Dinas Perhubungan Mabar: 588 Kapal Wisata di Perairan Labuan Bajo Tidak Miliki Izin

  • Bagikan
labuan bajo
Labuan Bajo

EXPONTT.COM – Banyak kapal wisata yang berlalu lalang di perairan Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Tidak mengantongi izin operasi. Hal itu diungkapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat melalui Plt. Kepala Dinas, Adi Gunawan pada Sabtu, 11 Desember 2021.

Adi menjelaskan, dari total 680 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, hanya 92 kapal yang memilikiizin usaha dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. Sedangkan 588 kapal lainnya atau 86 persen tidak memiliki izin operasi.

“Belum lagi berdasarkan data tersebut banyak kapal wisata yang belum mengurus atau memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP),” terangnya

Adi juga menjelaskan, dari hasil pemeriksaan di lapangan terhadap 3 kapal wisata yaitu White Pearl 1, SIP 1, dan Zada, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku.

Baca juga: Tahanan di Sumba Barat Meninggal Dalam Sel Polsek, Keluarga Minta Penjelasan Kapolres

Langkah Pemda

Sebagai tindak lanjut jelasnya, pemda telah memasang peringatan bahwa kapal dalam pengawasan karena belum memiliki TDUP di atas kapal sesuai dengan Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2014 tentang pendaftaran kapal wisata dan aktivitasnya pada wilayah perairan Manggarai Barat.

“Selain surat usaha angkatan laut, surat persetujuan izin operasi, TDUP juga perlu dimiliki sebagai syarat berlayarnya kapal. Syarat dan proses mengajukan TDUP sebenarnya mudah dan cepat diantaranya mempunyai NPWP Daerah Labuan Bajo, akta perusahaan dan kartu keterangan domisili,” ujar Plt. Kepala Dishub Kabupaten Manggarai Barat Adi Gunawan.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Maxi mengatakan bahwa jenis apapun, harus melengkapi dokumen kelayakan berlayar yang ditetapkan oleh KSOP.

“Seperti PAS Besar, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Status Hukum dan Anak Buah Kapal (ABK),” tutup Maxi.
kumparan.com

Baca juga: Kasus Covid-19 Kembali Naik di Indonesia, Jokowi Gelisah

  • Bagikan