EXPONTT.COM – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dr. Messerasi Ataupah, memberikan penjelasan terkait acara pelantikan Tim Percepatan Akses Kuangan Daerah (TPAKD) NTT yang diselenggarakan Bank NTT di pulau Semau yang diisi dengan beberapa kegiatan lain, antara lain launching kapal Garda Maritim yang sempat menuai protes keras dari beberapa kalangan.
Dilansir dari topnewsntt.com, dr. Mese Ataupah menjelaskan beberapa poin.
Menurutnya Izin diberikan dikarenakan Pulau Semau merupakan zona hijau.
“Pertama yaitu Semau adalah zona hijau. Jadi ijin diberikan, dan kegiatan pasti diawasi oleh satgas. Dan kami dari dinas kesehatan memberikan ijin. Pertama Semau Zona hijau, dan kabupaten Kupang masuk level 3 yang membolehkan kegiatan perekonomian dan kegiatan lain sehari-hari dapat dilaksanakan tentu dengan batas-batas yang tidak terlalu ketat.” Jelas dr.Mese.
Baca juga: Polisi Dalami Foto dan Video Kerumunan di Pulau Semau yang Dihadiri Gubernur NTT
Selain itu, menurut dr. Mese, mengenai penerapan prokes itu menjadi kewenangan Satgas covid-19 dalam memastikan penerapan prokes.
“Yang kedua dalam perjalanan acara tentu ada yang lupa pakai masker dengan benar, misalnya seperti saya masker dikasi naik turun ke dagu dan hidung, tentu harusnya satgas yang mengingatkan. Tentunya dalam semua proses dan perijinan itu, harus melibatkan satgas. Satgas itu misalnya harus hadir memantau proses kegiatan itu. Apakah kegiatan itu sudah berjalan sesuai tata tertib dan ketentuan dengan penerapan prokes? Jadi jika ada satu dua orang yang lakukan pelanggaran prokes ya satgas kasih ingat, ditegur agar pakai masker. Satgas harusnya berfungsi dalam memastikan penerapan prokes.” Jelasnya.
Apakah ada peringatan bagi peserta acara disana saat tidak laksanakan prokes atau tidak dr. Mese tidak bisa memeastikan hal tersebut. “Karena itu ranahnya satgas. Dan seharusnya satgas disana masuk mengontrol apakah prokes dilaksanakan atau tidak.” Tegas dr. Mese.
Baca juga: Wagub NTT, ”Saya Pakai Masker Tetapi Ketika Makan, Dibuka”
“Tapi kan kita kesana juga sudah lewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan misalnya pemeriksaan swab antigen dan sudah vaksin. Tapi biasanya rakyat misal pejabat kepala daerah datang ke suatu wilayah, misalnya presiden, pasti akan undang kerumuman warga. Dan seharusnya satgas masuk dan laksanakan tugas mereka. Itu kan tugas satgas kita tidak bisa masuk ke ranah itu.” Tandasnya.
Dalam kesempatan itu, dr. Mese juga menerangkan mengenai perkembangan kasus covid di NTT, menurutnya beberapa daerah seharusnya sudah menerapkan PPKM dengan level yang lebih rendah dari yang sebelumnya jika melihat data kasus covid-19 saat ini di NTT.
Di Kabupaten Kupang saat ini, terang dr. Mese, sudah diberlakukan PPKM Level 3, walau tidak secara keseluruhan.
“Namun saya lihat kasus covid-19 disana tidak sampai harus level 3, kalau dilihat datanya harusnya sudah turun level 2 sebenarnya. Kasusnya seperti Kota Kupang bilangnya level 4, tapi kalau data yang kita punya kota Kupang sebenarnya level 3. Bahkan kalau dibersihkan lagi datanya, Kota Kupang sudah menuju level 2 seharusnya.” Jelasnya.
Data dari 22 kabupaten kota, masih ada pendobelan data dan jika data dibersihkan lagi maka bisa turun level.
Baca juga: Teguran Satgas Covid-19 untuk Gubernur NTT Imbas Kerumunan di Pulau Semau
“Memang data sudah dibersihkan, dan saat ini sepetti kota Kupang jika turun lagi 100, sudah turun level 2. Seharusnya jika data sudah dibersihkan seluruhnya, maka NTT sudah turun level 2. Data yang ada menggunakan aplikasi New All Record yaitu data kompilasi atau akumulatif. Jadi data lama masih masuk. Hitungan sekarang akumulatif bukan real.time. Kita di NTT sebenarnya sudah punya aplikasi ssndiri tapi data sangat beda jauh dengan NAR maka kita hentikan dulu aplikasi NTT, dan kita pakai aplikasi NAR. Kita pakai data yang kemarin-kemarin jika kurang 50 orang saja atau kita pakai data real time, kita bisa evaluasi dan tekan turunkan angka.positi. Jika di semua faskes kasi kurang 1 saja sehari lewat semua upaya yang sudah ada, maka satu minggu lagi kuta Kupang turun ke level 1. Data Real time adalah sebagai respon seperti kata bapa presiden untuk kerja keras tuntaskan Covid dari NTT. Dengan data real time, kita bisa evaluasi apalah semua aturan dan upaya sudah maksimal dan apa lagi kebijakan yang perlu dilakuakan agar NTT bebas Covid dan PPKM dicabut.” Jelasnya lugas.
Dinkes juga sudah lakukan upaya vaksinasi demi menekan dan memutus rantai penularan Covid di NTT. Yang hingga saat ini menurutnya di Kota Kupang sudah terbaik karena sudah mencapai 56% (193.079. Orang). Sedangkan NTT baru 18% lebih dan sampai Desember harusnya 70%.
Baca juga: Benny K Harman Kritik Satgas Covid-19, Sebut Tak Tegas Soal Kerumunan di Pulau Semau
“Kota Kupang sudah terbaiklah untuk NTT dalam pelaksanaan vaksinasi. Makanya saya heran kenapa masih PPKM level 4, harusnya kalau datanya real time maka sudah bisa level 3 atau dua.” Ujarnya heran.
Sedangkan di wilayah lain dengan vaksinasi tahap 1 terendah adalah Sabu Raijua, Mangarai Timur dan Ngada yang masih dibawah 10 persen.
“Sekali lagi saya mau katakan, kegiatan di Semau melanggar Prokes atau tidak saya tidak bisa bilang itu ranahnya Satgas. Tapi kami ijinkan karena sebelum kegiatan semua peserta sudah divaksin dan diswab. Dan pulau Semau zona hijau.” Tandasnya.
♦topnewsntt.com
