KEKISRUHAN yang terjadi antara Pemerintah dan Lembaga DPRD Rote Ndao hingga kini belum berakir.
Akibatnya Pembahasan APBD TA. 2018 hingga saat ini belum bisa berjalan, pasalnya undangan DPRD untuk ikut dalam lanjutan sidang APBD induk Tahun 2018 tak diindahkan oleh Pemerintah, bahkan dalam Pembukaan Sidang APBD TA.2018 yang digelar pada hari Kamis 16 November 2017 lalu tak dihadri oleh Bupati, Wakil Bupati maupun TAPD Kabupaten Rote Ndao.
Melihat kondisi itu, Gubernur NTT melalui Sekretrais Daerah Provinsi NTT menyurati kedua Lembaga itu untuk duduk bersama pemerintah Provinsi guna menyelesaikan kemelut yang terjadi diantara dua Lembaga tersebut.
Surat Gubernur merujuk pada Surat Bupati Rote Ndao Nomor BKA. 900/1140/XI/KAB.RN/2017 tanggal 16 November 2017 perihal Mohon Fasilitasi masalah APBD perubahan tahun 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018
Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Petrus J. Pelle yang dikonfirmasi melalui Telepon Selulernya membenarkan adanya Undangan dari Gubernur NTT kepada Pimpinan DPRD Rote Ndao guna menyelesaikan masalah pembahasan APBD yang mandek sampai saat ini,
Menurut Petrus Pelle, sebagai Pimpinan DPRD pihaknya sangat menghargai Undangan dari gubernur NTT, namun baginya saat ini di Rote Ndao tidak ada masalah yang sangat serius yang harus diselesaikan oleh Gubernur.
“saya juga bingung sebenarnya ada masalah apa? Sampai Gubernur harus turu tangan untuk Fasilitasi, karena memang selama ini tidak ada masalah yang serius di Rote Ndao” Ungkap Pelle
Wakil Bupati Rote Ndao Jonas C. Lun yang dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya enggan berkomentar, wartawan media ini telah berusaha Wakil Bupati melalui pesan singkat namun sampai berita ini diturunkan belum ada balasan dari wakil Bupati Rote Ndao. ♦ BERITA NTT.com
Gubernur Fasilitasi Penyelesaian kisruh Pemerintah dan DPRD Rote Ndao
