Oleh : Lipat Aman
Ketika kita berbicara tentang kesehatan, pikiran kita langsung tertuju pada dokter/tenaga medis, rumah sakit, atau obat-obatan dan fasilitas layanan kesehatan lainnya.
Namun, kesehatan jauh lebih kompleks dari itu. Kesehatan adalah persoalan struktur yang sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik.
Dalam konteks negara berkembang seperti negara kita, politik bukan hanya mempengaruhi arah kebijakan kesehatan, tetapi juga menentukan siapa yang sehat dan siapa yang tertinggal.
Misalnya anggaran kesehatan, alokasi dana kesehatan di tingkat nasional dan daerah tidak ditentukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, melainkan oleh politisi melalui proses politik yang panjang dan sarat akan kepentingan.
Ketika sektor kesehatan hanya mendapat porsi kecil dari anggaran APBN, maka kita tidak perlu berharap banyak pada kualitas pelayanan, kesejahteraan tenaga medis, maupun ketersediaan fasilitas di pelosok negeri ini.
Lebih jauh, stunting, AKI dan AKB serta akses terhadap BPJS adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan medis.
Dibutuhkan kebijakan publik yang kuat, terukur dan berpihak pada masyarakat kecil. Sayangnya, dalam praktek, kebijakan kesehatan sering kali menjadi bagian dari domino politik elektoral yang digunakan sebagai citra jelang pemilu, tetapi minim keberlanjutan pasca pemilihan.
Apakah itu salah? Tentu Tidak sepenuhnya. Dalam Negara demokrasi, isu kesehatan memang seharusnya menjadi agenda politik utama.
Di negara demokrasi, isu kesehatan memang seharusnya menjadi agenda politik utama. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika politik kehilangan orientasi etisnya dan hanya menjadi alat kekuasaan.
Kesehatan publik/masyarakat seharusnya bukan menjadi komoditas politik, melainkan tujuan utama kekuasaan itu sendiri.
Masyarakat juga mempunyai tanggung jawab besar, kita tidak bisa hanya mengeluh soal layanan rumah sakit yang buruk ataupun mahalnya obat-obatan, tapi kita terdiam ketika anggaran kesehatan di kurangi, atau ketika calon pemimpin kita tidak menyebut kesehatan di visi-misinya.
Politik kesehatan merupakan refleksi dari politik warga, jika kita pasif, maka kepentingan kesehatan akan diabaikan.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan kesenjangan sosial yang semakin tajam, Indonesia membutuhkan kebijakan kesehatan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berani dan berpihak pada rakyat kecil.
Pemimpin yang mengerti bahwa kesehatan bukan biaya, melainkan adalah investasi maka diperlukan kebijakan yang menyadari yakni melindungi nyawa rakyat bukan pilihan, akan tetapi kewajiban negara. Dan semua itu adalah bagian dari keputusan politik.(***)
