♦ Terhadap Nota Keuangan APBD Ende 2016
TUJUH Fraksi di DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2016 menjadi APBD dan sekaligus ditetapkan menjadi Perauran Daerah (Perda). Ini tertuang dalam Pendapat Akhir dan disampaikan dan dibaca oleh masing-masing fraksi secara bergantian dalam Rapat Paripurna VIII Masa Sidang I DPRD Kabupaten Ende Tahun 2015 pada hari Senin malam tanggal 13 Desember 2015.
Seperti disaksikan EXPO NTT, sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende, Herman Yosep Wadhi, ST. Hadir dalam sidang ini, dari eksekutif tidak saja dihadiri oleh Bupati Ende, Ir. Marselinus Y.W.Petu, tetapi hadir pula Wakil Bupati Ende, Drs. Djafar Achmad, para pejabat eselon II,III dan IV. Sidang yang seharusnya dimulai tepat pada pukul 21,00 wita, tetapi baru dimulai setelah lewat dari pukul 22,00 wita.
Dari Pendapat Akhir Fraksi, ada 4 Fraksi yang menyatakan menerima. Fraksi yang menyatakan menerima adalah Fraksi Demokrat. Fraksi ini diketuai oleh Mikael Tani Badeoda, Fraksi Gerindra diketuai oleh M.Orba K. Imma, ST, Fraksi NasDem diketuai oleh Oktavianus Moa Mesi, ST dan Fraksi Hanura diketuai oleh, Ruben Lay Riwu. Tiga Fraksi yang menyatakan menyetujui adalah Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Ir. Ambrosius Reda, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diketuai oleh Abdul Kadir Hasan, S.Sos dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diketuai oleh Yustinus Sani, SE.
Sebelum menyatakan menyetujui, Fraksi Partai Golkar mengingatkan kepada pemerintah atas catatan penting yang sudah disampaikan oleh Forum Rapat Gabungan Komisi supaya ditindaklanjuti. Fraksi Hanura juga menyampaikan empat catatan kritis salah satunya dalam kaitan dengan deficit anggaran sebesar Rp 107 miliar. Menurut Fraksi Hanura, dalam teori perilaku penyusunan anggaran, hal ini biasa disebut dengan istilah “budget slack” yaitu kecenderungan untuk mengendurkan anggaran dengan cara meninggikan rencana belanja di atas pengeluaran yang diperlukan dan merendahkan rencana pendapatan di bawah kemampuan yang sebenarnya dapat dilakukan.
Implikasinya, kata Fraksi Hanura semakin tinggi kecenderungan pemerintah melakukan budget slack, semakin tinggi pulka kecenderungan terjadinya inefisiensi anggaran. Menurut Fraksi Hanura, pemerintah tidak memiliki pilihan lain, selain melakukan penghematan. Untuk itu, Fraksi Hanura berharap agar setiap SKPD untuk senantiasa cermat mengidentifikasi potensi budget slack disetiap pos mata anggaran, dan dapat bersikap tegas untuk menolak anggaran yang diajukan sekiranya ditemukan praktik budget slack. Besar harapan Fraksi ini, angka-angka dalam RAPBD 2016 adalah angka yang rasional dan wajar sehingga bisa menekan inefisiensi anggaran dan kelak dapat dipertanggungjawabkan.
Berikut Fraksi Partai NasDem, sebelum menyatakan menerima, fraksi ini meminta sekaligus mengingatkan kepada pemerintah berkaitan dengan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran 2016 dan pekerjaan yang digeser ke tahun 2016, supaya pemerintahkonsisten untuk dikerjakan di triwulan pertama tahun 2016. Selain itu dalam kaitan dengan program dan kegiatan unggul dalam RKPD yang bersumber dari PIDES dan PIKEL yang pagu dananya tidak mencukupi seperti perencanaan beberapa jembatan dan jembatan gantung supaya pentuntasannya menjadi prioritas di perubahan APBD tahun 2016.
Selanjutnya Fraksi Gerindra. Setelah menyatakan menerima, fraksi ini menyodorkan Sembilan catatan kritis fraksi diantaranya menyoroti kinerja setiap SKPD yang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Berikut, mendesak pemerintah untuk segera mewajibkan bagi semua SKPD untuk menyusun dan menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam pejabaran Tupoksi, Program dan Kegiatannya sehingga kinerja yang dilakukan benar-benar terukur.
Selain itu, fraksi ini juga menyoroti SKPD yang memiliki beban kerja cukup tinggi dalam hal ini Dinas PU Kabupaten Ende untuk bisa membagi porsi dengan pihak ketiga dibidang perencanaan dan pengawasan sehingga mengurangi penumpukan beban tugas yang harus dilakukan apalagi menjelang akhir tahun anggaran. Selanjutnya kepada SKPD yang diberikan porsi belanja DAK yang cukup besar untuk mempertimbangkan pergeseran kegiatan dalam satu bidang yang sama manakala terjadi kendala-kendala baik teknis maupun non tekhnis sehingga tidak mengalami cary over dari tahun ke tahun yang juga berdampak pada SILPA yang cukup tinggi seperti Dinas PPO dan Dinas Kesehatan.
Berikut, Fraksi PKB. Sebelum menyatakan menyetujui ada dua hal yakni hal umum dan hal khusus yang tertulis dalam Pendapat Akhir Fraksi, cukup tajam jika dibaca dan dicermati dengan baik dan benar. Khusus berkaitan dengan hal khusus, fraksi ini mengupas secara tajam sehubungan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Fraksi PDIP Perjuangan sebelum menyatakan menyertujui. Begitu juga fraksi Partai Demokrat sebelum menyatakan menerima. ♦ rik
