EXPONTT.COM – Sosiolog Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Lasarus Jehamat mengatakan, Menteri Dalam Negeri perlu segera memberikan teguran kepada para pejabat NTT yang menggelar kegiatan yang memicu kerumunan di Pulau Semau, Jumat 27 Agustus 2021 lalu.
Tidak hanya Mendagri, Lasarus juga meminta aparat kepolisian untuk segera memeriksa Gubernur NTT, Viktor Laiskodat maupun panitia penyelenggara kegiatan tersebut.
“Kepolisian di NTT harus melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur NTT maupun panitia penyelenggara kegiatan itu, karena kegiatan yang diikuti banyak peserta diduga sudah melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ujar Lasarus, dikutip dari ANTARA.
Kerumunan di Pulau Semau beberapa waktu lalu terjadi saat pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten dan Kota se-Provinsi NTT, di Desa Otan tepatnya di Pantai Wisata Otan, Kecamatan Semau.
Baca juga: Polisi Dalami Foto dan Video Kerumunan di Pulau Semau yang Dihadiri Gubernur NTT
Foto dan video kegiatan ini mendadak menjadi viral dan diperbincangkan di media sosial karena menunjukkan kerumunan di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di NTT.
Menurut Lasarus, para pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana menaati protokol kesehatan dalam masa pandemik COVID-19.
“Tidak heran apabila muncul pembangkangan sosial oleh masyarakat apabila ada kegiatan serupa dalam masa pandemi ini dilakukan masyarakat, karena para elite telah memberikan contoh yang salah dalam menerapkan aturan prokes di tengah pemberlakuan PPKM,” ujarnya.
Lasarus mengatakan, para pejabat sedang menari-nari di tengah pandemik dan membuktikan bahwa aturan PPKM tidak berlaku bagi pejabat, tetapi hanya berlaku bagi masyarakat kecil.
Baca juga: Bantahan Wakil Gubernur NTT Soal Acara di Pulau Semau: “Tidak Ada Pesta”
Menurut dia, kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Pulau Semau itu sebagai bukti pemerintah sedang mengajarkan sesuatu yang keliru kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan yang tidak sempurna, seperti terjadinya kerumunan dan menggunakan masker hanya menutup dagu.
“Pemerintah selalu mengedukasi memakai masker dan tidak membuat kerumunan dan menjaga jarak, tetapi faktanya para elite pejabat yang melanggar aturan ini,” katanya.
Dia mengatakan, dampak sosial kegiatan kerumunan di Pulau Semau itu sangat besar, karena memberikan contoh yang buruk kepada masyarakat NTT tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
