Pemkot Kupang Takkan Berikan Makanan Gratis untuk Siswa

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho / foto: Gorby Rumung

EXPONTT.COM, KUPANG – Pemerintah Kota (Kota) Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan tidak akan membuat program pemberian makanan gratis untuk pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menegah pertama (SMP).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Okto Naitboho menjelaskan tidak akan adanya program makanan gratis bagi pelajar dikarenakan tidak adanya dasar hukum untuk program tersebut.

“Kami tidak berlakukan, karena payung hukum untuk diinstruksikan ke tiap sekolah untuk alokasi anggaran makan gratis tidak ada,” kata Okto Naitboho, Jumat, 8 Maret 2024.

Baca juga: Kapolres Kupang Kota Pastikan Kasus Pengancaman Kepada Nenek Janda Diusut Tanpa Intervensi

Selain itu, program yang dijanjikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo-Gibran dengan dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak diakomodir oleh Peraturan Kementrian Pendidkan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 63 tahun 2002 yang mengatur tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Dalam Permendikbud dana BOS digunakan untuk 10 komponen dasar, yang diturunkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

Baca juga: Sherlince Adu Driver Maxim Demi Kedua Buah Hati

10 komponen yang diakomodir oleh dana BOS diantaranya, pengembangan perpustakaan yakni pengadaan buku bagi siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku,  dengan catatan satu siswa satu buku, sehingga siswa dibebaskan dari membeli buku untuk ringankan beban orangtua. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran seperti ekstrakulikuler dan lomba-lomba siswa, Alat Tulis Kantor (ATK), Jasa, Listrik Air, dan biaya guru honor.

Diketahui untuk murid SD di Kota Kupang mendapat alokasi Rp.910ribu per tahun setiap murid dan untuk siswa SMP Rp.1.120ribu tiap siswa per tahun.

Selain itu, dengan jumlah murid SD se-Kota Kupang yang berjumlah kurang lebih 33 ribu murid dan 22 ribu lebih siswa, dana BOS takan mampu jika harus ditambahkan satu komponen lagi.♦gor

Baca juga: Jadi Ahli, Penilai BPAD NTT Kesulitan Jelaskan Perhitungan Kontribusi PT SIM kepada Majelis Hakim