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat mencatatkan tanah sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat sebagai Asset Milik Tergugat/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan mendasarkan pada Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tanggal 01 Januari 2018 dengan menyebutkan bahwa jenis barang/nama barang: tanah bangunan kantor pemerintah, nomor register 0011, Tahun pengadaan 2014, status tanah-, penggunaan tanah lain-lain, asal usul Hibah dan keterangan: 1 Bid, 1 Bid, 1 Bidang, alihkan dari Capilduk hasil penelusuran (tercatat 1989), merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat;
6) Menghukum Tergugat (Bupati Kupang) untuk menghapus tanah sengketa sebagai Asset Milik Tergugat/Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
DALAM REKONVENSI:
Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI & REKONVENSI:
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,00 (satu juta, seratus enam belas ribu rupiah).
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka pemilik tanah yang sah menurut hukum adalah JONAS SALEAN, SH.,M.Si dan BUKAN Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Bahkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat tegas dan jelas menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 BUKAN TANDA BUKTI HAK MILIK ATAS TANAH menurut hukum perdata dan hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sengketa sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Tergugat. Demikian pula perbuatan Tergugat mencatatkan tanah sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat sebagai Asset Milik Tergugat/ Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan mendasarkan pada Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tanggal 01 Januari 2018 dengan menyebutkan bahwa jenis barang/nama barang: tanah bangunan kantor pemerintah, nomor register 0011, Tahun pengadaan 2014, status tanah-, penggunaan tanah lain-lain, asal usul Hibah dan keterangan: 1 Bid, 1 Bid, 1 Bidang, alihkan dari Capilduk hasil penelusuran (tercatat 1989), merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Tanggungjawab Hukum
Penyidikan terhadap tindak pidana pemilikan, penguasaan dan pengalihan tanah seluas 420 M2 di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, patut dihargai karena termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Namun menurut penulis bahwa penguasaan dan pemilikan tanah oleh Jonas Salean, SH.,M.Si bukanlah perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebab tanah yang dikuasai dan dimiliki Jonas Salean, SH.,M.Si merupakan hak milik sendiri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap Pejabat Badan Pertanahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH.,M.Si bukan juga tergolong perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan sebab tindakan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut termasuk dalam kewenangan Badan Pertanahan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut penulis selayaknya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kupang yang telah menerima Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 1 Oktober 1989 tetapi tidak ada usaha untuk melakukan pemenuhan syarat yang ditetapkan dalam surat penunjukan tanah kavling tersebut. Termasuk dalam waktu 2 (dua) tahun tidak melakukan pengurusan bukti hak terhadap tanah di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang, sehingga mengakibatkan tanah tersebut kembali ke status semula sebagai Tanah Negara. Bentuk pertanggungjawaban itu ada 2 (dua). Pertama, tanggungjawab hukum atas kembalinya status tanah di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang menjadi tanah negara karena kesengajaan Pejabat Pemerintah Kabupaten Kupang tidak melakukan pemenuhan syarat pada Surat Penunjukan Tanah Kavling Nomor: 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 1 Oktober 1989 untuk memperoleh bukti hak pakai, hak guna bangunan atau hak milik. Perbuatan ini dapat dipertanggungjawabkan menurut undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi karena mengakibatkan hilangnya tanah Barang Milik Daerah, dengan alat bukti utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 149/PDT.G/2019/ PN.KPG, tanggal 17 Maret 2020 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 60/PDT/2019/ PT.KPG, tanggal 10 Juni 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/ 2021, tanggal 21 April 2021. Kedua, tanggungjawab hukum terkait pencatatan tanah di Jln. Veteran Fatului Kota Kupang sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang, padahal tidak memiliki bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Pasal 266 KUHP karena memasukan tanah di Jln. Veteran Fatululi Kota Kupang sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang, padahal tidak didasari bukti hak yang sah, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Semoga bermanfaat!