EXPONTT.COM – Dana bantuan dari pihak ketiga yang diperuntukan korban Badai Seroja masih belum tersalurkan dan masih mengendap di rekening posko Pemerintah Provinsi NTT.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD NTT, Emelia Julia Nomleni pun angkat bicara.
Menurut politisi PDIP, melihat struktural pemerintah berada sampai pada level RT, harusnya data tersebut bisa segera rampung.
Jika masih ada kecurigaan, menurut Emmy, pemerintah bisa melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan saat ini alasan data yang dilontarkan pemerintah sudah tidak penting.
Baca juga: Kronologi Warga Kupang Ditodong Senpi dan Sajam di Rumahnya
“Bukan soal itu. Kalau kita ribut sekarang ini soal kebutuhan. Rakyat butuh soal itu. Kendalanya hanya data, selama ini kan kita ngomong soal data, data, data. Uang begitu banyak dikeluarkan baegitu banyak untuk data sampai sekarang ini tidak ada in menurut saya tidak masuk akal,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya terus mendorong pemerintah agar segera merealisasikan dana tersebut. Baginya, hal ini merupakan kebutuhan yang menuntut untuk segera dilakukan distribusi bantuan.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat agar menghindari kegaduhan publik.
Termasuk pada tahapan klasifikasi penerimaan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Hal ini juga harus diinformasikan pemerintah ke rakyat.
Baca juga: Pekerja Proyek di Kupang Temukan Jasad Perempuan dan Bayi
“Saya pikir ini pemerintah paling tahu. Kalau kita paling hanya debat. Secara teknis pemerintah sangat tahu. Yang eksekusi ada di sana,” katanya.
Disisi lain, ketua DPRD NTT ini juga menilai banyak warga yang belum ditangani secara maksimal harusnya menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, alasan data yang selalu diutarakan pemprov, tidak masuk akal.
“Apakah terlalu sibuk dengan kerja yang lain? Rakyat butuh uang untuk perbaiki yang sudah rusak,” tegasnya kesal.
Politisi PDIP itu menegaskan, secara kelembagaan pihaknya sudah mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada korban Seroja di berbagai daerah.
Baca juga: Mark Zuckerberg: Facebook Resmi Ganti Nama Jadi Meta
Apalagi menurutnya, musim hujan yang telah tiba, penyintas bencana dengan segala keterbatasan pasti kesulitan mengurus tempat tinggalnya. Sementara, korban bencana juga dituntut memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kita tidak sangka kalau Oktober ini ternyata sudah masuk musim hujan. Bayangkan bagaimana susahnya mereka,” ujarnya.
Dia juga menyarankan agar Pemprov juga harus ada ultimatum kepada pemerintah tingkat Kabupaten/Kota agar segera memasukan data yang dibutuhkan. Jika terlambat ada sanksi kepada kabupaten yang terlambat.
“Verifikasi apa yang terlalu sulit? Kalau tidak percaya, anda turun untuk cek apakah dia penerima bantuan, layak atau tidak sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Ini semua mesti ada ketegasan dari pemerintah tungkat atas,” tuturnya.
Pemerintah hadir untuk melayani rakyat. Oleh karena, jika ada yang tidak mampu bekerja, sebaiknya disampaikan dengan jujur sehingga tugas itu bisa dikerjakan orang lain.
Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT memastikan dana bantuan Seroja Rp 10,6 miliar dari berbagai pihak segera dicairkan kepada masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan, BPBD NTT telah melakukan rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten/Kota di NTT yang membahas penanganan masa transisi Seroja.
Ambrosius yang dihubungi lagi pada Minggu 31 Oktober 2021 sore, mengatakan saat ini telah dilakukan pengajuan ke Sekretaris Daerah (Sekda) NTT.
“Pemanfaatan sumbangan para pihak sudah diajukan, jika disetujui maka akan segera dilakukan,” katanya.
Dia menyebut saat ini usulan itu berasal dari Kabupaten Sikka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Ende, Malaka, Manggarai Barat, Nagekeo, Flores Timur, Alor, Sumba Timur dan Lembata.
